Antisipasi Kebocoran PAD Pasir, Komisi C DPRD Minta DPKAD Pasang Petugas di Lokasi Tambang

Penulis : lumajangsatu.com -
Antisipasi Kebocoran PAD Pasir, Komisi C DPRD Minta DPKAD Pasang Petugas di Lokasi Tambang

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisis C DPRD Lumajang terus melakukan pengawasan soal pasir Lumajang. Komisi C yang digawangi Suigsan dan anggotanya melakukan sidak di 9 titik lokasi penambangan di jalur lahar semeru dan kantong lahar.

"Sudah ada aktivitas pertambangan dan juga semua pemegang ijin juga mendapatkan kartu kendali dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)," ujar Suigsan kepada lumajangsatu.com, Rabu (09/12/2015).

Untuk antisipasi kebocoran maka komisi C DPRD meminta agar DPKAD dan Satpol PP menempatkan petugasnya. Nantinya, akan diketahui jumlah angkutan yang keluar masuk di lokasi tambang membawa pasir.

"Ini sitem selfassesment kan, jadi kita juga harus pasang petugas pajak, agar tidak ada peluang terjadinya kebocoran pajak pasir," jelasnya.

Komisi C DPRD juga mendukung langkah polisi dalam melakukan penegakan hukum kepada pengusaha pasir dan angkutannya yang melanggar. Jika truck pasir keluar tidak bawa kartu kendali maka sudah dipastikan berasal dari tambang illegal.

"Kita dukung langkah polisi menindak angkutan pasir yang tidak taat aturan," pungkas politisi Golkar itu.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Kuncinya Tidak Panik

Pemerintah Lumajang Sosialisasikan langkah Tangani Ternak Terjangkit PMK

Lumajang - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menyerang hewan ternak berkuku belah di beberapa wilayah Kabupaten Lumajang. Merespons kondisi ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang gencar melakukan langkah pengendalian dan sosialisasi. Salah satunya melalui talkshow di acara Jelita di LPPL Radio Suara Lumajang, Rabu (8/1/2025), dengan tema “Pencegahan dan Pengendalian PMK Secara Efektif”.

Bagian Pelayanan Publik

Dishub Lumajang Launching Pelaporan Online Soal Perhubungan dan Infrastruktur

Lumajang - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah terbaru adalah penerapan sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai keluhan terkait perhubungan dan infrastruktur. Laporan yang masuk akan langsung ditangani dengan cepat dan tepat sasaran.