Komisi D DPRD Pantau Lumajang Masih Aman dari Vaksin Palsu

Penulis : lumajangsatu.com -
Komisi D DPRD Pantau Lumajang Masih Aman dari Vaksin Palsu

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi D DPRD Lumajang terus memantau perkembangan kasus vaksin palsu yang ramai di media. Hingga kini, belum ada laporan baik dari masyarakat maupun Dinas Kesehatan tentang penggunaan vaksin palsu di Lumajang.

"Kita belum mendapatkan informasi soal vaksin palsu ada di Lumajang," ujar Bukasan, Wakil Ketua Komisi D DPRD Lumajang, Senin (18/07/2016).

Meski belum ada laporan, pihkanya akan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Bukasan juga meminta masyarakat melapor jika ada kecurigaan vaksin palsu di Lumajang.

"Kita akan melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan anak Lumajang aman dari vaksin palsu," terang politis PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, dr Triworo kepada Dinas Kesehatan Lumajang menyatakan Lumajang aman dari vaksin palsu. Sebab, semua vaksin yang beredar di Lumajang melalui pengadaan di Dinas Kesehatan Lumajang dan Pemprov Jatim.

"Selama menggunkan fasilitas kesehatan milik pemerintah, seperti Puskesmas dan Pustu, pasti itu vaksin asli karena yang melakukan pengadaan Dinas Kesehatan," jelasnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Kuncinya Tidak Panik

Pemerintah Lumajang Sosialisasikan langkah Tangani Ternak Terjangkit PMK

Lumajang - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menyerang hewan ternak berkuku belah di beberapa wilayah Kabupaten Lumajang. Merespons kondisi ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang gencar melakukan langkah pengendalian dan sosialisasi. Salah satunya melalui talkshow di acara Jelita di LPPL Radio Suara Lumajang, Rabu (8/1/2025), dengan tema “Pencegahan dan Pengendalian PMK Secara Efektif”.

Bagian Pelayanan Publik

Dishub Lumajang Launching Pelaporan Online Soal Perhubungan dan Infrastruktur

Lumajang - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah terbaru adalah penerapan sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai keluhan terkait perhubungan dan infrastruktur. Laporan yang masuk akan langsung ditangani dengan cepat dan tepat sasaran.