DPRD Ingin Rapat Paripurna Jadi Ajang Sampaikan Masalah Penting Forkopinda Pada Pemerintah Lumajang

Lumajang - Wakil Ketua DPRD Solikin, S.H. memimpin rapat Paripurna II lanjutan dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Jumat, 13 Juni 2025. Dalam sambutannya, Solikin, menekankan pentingnya kehadiran pucuk pimpinan (Forkompimda) dalam rapat paripurna.

Dengan kehadiran Pucuk Pimpinan secara langsung saat paripurna diharapkan Forkopimda dapat menyampaikan masalah-masalah penting dan urgent di masyarakat kepada DPRD dan Pemerintah Daerah. Hal ini memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Solikin berharap agar ke depannya, rapat paripurna dapat menjadi wadah yang lebih efektif untuk membahas isu-isu strategis dan memecahkan masalah masyarakat Kabupaten Lumajang.

"Kita ingin forum rapat Paripurna menjadi ajang penting menyampikan masalah-masalah penting, sehingga kehadiran pucuk pimpinan sangat penting," terang politisi PDI Perjuangan itu.

Percepatan perbaikan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Lumajang di tengah keterbatasan anggaran. Hal itu ditegaskan Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna II Lanjutan DPRD Kabupaten Lumajang, Jumat (13/6/2025).

“Perbaikan jalan yang rusak akan kami laksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas, meski dengan kemampuan keuangan yang terbatas,” ujar Bunda Indah.

Sementara itu, Bupati dan Wakil Bupati Lumajan scara beganian membacakan jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD. Bupati juga mengajak seluruh fraksi DPRD untuk mengarahkan sebagian pokok-pokok pikirannya guna mendukung perbaikan infrastruktur di masing-masing daerah pemilihan.

Selain infrastruktur, Bunda Indah juga menanggapi secara rinci isu-isu strategis lainnya yang disampaikan fraksi DPRD, seperti: Tindak lanjut LHP BPK RI, Penguatan pelayanan publik, Pengembangan pariwisata dan olahraga, Penanganan pertambangan ilegal. Menurutnya, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dengan DPRD adalah kunci dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh sinergi dan dukungan penuh dari DPRD agar pembangunan bisa dirasakan merata oleh masyarakat,” tegasnya.

Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menyampaikan pertanggungjawaban anggaran secara terbuka dan menjadikan masukan DPRD sebagai pijakan dalam perbaikan program ke depan.(Yd/Red)

Editor : Redaksi