Identitas Pelaku Belum Diketahui

Ini Perkembangan Kasus Pembobolan Rumah Warga Tukum Lumajang

Penulis : lumajangsatu.com -
Ini Perkembangan Kasus Pembobolan Rumah Warga Tukum Lumajang
Ilustrasi pembobolan rumah oleh pelaku

Lumajang - Pembobolan rumah yang terjadi di Dusun Tukum Kidul Desa Tukum Kecamatan Tekung menyebabkan raibnya uang senilai Rp 20 juta milik korban Fauzi, ternyata hingga saat ini pelaku masih belum teridentifikasi oleh polisi. Padahal rekaman CCTV sudah beredar luas, pelaku diduga seorang ibu-ibu menggunakan kaca mata hitam dengan meengendarai sepeda kotor matic.

Kapolsek Tekung Iptu Sujianto mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan upaya pengungkapan terkait dengan pelaku tersebut dan dibackup bersama Satreskrim Polres Lumajang. Namun hingga saat ini identitas pelaku memang belum diketahui.

"Masih kita lakukan lidik" ungkapnya Minggu, (20/8/2023).

Sebelumnya kejadian ini sekitar jam 09.00 WIB pada hari Sabtu, (23/7/2023) kemudian korban melaporkan kepolisi. Anehnya,saat pelaku beraksi sama sekali tidak terdengar kegaduhan padahal masih pagi. 

Korban berharap agar kasus ini pelakunya cepat tertangkap, syukur-syukur uangnya juga bisa kembali. Karena uang tersebut merupakan tabungan yang dimiliki oleh korban (Ind/red).

Editor : Redaksi

Gaya Hidup

Satlantas Polres Lumajang Goes To School

Lumajang - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lumajang terus berupaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan pelajar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program "Polisi Go To School" yang kali ini menyasar siswa-siswi SMKN 2 Lumajang pada Selasa (25/2/2025).

Aturan Rinci Belum Keluar

Dampak Efisiensi, DPRD Lumajang Siap Menyesuaikan Kegiatan

Lumajang - Presiden Prabowo Subianto terus melakukan efisiensi anggaran diberbagai bidang dan mengurangi dana transfer daerah. Namun, Inpres nomor 1 tahun 2025 itu tentang efisiensi memang mengecualikan pengeprasan anggaran di tingkat DPR RI. Sedangkan di tingkat DPRD Lumajang masih kemungkinan bakal terdampak. Sebab, aturan rinci dari Kemendagri tentang sektor yang terkena efisiensi belum turun.