Pendidikan Dan Kesehatan

Lumajang- Surat panwaslu agar Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang segera menurunkan bener-bener yang berbau kampanye, nampaknya tidak di gubris. pasalnya, di sejumlah SD, SMP dan SMA malah memasang bener-bener baru yang bertuliskan "Sukseskan Ujian Nasional". Sebelumnya, Al-Mas'udi Katua Komisioner Panwaslu kabupaten Lumajang, mengaku telah mengirim suarat kepada Dinas pendikan agar segera menurunkan bener-bener yang berbau kampanye dan banyak mendapatkan komplain dari sejumlah tim pemenangan calon yang lainnya. Namun, nampaknya surat tersbut tidak mendapatkan tanggapan positif. "Bagi kami tidak ada tolerasnsi untuk bener yang berbau kampanye, namun mereka akan menurunkan setelah pelaksanan Unas Selasa," Ujar Al-Mas'udi, saat di hubungi via telefon, Jum'at (19/04/2014). Sementara itu, munculnya bener-bener baru di sejumlah lembaga pendidikan menjadi pemicu konflik di tataran bawah. Menurut anggota panwas kecamatan yang enggan disebutkan namanya, awalnya seluruh tim pemenangan sudah setuju untuk menurunkan bener-bener calon yang meraka usung. Namun, setelah melihat bener-bener di lembaga pendidikan kembali muncul, mereka malah mengurungkan niatnya. Bahkan, tim paslon menambah jumlah bener yang dipasang. "ini malah menjadi pemicu masalah baru, disaat kita sudah berhasil melakukan komunikasi dengan tim pasangan calon yang lainnya," Ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang belum memeberikan keterangan terkait dengan bener-bener ucapan Unas tersebut.(Yd/red)

Lumajang-Jelang pekasanaan Ujian Nasional (UNAS) 15 April 2013, Kepala Dinas Pendidkan kabupaten Lumajang, Win Hatno Hari Surya, meminta kepada seluruh peserta didik yang ikut Unas, untuk mempersiapkan diri. Pasalnya, soal ujian yang akan diberikan satu siswa dengan siswa lainnya akan berbeda. "Soal sudah dipaket masing-masing, sehingga soal tidak mungkin sama dengan peserta yang lain meskipun duduk berdampingan," Ujarnya, Rabu (10/04/2013). Meski belum tahu berapa jenis soal yang akan didisitribusikan kewilayah Lumajang, namun dipastikan satu siswa sudah disiapkan satu paket soal. Ia juga meminta kepada seluruh anak didik untuk semangat, optimis, percaya diri dalam mengerjakan soal-soal Unas. Sisa waktu sebelum Unas, agar bisa di manfaatkan peserta Unas untuk terus berlatih, bertanya dan belajar guna menghadapi Unas. "Para peserta agar tetap optimis, belajar berlatih seblaum pelaksanaan Unas," Tambahnya. Win Hatno menegsakan, dalam Unas kali ini tidak akan ada yang namnya lagi guru membantu siswanya dalam mengerjakan naskah Unas. Pemerintah terus melakukan evaluasi terkait dengan kebocoran-kebocoran dan kecurangan dalam Unas. "Pemerintah terus melakukan evaluasi terkait dengan kebocoran dan kecurangan saat berlangsungnya Unas," Pungkasnya. Seperti dijadwalkan untuk Unas SMA,SMK, MA dan sederajat akan dilaksanakan 15-18 April 2013, SMP dan MTs dan sederajat akan dilaksankakan mulai 22-25 April 2013. Sedangkan untuk tingka dasar akan dilaksanakan mulai tanggal 6-8 Mai 2013.(Yd/red)

Lumajang-Kantor Diklat kabupaten Lumajang yang terbentuk mulai tahun 2009, terus melakukan pengembangan. Disamping melakukan diklat Aparatur dan PNS, kantor diklat akan juga akan mlakukan pengembangan untuk diklat diklat yang untuk masyarakat. "Dulu diklat juga diandasi sebagai ganti dari BLK," Ujar Nur Wakhit ALi Yusron, kepala kantor Diklat kabupaten Lumajang, Jum'at (05/04/2013). Pengembangan diklat kedepannya bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan sekolah-sekolah dan perusahaan, yang memiliki peralatan untuk bisa dilakukan pelatihan. Sehingga, tempat bisa di sekolah sedangkan segala pembiayaan dan akomodasi bisa ditanggung kantor Diklat, atau patungan. "kedepan bisa dengan sekolah dan perusahaan melalu SSR dan CSR," Tambahnya. Tak hanya itu, yang juga menjadi fokus bagi kantor diklat adalah melakukan diklat pelayanan bagi para PNS yang selalu bersntuhan dengan palayan kepada mAsyarakat. Baik pemerintahan yang menjadi ujung tombak seperti Desa, maupun rumah sakit mum dan puskesmas. "Kita akan upaykan diklat pelayanan prima bagi teman-teman rumah sakit, dan diklat ini merupakan diklat yang khusus," Jelasnya. Bukan tanpa alasan kenapa pegawai rumah sakit akan dilakukan diklat pelayanan prima, hal itu dilatar belakangi dan merspon dari berita dimedia, karena masih banyak warga Masyrkat yang mengeluh dengan pelayanan yang ada di rumah Sakit Umum Lumajang. "Mungkin ini salh satu upaya kantor Diklat untuk membantu dalam memberikan diklat pelayanan yang prima," Pungkasnya.(Yd/red)

