Ekonomi
Kapolsek Candipuro Kawal Isu Tambang Hutan, Iuran Portal Jadi Sorotan
Lumajang – Aparat kepolisian bersama Forkopimca Candipuro turun langsung mengawal dinamika aktivitas pertambangan di kawasan hutan. Isu penarikan iuran portal oleh masyarakat menjadi perhatian serius dalam forum monitoring yang digelar di Pendopo Kecamatan Candipuro, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan yang difasilitasi Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Lumajang ini bertujuan memastikan aktivitas tambang tetap berjalan sesuai regulasi, termasuk kepemilikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Kapolsek Candipuro, Lugito, menegaskan bahwa pihaknya bersama unsur Forkopimca akan terus melakukan pengawalan agar situasi tetap aman dan kondusif, terutama di tengah potensi gesekan antara pihak tambang dan masyarakat.
“Kami mendorong semua pihak mengedepankan musyawarah dan komunikasi yang baik agar persoalan dapat diselesaikan tanpa konflik,” tegasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Camat Candipuro, Danramil, pihak CDK, kepala desa, serta masyarakat yang selama ini melakukan penarikan iuran akses jalan tambang. Dalam forum itu, CDK menyampaikan rencana memfasilitasi pertemuan lanjutan antara pemilik tambang dan warga guna menyepakati besaran iuran dengan skema satu pintu.
Langkah ini dinilai penting untuk menghindari potensi konflik di lapangan, termasuk kemungkinan aksi blokade jalan tambang jika tidak tercapai kesepakatan.
Kapolsek menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus melakukan pengamanan dan pemantauan agar aktivitas tetap berjalan aman serta mencegah gangguan kamtibmas,” ujarnya.
Meski sempat mengemuka potensi kerawanan, seluruh peserta rapat sepakat mengedepankan dialog sebagai jalan utama penyelesaian. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa memicu konflik sosial di wilayah Candipuro (Red).
Editor : Redaksi
