Lumajang - Rencana aksi ribuan guru Non NIP pada Senin 08 Juli 2024 di Pemkab Lumajang akhirnya dibatalkan. Pasalnya, sikap Pemerintah Lumajang yang akan
Indeks Berita
Ribuan Guru Non NIP Akan Demo Pj Bupati dan Sekda Lumajang
Lumajang - Sekitar 8 ribu guru Non NIP mulai dari guru TK, RA, PAUD, MI, MTs, SD dan SMP Swasta akan mengepung kantor Pemkab Lumajang, Senin 8 Juli 2024. Para
Honor Guru Non NIP Lumajang Tak Jelas Akan Diberikan Atau Ambyar
Lumajang - Nasib guru honorer Non NIP di Lumajang belum jelas soal apakah tunjangan sebesar 250 ribu perbulan akan kembali diterima atau tidak. Pasalnya,
Seluruh Jamaah Haji Lumajang Selamat Tiba di Kampung Halaman
Lumajang - Kedatangan 365 jemaah haji asal Kabupaten Lumajang yang tergabung dalam kloter 47, tiba dengan selamat di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang pada Jumat
Tak Pro Pendidikan, PMII Lumajang Minta Pj Bupati dan Sekda Mundur
Lumajang - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Komisariat PMII se-Lumajang melakukan aksi desa di depan Pemkab Lumajang. PMII menilai Pemerintah
Tak Ada Pembakaran Ponpes Buntut Oknum Ditahan Polres Lumajang
Lumajang - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lumajang resmi menahan Muhammad Erik (ME), pengasuh Pondok Pesantren di Candipuro, atas kasus pernikahan
Satlantas Polres Lumajang Tingkatkan Arus Lalin di Wilayah Utara
Lumajang – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lumajang terus meningkatkan upaya untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan di
Ratusan Koperasi di Lumajang Sudah Tak Aktif Gelar RAT
Lumajang - Kabupaten Lumajang termasuk daerah yang memiliki banyak koperasi. Dimana, data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang
Kasus Hutang Piutang Warga Argosari Sampai ke Polres Lumajang
Lumajang - Kasus hutang piutang warga Argosari Kecamatan Senduro akhirnya sampai ke ranah hukum hingga ke Polres Lumajang. Hutang piutang tersebut melibatkan
Penghapusan Honor Guru Non NIP, DPRD Lumajang : Itu Soal Goodwill Saja
Lumajang - Polemik penghapusan honor guru Non NIP dengan alasan temuan BPK terus dapat sorotan. Supratman, Ketua Komisi D DPRD Lumajang menyatakan bahwa