Audiensi Dengan Puluhan Guru

DPRD Lumajang Mengaku Tak Diajak Bicara Penghapusan Honor Guru Non NIP

Penulis : lumajangsatu.com -
DPRD Lumajang Mengaku Tak Diajak Bicara Penghapusan Honor Guru Non NIP
Audiensi guru Non NIP dengan DPRD Lumajang

Lumajang - Komisi D DPRD Lumajang menerima puluhan guru yang tergabung dalam organisasi IGTKI, HIMPAUDI dan MKKS SMP Swasta. Para guru menyampaikan keluh kesah atas kebijakan Pemerintah Lumajang yang akan menghapus honor guru Non NIP mulai Juli 2024. Dimana, Pemerintah Lumajang berdalih penghapusan honor guru Non NIP atas rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sugianto SH,. MH, anggota Komisi D DPRD Lumajang mengaku sangat kaget dengan kabar tersebut. Pasalnya, DPRD selaku wakil rakyat tidak diberitahu soal kebijakan yang diambil yang berdampak besar bagi dunia pendidikan di Kabupaten Lumajang. Guru-guru Non NIP jumlahnya sangat banyak dan tentu mereka memiliki jasa besar dalam mencerdaskan generasi bangsa. Kiranya sangat keterlaluan, jika Pemerintah Lumajang tidak memberikan perhatian atas dunia pendidikan.

“Kita sama sekali tidak diajak bicara soal pengurangan honor guru Non NIP dari 500 ribu menjadi 250 ribu. Kita juga tidak diajak bicara soal penghapusan honor guru Non NIP,” jelas Sugianto, Senin (01/07/2024).

Jika beralasan APBD Lumajang sedang tidak baik-baik saja, maka DPRD memaklumi jika ada pengurangan jumlah honor guru Non NIP. Namun, jika dihapuskan, maka dengan tegas DPRD Lumajang akan menolak dan akan memperjuangkan agar guru Non NIP mendapatkan honor dari Pemerintah.

“Honor guru Non NIP bicara soal keberpihakan saja, jika sudah tidak berpihak pada dunia pendidikan, maka pemerintah bisa beralasan atas saran BPK. Tapi jika pemerintah berpihak pada guru dan dunia pendidikan, kebijakan bisa disiasati,” jelas politisi PKB itu.

Ketua HIMPAUDI Kabupaten Lumajang saat menyampaikan keluh kesahnya nyaris meneteskan air mata. Menurutnya, usai menerima sosialisasi atas penghapusan honor guru Non NIP, dirinya sampai tidak bisa tidur semalaman, harus bilang bagaimana kepada semua guru yang mengajak anak usia dini.

“Saya sampai tidak bisa tidur, saya tidak tega akan menyampaikan honor guru Non NIP akan dihapus,” terangnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Bantuan dari Presiden RI

Pemerintah Lumajang Hadirkan Pembangunan Berorientasi Manusia Melalui Becak Listrik

Lumajang  – Arak-arakan becak listrik yang melintas di pusat Kota Lumajang menjadi penanda arah pembangunan daerah yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan. Program ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak semata diukur dari proyek infrastruktur berskala besar, melainkan dari kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat kecil, khususnya tukang becak lansia yang selama ini menjadi bagian penting mobilitas kota.

Solidaritas

Harjalu ke-770, Lumajang Rayakan Momen Penenang yang Penuh Makna

Lumajang — Menjelang akhir tahun, Kabupaten Lumajang kembali menggelar rangkaian peringatan Hari Jadi ke-770 dengan suasana yang lebih teduh dan sarat makna. Tahun ini, seluruh kegiatan dikemas secara edukatif, menghadirkan pelayanan publik, serta memperkuat ikatan sosial masyarakat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi daerah.