Uji Publik 3 Raperda, KTR dan Mihol Banyak Dapat Masukan dan Kritikan

Penulis : lumajangsatu.com -
Uji Publik 3 Raperda, KTR dan Mihol Banyak Dapat Masukan dan Kritikan

Lumajang (lumajangsatu.com) - Bagian Hukum Pemkab Lumajang menggelar uji publik 3 rencana peraturan daerah (raperda) yang akan segera diajukan ke DPRD Lumajang. Anatara lain, raperda pedoman pembentukan prodak hukum daerah, kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan produksi, pejualan, peredaran dan konsumi minuman beralkohol.

"Kita lakukan uji publik 3 raperda yang akan segera kita ajukan ke DPRD Lumajang untuk segera dibahas tahuan 2016," ujar Taufiq Hidayat kabag Hukum Pemkab Lumajang, Jum'at (11/12/2015).

Saat acara uji publik banyak sekali masukan khususnya raparda KTR serta larangan minuman berlakohol. Menurut undangan larangan minuman alkhol dirasa cukup keras, sebab dalam aturan dinas perindustrian masih ada pengelompokan minuman beralkohol.

"Kita akan kaji lebih lanjut agar raperda yang akan kita ajukan dan setelah disetujui nanatinya tidak akan mentah di pusat," paparnya.

Raperda KTR juga banyak mendapapatkan masukan, teruma soal penegakannya setlah disahkan menajdi prodak hukum daerah. Jangan sampai, peraturannya ada namun mandul dalam penegakan perdanya.

"Kita tidak melaranag orang merokok, namun lebih pada mengatur dan membatasai ruang-ruang publik agar tidak merokok," pungkasnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Program Indonesia Sehat

Dinkes Lumajang Genjot Peningkatan Indek Keluarga Sehat Lewat Kegiatan Orientasi KAP

Lumajang - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-P2KB) Kabupaten Lumajang menggelar Orientasi Komunikasi Antar Pribadi (KAP) bagi Petugas dan Ormas Dalam Optimalisasi intervensi Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Kegiatan diikuti oleh petugas kesehatan, kader dan perwakilan ormas dari 21 Kecamatan, di Aula SMK MULU, Kamis (07/10/2024).

Sesuai Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pemerintah Pastikan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Lumajang Aman Sesuai Alokasi

Lumajang - Persoalan pupuk masih menjadi kendala klasik yang menimpa para petani di Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Lumajang. Pemerintah pusat telah menambah alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,5 ton. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang, jumlah petani penerima pupuk bersubsidi tercatat sebanyak 80.442 orang sepanjang 2024.