Guru Non NIP Lumajang

Lumajang - Rencana aksi ribuan guru Non NIP pada Senin 08 Juli 2024 di Pemkab Lumajang akhirnya dibatalkan. Pasalnya, sikap Pemerintah Lumajang yang akan menghapus honor guru Non NIP per Juli 2024 akan dibatalkan.

Lumajang - Sekitar 8 ribu guru Non NIP mulai dari guru TK, RA, PAUD, MI, MTs, SD dan SMP Swasta akan mengepung kantor Pemkab Lumajang, Senin 8 Juli 2024. Para guru akan menemui Penjabat (Pj) Bupati dan Sekda Lumajang untuk menanyakan soal kejelasan honor guru Non NIP yang tiba-tiba dihapus per-Juli 2024.

Lumajang - Nasib guru honorer Non NIP di Lumajang belum jelas soal apakah tunjangan sebesar 250 ribu perbulan akan kembali diterima atau tidak. Pasalnya, Pemerintah Lumajang masih berpegangan teguh pada rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK 2023, dimana honorarium guru Non NIP yang berasal dari dana hibah tidak bisa diberikan berturut-turut.

Lumajang - Polemik penghapusan honor guru Non NIP dengan alasan temuan BPK terus dapat sorotan. Supratman, Ketua Komisi D DPRD Lumajang menyatakan bahwa pemerintah dalam melakukan penganggaran harus mematuhi aturan termasuk rekomendasi BPK. Namun, apalah guna program dan kegiatan yang sesuai aturan namun tak berdampak positif bagi masyarakat.

Lumajang - Komisi D DPRD Lumajang menerima puluhan guru yang tergabung dalam organisasi IGTKI, HIMPAUDI dan MKKS SMP Swasta. Para guru menyampaikan keluh kesah atas kebijakan Pemerintah Lumajang yang akan menghapus honor guru Non NIP mulai Juli 2024. Dimana, Pemerintah Lumajang berdalih penghapusan honor guru Non NIP atas rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lumajang - Puluhan guru yang tergabung dalam IGTKI, HIMPAUDI dan MKKS SMP Swasta melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Lumajang. Kedatangan ratusan guru tersebut mengadu ke wakil rakyat tentang rencana penghapusan honor guru Non NIP yang sudah dipangkas dari 500 ribu perbulan menjadi 250 ribu perbulan. Namun, tiba-tiba per Juli 2024, honor guru Non NIP tersebut akan dihapus.