Klakah- Tim Advokasi Kelembagaan Bencana (AKB NU) PC NU Kabupaten Lumajang, menggelar diskusi dengan sejumlah elemen masyarakat yang peduli dengan pelesetraian lingkungan, dan para relawan kebencanaan, di Padepokan Mbah Citro yang berada di lereng Guneng Lemongan, Minggu (13/01/2013). Disamping dihdiri dari berbagai elemen Masyrkat yang peduli dengan lingkungan dan para relwan, Badan penanggulangan bencana Daerag (BPBD) dan DPRD Kabupaten Lumajang juga hadir dalam kegitan tersebut. Dalam diskusi yang berlangsung santai itu, menghasilkan sebuah kesepakatan para relawan dan akan membentuk forum yang mewadahi seluruh lembaga yang peduli dengan kebencanaan di Lumajang, (Forum Stick Holder Relawan kebencanaan Kabupaten Lumajang. pertemuan yang di faslitasi AKB NU PC NU Lumajang tersebut merupakan pertemuan awal, yang kemudian akan diikuti dengan pertemun selanjutnya untuk menentukan langkah-lakah forum tersebut, dalam mengatasi bencana dan resiko bencana. Pertemuan perdana di padepaokan Mbah Cito, baru dihadiri oelh beberap lembaga, seperti Forpena (Forum Jurnalis peduli bencana), Banser, PSS (paguyuban Siaga Semeru) dan Laskar Hijau Klakah. "Kita sangat setuju dan mendukung sekali dengan forum tersebut," Ujar Hendro Wahyono, kabid Kesiapsiagaan dan penanggulanagan bencana, yang mewakili BPD Hadir dalam kegaitan itu. Pihkanya kata Hendro, akan menfasilitasi dengan segala kemampuan yang ada. Dengan semakin banyaknya relawan kebencanaan, diharapkan bisa memberikan pengurangan resiko bencana, jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Sementara itu, H. Amin Sobari Anggota Bidang Advokasi AKB NU, setelah pertemuna di Padepokan Mbah Citro, AKB NU akan menfasilitasi dua kali pertemun forum para relawan kebencanaan tersebut. Dalam petemuan berikutnya, akan dibahas langkah-langkah yang dilakukan, untuk bisa meberikan sumbangsih dalam penggulangan bencana dan resiko bencana. Forum yang telah terbetuk itu, juga kan terus menekan pemerintah untuk terus melakukan bernagai upaya dalam penggulangan bencana, baik sebelum saat dan sesudah bencana. "Kita kan melakukan pertemuan kembali, denagn lebih banyak elemen-elemen yang lebih lengkap lagi," Ujaranya.(Yd/red)

Lumajang-Adanya dugaan pungutan liar pada guru bersertifikasi sebesar Rp. 100 ribu yang dilaporkan ke Komisi D DPRD LUmajang, langsung dibantah Sekretaris Dinas Pendidikan Lumajang, Asep Bambang. "Itu tidak benar," kata Asep pada wartawan ditemui diruang kerjanya, Selasa(8/1/2013). Dia mengatakan, hasil cek ke bagian kepegawaian, tidak ada pungutan sebesar Rp. 100 ribu pada guru yang akan mengambil sertifikat sertifikasi. Diperkirakan, ada guru yang memberikan secara suka rela pada petugas dan mencari kesalahan di kepegawaianya. "Jujur saya tidak ada ketentuan demikian," paparnya. Lanut dia, diperkirakan adanya pemberian uang yang dilakuakn sejumlah guru yang lolos sertifikasi, dikarenakan rasa terimah kasih. Sehingga, dengan lancarnya pelayanan dari bagian kepegawaian, akhirnya sejumlah guru memberikan rejekinya.

