Ditengah Menurunnya Dana Transfer Pusat, Komisi C DPRD Lumajang Dorong Optimalisasi PAD

Lumajang - Komisi C DPRD Lumajang berkomitmen melakukan pengawasan dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lumajang. Sebab, tahun 2026 dana transfer dari pemerintah pusat akan dikurangi, maka untuk menudukung anggaran daerah, maka peningkatan PAD menjadi solusi utama.

"Untuk menyelamatkan anggaran daerah ditengah pengurangan dana transfer pusat, maka daerah harus mandiri dengan meningkatkan PAD," ujar H. Zainal, Ketua Komisi C DPRD Lumajang, Senin (25/08/2025).

Pemerintah Lumajang harus bisa mengoptimalkan potensi pajak, seperti pajak hotel, restoran dan pajak-pajak lainnya. Misalnya, dari data Dinas Koperasi dan UMKM Lumajang, ada sekitar 5 ribu UMKM di Lumajang. Jika UMKM di Lumajang bisa menyumbang pajak minimal 20 ribu setiap bulan, maka akan menghasilkan 1,2 miliar rupiah dalam setahun.

Namun, pemerintah harus transparan dalam penarikan pajak dan hasilnya. Perlu digitalisasi perolehan pajak yang bisa diawasi oleh semua pihak. Tak hanya perangkat daerah yang menarik pajak, namun pajak yang masuk bisa dipantau oleh DPRD dan juga wajib pajak (WP). Perlu juga perhatian pemerintah kepada pelaku usaha, agar mereka juga mau membayar pajak.

Dengan keterbukaan yang dilakukan, maka kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak akan meningkat. Perolehan pajak harus bisa terpantau setiap detik dan bisa diketahui titik mana saja yang sudah bayar pajak dan mana yang belum membayar pajak.

"Perlu digitalisasi perolehan pajak yang bisa dipantau setiap detiknya. Dengan transparan, maka kepercayaan masyarakat membayar pajak akan naik," tegas politisi PPP itu.

Selama ini, jangankan masyarakat umum, DPRD juga kesulitan mendapatkan akses data detail soal perolehan pajak. Pihak pemerintah hanya menyajikan data global, bahkan terkadang hanya menyajikan persentase perolehan saja.

"Kita juga kesulitan dapat data detailnya, kadang kita hanya disajikan ata global," pungkasnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi