46 Ribu Penerima Bantuan Sosial di Lumajang Masuk Data Inclusion Error

Lumajang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang terus berupaya memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Saat ini, proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan tengah dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan 130 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kabupaten Lumajang, Indriono Krisna Mukti menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai data sosial, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) ke dalam satu sistem terpadu, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Verifikasi ini dimulai awal Maret dan ditargetkan rampung akhir bulan ini. Dengan data yang lebih akurat, kami bisa memastikan bantuan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan,” ujar dia saat dikonfirmasi, Minggu (9/3).

Salah satu tantangan dalam proses ini adalah jumlah inclusion error penerima yang tidak seharusnya masuk dalam daftar bansos yang mencapai 46.933 orang. Kesalahan data ini tersebar di seluruh kecamatan, dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Randuagung, Tempeh, dan Pasirian.

Sementara itu, Koordinator SDM Pendamping PKH Lumajang, Akbar Alamin memastikan bahwa proses ground checking dilakukan secara maksimal agar perbaikan data berjalan efektif.

“Kami sudah membagi tugas agar pendamping bisa menyelesaikan minimal 12 verifikasi per hari. Beberapa kendala di lapangan seperti penugasan di desa yang berbeda dari domisili pendamping sedang kami atur ulang agar target verifikasi tercapai,” jelasnya.

Pemerintah berharap, melalui perbaikan data ini, distribusi bansos di Lumajang dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran. Dengan data yang akurat, program pengentasan kemiskinan di Lumajang dapat semakin optimal, serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(Kom/red)

Editor : Redaksi