Lumajang.Isu pungutan liar (Pungli) terhadap sejumlah Guru sertifikasi ternayata juga didengar oleh para Wakil Rakyat. Komisi D DPRD Lumajang mendapat laporan dan pengaduan dari sejumlah guru yang dipungli oleh Dinas Pendidikan untuk mendapatkan sertifikat menjadi guru besersetifikasi. Besar pungutan sebesar Rp. 100 ribu dan ada juga yang lebih besar lagi. Laporan yang diterima wakil rakyat, pungutan liar bagi ratusan tenaga pendidik berdalih sebagai dana adminitrasi pengurusan sertifikat. Padahal, dalam aturan tidak pernah ada pungutan atau biaya administrasi. "Kami mendapat laporan dan keluhan dari guru di Lumajang," kata Ketua Komisi D DPRD Lumajang, Bukasan pada wartawan di gedung wakil rakyat, Selasa(8/1/2013). Dia menambahkan, saat ini, pihaknya masih mengumpulkan sejumlah keterangan dari guru yang menjadi korban pungutan liar. Pasalnya, untuk biaya sertifikasi guru hingga selesai sudah dibiayai APBD. "Pengambilan sertifikat sertifikasi sudah berjalan pada awal desember lalu, dan baru dilaporkan ke kami," ungkapnya. Komisi D khawatir adanya pungutan liar oleh oknum petugas kepegawaian Dinas Pendidikan akan berefek bagi dunia pendidikan. Karena pungutan liar yang dilakukan oknum karyawan Dispendik seperti memaksa seseorang melakuakn suap atau sogokan terpaksa. "Ini akan kami komunikasi dengan anggota komisi D untuk menindak lanjuti," paparnya. Sekedar diketahui jumlah guru di Lumajang yang mendapat sertifikat sertifikasi sekitar 700 lebih. Bahkan, untuk proses pencairan dana sertifikasi akan dilakukan pada tahun 2013.(Yd/red)

Sumbersuko-Setelah melakukan Konfresi Cabang di Ponpes Darun Naja, Desa Patehunan Kecamtan Sumbersuko, akhinrya Nahkoda PC NU Kabupaten Lumajang lima tahun kedepan dipasrahkan kepada Drs. Syamsul Huda sebagai ketua Tanfizdiyah dan KHR Husni Zuhri sebagai Rois Syuriah. Terpilihnya kedua tokoh tersebut langsung mendapat sambutan hangat dari organisai sayap NU yakni Gerapkan pemuda Ansor (GP Ansor). "Kami mengucapkan selamat kepada dua tokoh tersebut yang telah mendapatkan amanah untuk membangun  NU Lumajang kedepan," Ungkjap Achmad Lukman Hakim, Ketua GP ansor kabupaten Lumajang. Selasa (24/12/2012). pihaknya percaya, NU dibawah kepemimpinan tokoh tersebut, bisa lebih maju dan berwibawa. NU kedepannya harus bisa kembali ke pesantren untuk kembali menggarap basis Nahdiyyin. "NU Harus kembali menggarap basis nahdiyyin di Pesantren," Ujarnya. Sementara itu, menghadapai pemilukada 2013 mendatang Ansor berharap kepada PC NU yang baru terpilih juga bisa mengambil peran dalam mensukseskan momen lima tahunan untuk mentukan pemimpin Lumajang kedepannya. Diharpakan, NU bisa memberikan warna dalam pemilukada 2013. Pihaknya juga tidak mempersoalkan apakah NU akan medukung salah satu calon atau tidak. Yang terpenting calon yang didukung memiliki kometmen tingi guna membagun warga Nahdiyyin. "NU Harus bisa memilih Bupati yang memilki kometmen tinggi untuk NU dan bisa bekerjasama dengan NU," Pungkasnya.(Yd)

Tempursari- Penyaluran Kartu jaminan Keshatan (jamkesmas) di Desa Purorejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang dinilai masyarakat tidak tetapt sasaran. Pasalnya, sejumlah Warga yang tidak mampu tidak mendapatkaan kartu Jamkesmas, namun warga yang mampu malah menerima kartu jaminan keshatan tersebut. "Sejumlah janda-janda yang sudah tua tidak dapat kartu Jamkesmas," ujar Imam Muzani salah seorang Ketua RT di Desa Purorejo. Ia menambahkan, dirinya dikomplain oleh warganya karena warga yang seharusnya mendpaat kartu jamina tersebut malah tidak dapat. Sedangkan Masyarakat yang mampu masuk dalam daftar penerima kartu Jamkesmas. "Kami para RT yang menjadi jujukan komplain warga," Ungkapnya. mendaptkan komplain dari warganya. dirinya mencoba menkonfirnmasikan kepada pihak desa. Namun jawaban dari pihak Desa, data para penerima sudah dari Dinas Kesehatan kabupaten Lumajang. Dirinya selaku RT tidak mengetahu apa kreteria untuk bisa mendapatkan kartu Jamkesmas. Dirinya juga tidak faham, model pendataan penduduk yang berhak menerima Jamkesmas. "Kami tidak faham model pendataannnya, tiba-tiba sudah muncul nama-nama penerima kartu Jamkesmas," Tambahnya. Tak hanya di Desa purorejo saja, namun diseluruh Desa yang berada di Kecmatan Tempursari penerima Kartu Jamkesmas banyak tidak tepat sasaran. "Bukan di Purorejo saja nampaknya mas, tapi di Desa lainnya juga banyak tidak tepat sasaran," Pungkasnya.(Yd)

