Usai Bupati Dapati Temuan

Polres Lumajang Bentuk Timsus Tindak Stokpile Mining & Jual Beli SKAB

Penulis : lumajangsatu.com -
Polres Lumajang Bentuk Timsus Tindak Stokpile Mining & Jual Beli SKAB
Kapolres Lumajang, AKBP Adewira didampingi Kasubag Humas Iptu Catur Bhaskara

Lumajang- Menyikapi tentang carut marut pegelolaan tambang pasir di wilayah Lumajang Kapolres Lumajang, AKBP Adewira Siregar SIK M,Si mulai angkat bicara. Dihadapan para awak media dia menegaskan pihaknya akan segera membentuk tim khusus guna menyelidiki dan mendalami kasus tersebut.

“Kalau itu memang merugikan pemerintah maka kami akan segera turun tangan dengan membentuk tim khusus untuk menyelidiki serta mendalami temuan-temuan yang ada di lapangan.Jika itu memang suatu pelanggaran hukum, maka kami akan bertindak sesuai hukum yang berlaku,” terang AKBP Adewira Selasa (10/03/2020).

Pihaknya sudah mengetahui permasalahan tesebut setelah membaca berita dari beberapa media cetak dan on line. Namun demikian, pihaknya tidak akan semena-mena mengambil tindakan sebelum mengetahui persis permasalahan yang sebenarnya di lapangan.

“Hari ini sudah saya perintahkan Kasat Reskrim untuk datang ke lokasi guna mempelajari kejadian yang sebenarnya,” tegas Kapolres.

Dalam sidak yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang pada Senin (09/03/2020) siang, ditemukan fakta sejumlah truk yang membawa pasir tidak disertai dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan jual beli SKAB. Para sopir truk dengan bebas bisa menjual pasirnya ke stok pile. (ind/ls/red)

Editor : Redaksi

1 Wisatawan Rp. 3.000

Akhirnya Wisata Kalipinusan Poncosumo Sumberwuluh Lumajang Terapkan Tiket Masuk Perkepala

Lumajang – Setelah viral dengan branding wisata alam dengan  hutan pinus di kaki Semeru dan terkenal dengan wisata murah, kini pengelola wisata Kalipinusan Poncosumo, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, resmi memberlakukan tarif masuk sebesar Rp 3.000 per orang mulai 1 April 2025 kemarin. Keputusan ini didasarkan pada perjanjian kerja sama (PKS) antara pihak pengelola dengan Perhutani, sebagaimana tertuang dalam Surat PKS No 03/PKS/BO/DIVREJATIM/2025.