Rapat Anggota, Cabor Rekomendasikan Porkab Ditangani KONI Lumajang

Penulis : lumajangsatu.com -
Rapat Anggota, Cabor Rekomendasikan Porkab Ditangani KONI Lumajang

Lumajang (lumajangsatu.com) - Saat acara rapat kerja Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lumajang di Pendopo Kabupaten, sejumlah cabang olah raga memberikan rekomendasi. Salah satunya rekom tentang memperjelas tupoksi antara KONI dan Kantor Pemuda dan Olah raga.

Tohir Wijaya, Sekretaris Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) Kabupaten Lumajang meminta agar semua kegitan yang berkaitan dengan cabor pelaksanaya adalah KONI. Meski yang memiliki anggaran adalah Kanpora, namun pelaksananya seharusnya tetap berada di KONI sebagai induk olah raga.

"Setiap kegiatan olah raga yang digelar Kanpora harus melalui rekomendasi KONI, sehingga alurnya jelas dan tidak ada gejolak di cabor," ujar Tohir saat menyamikan rekomendasi, Kamis (21/07/2016).

Terbaru, kegiatan Pekan Olah Raga Kabupaten (PORKAB) tiba-tiba sudah ada teknikal delegate yang mewakili cabor catur. Padahal, PERCASI sendiri tidak tahu ada atletnya yang mengukiti PORKAB.

"Tidak boleh dong tiba-tiba ada teknikal delegate tanpa melibatkan KONI dan cabor yang bersangkutan. Seharusnya KONI sebagai induk olah raga sebagai pelaksana meski anggarannya di Kanpora," pungkasnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Kuncinya Tidak Panik

Pemerintah Lumajang Sosialisasikan langkah Tangani Ternak Terjangkit PMK

Lumajang - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menyerang hewan ternak berkuku belah di beberapa wilayah Kabupaten Lumajang. Merespons kondisi ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang gencar melakukan langkah pengendalian dan sosialisasi. Salah satunya melalui talkshow di acara Jelita di LPPL Radio Suara Lumajang, Rabu (8/1/2025), dengan tema “Pencegahan dan Pengendalian PMK Secara Efektif”.

Bagian Pelayanan Publik

Dishub Lumajang Launching Pelaporan Online Soal Perhubungan dan Infrastruktur

Lumajang - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah terbaru adalah penerapan sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai keluhan terkait perhubungan dan infrastruktur. Laporan yang masuk akan langsung ditangani dengan cepat dan tepat sasaran.