Pemkab Lumajang

Penerima PKH Tak Tepat Sasaran, Pemkab Lumajang Kirim Surat ke Kemensos

Penulis : lumajangsatu.com -
Penerima PKH Tak Tepat Sasaran, Pemkab Lumajang Kirim Surat ke Kemensos
Indah Amperawati, Wakil Bupati saat bertemu dengan para penerima BPNT

Lumajang (lumajangsatu.com) - Banyaknya penerima program keluarga harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran langsung direspon Pemkab Lumajang. Ir. Hj. Indah Amperawati, M.Si Wakil Bupati meminta kepada Dinas Sosial mengirim surat ke Pemerintah Pusat.

"Saat ini orang yang mendapatkan bantuan tidak hanya orang yang tidak berkecukupan, tapi orang yang berkecukupan juga mendapatkan bantuan. Untuk itu, saya minta Dinas Sosial agar mengirimkan surat ke pusat bahwa hasil data yang diterima tidak sesuai dengan hasil data di lapangan," jelas Bunda Indah saat acara dirunag Narariya Kirana, Selasa (26/03/2019).

Pemkab akan melakukan langkah-langkah untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Lumajang. Program Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pusat, yang terpenting adalah mempersempit angka kemiskinan. 

Bunda Indah berharap seluruh unsur Dinas Sosial Kab. Lumajang agar selalu proaktif dalam melaksanakan tugasnya secara tepat sasaran. "Kalau masyarakat kita sudah bilang, kita tidak butuh bantuan Pemerintah lagi, baru ini bisa dikatakan kita berhasil," tegasnya.

Jumlah penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di Lumajang sebanyak 92.382 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdiri dari KPM, BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH) 47.392 serta KPM BPNT non PKH sebanyak 44.990. Sedangkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) non PKH, saat ini sejumlah 44.990 kartu. Adapun kartu yang sudah tersalur sebanyak 22.723.

Bantuan Pangan non tunai diberikan sebesar Rp. 110.000,- setiap bulannya kepada KPM dengam harapan dapat dibelanjakan beras, telur dan sebagainya, sesuai yang ada dalam ketentuan yang berlaku.

Bunda Indah berpesan, kepada seluruh unsur Dinas sosial agar melaksanakan tugas secara jujur dan jauhi Pungutan liar (Pungli) serta tidak boleh membantu caleg secara fulgar. Ia nengingatkan, jangan sampai melakukan intimidasi kepada masyarakat.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Kab. Lumajang, Dra. Ninis Legiwinarsih melaporkan, bahwa Tujuan dilaksakannya Sosilisasi tersebut adalah untuk memberikan informasi tentang BPTN, memberikan solusi serta kendala maupun permasalahan terhadap program BPTN serta penyajian pelaporan secara standarisasi pelaksanaan terhadap BPNT.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh 189 orang terdiri dari Camat se- se Kab. Lumajang, Koordinator tenaga Kesehjateraan Sosial, Koordinator tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan undangan lainnya.(Hms/red)

Editor : Redaksi

Spesialis Melukai Korban

Pelajar Disabet Saat Berteduh, Jejak Begal Sadis Lumajang Terungkap

Lumajang – Fakta mengejutkan terungkap dari pengungkapan kasus kriminal di Kabupaten Lumajang. Dua tersangka berinisial AS (30) Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso dan MH (37) Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso diketahui merupakan begal sadis yang kerap melukai korbannya. Aksi kejahatan keduanya diduga kuat telah berlangsung sejak 10 Mei 2025 sesuai cctv yang beredar dan terjadi di sedikitnya delapan tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah Lumajang dan sekitarnya.

Begal Sadis

Teror Delapan TKP Berakhir, Pelaku Curanmor Lumajang Tewas Saat Diamankan

Lumajang * – Kepolisian Resor Lumajang berhasil mengungkap rangkaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penganiayaan berat, serta perlawanan terhadap petugas, yang dilakukan dua tersangka berinisial AS (30) Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso dan MH (37) Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso. Keduanya diketahui terlibat dalam sedikitnya delapan tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah Kabupaten Lumajang dan sekitarnya.

Bantuan dari Presiden RI

Pemerintah Lumajang Hadirkan Pembangunan Berorientasi Manusia Melalui Becak Listrik

Lumajang  – Arak-arakan becak listrik yang melintas di pusat Kota Lumajang menjadi penanda arah pembangunan daerah yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan. Program ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak semata diukur dari proyek infrastruktur berskala besar, melainkan dari kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat kecil, khususnya tukang becak lansia yang selama ini menjadi bagian penting mobilitas kota.