JAKARTA — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan perlunya Undang-Undang Anti-Minuman Keras. Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Miras ini telah disepakati di rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR sebagai RUU Pengaturan Minuman Beralkohol dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan bahwa Undang-Undang Anti-Miras ini diperlukan lantaran minuman keras secara medis merusak kesehatan fisik dan jiwa, juga berdampak pada kehidupan sosial. Ia mencontohkan kasus model Novie Amalia yang menabrak tujuh orang sekaligus serta Afriani yang menabrak 12 orang, bahkan sebanyak 9 orang di antaranya meninggal dunia. Kedua kasus itu semuanya disebabkan narkoba dan miras. "Dari sisi regulasi, hingga saat ini, baru ada dua peraturan yang terkait dengan minuman keras ini. Sayangnya, regulasi yang ada bukan mengatur pelarangan miras, justru peraturan yang tersedia terkait dengan pendistribusian (miras), seperti peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pendistribusian Miras dan Kepres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Golongan Miras," ujar Arwani, Rabu (12/12/2012), di Jakarta. Menurut Arwani, usulan RUU Miras ini jangan disalahartikan sebagai keinginan/kepentingan sebagian umat Islam dalam rangka menerapkan syariat Islam. Tuntutan dibentuknya UU tentang Larangan Minuman Beralkohol lebih disebabkan bahaya minuman keras itu sendiri dalam kehidupan manusia. Hal itu, lanjut Arwani, sejalan dengan salah satu program pembangunan nasional, yakni peningkatan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. "Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang pengendalian dampak minuman keras terhadap kesehatan," kata Arwani lagi. Adapun usulan RUU inisiatif ini ditandatangani oleh seluruh anggota Fraksi PPP yang berjumlah 38 orang. Usulan RUU ini sudah disampaikan ke Badan Legislasi DPR dan sudah disepakati untuk dimasukkan ke Prolegnas 2009-2014. RUU ini kemudian menjadi salah satu prioritas dalam Prolegnas 2013.(kmps)

Jakarata-Kurikulum baru 2013 turut mengubah sistem pendidikan untuk setingkat sekolah menengah atas. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh, pelajar SMA tidak lagi dibingungkan dengan adanya penjurusan eksakta, sosial, maupun bahasa. "Anak-anak akan dibebaskan memilih pelajaran yang disukai," kata Nuh. Menurut Nuh, pendidikan di sekolah lebih baik tidak ada spesialisasi. Alasannya, fakta di lapangan untuk mencari kerja atau meneruskan pendidikan ke jenjang berikutnya tidak ada syarat berasal dari lulusan IPA, IPS, maupun bahasa. "Anak IPS bisa masuk teknik, anak IPA bisa masuk ekonomi, asal lulus ujian masuk," kata Nuh. Penjurusan, menurut Nuh, kadang menimbulkan bentuk diskriminasi. Ia menuturkan ada stigma khusus untuk jurusan tertentu yang menimbulkan kemudahan atau hambatan bagi jurusan lain. Misalnya, untuk anak lulusan IPA dianggap lebih pintar dan bisa masuk ke semua jurusan, sedangkan IPS dan Bahasa dianggap tidak mampu. Dengan kurikulum baru ini, Nuh yakin tidak khawatir ada mata pelajaran yang kosong karena pelajar bisa memilih sesuai yang diminati. "Banyak siswa yang ambil mata pelajaran x, tapi sedikit yang ambil mata pelajaran y, itu terserah," kata Nuh. Namun, ia tetap meyakinkan ada mata pelajaran wajib yang masih harus diambil setiap pelajar SMA dan sederajat. Kurikulum baru akan mulai diperlakukan tahun ajaran baru 2013/2014. Beberapa mata pelajaran dilebur dengan yang lain, dibuat lebih integrasi dan holistik. Untuk mata pelajaran SD yang semula 10 menjadi 6, sedangkan SMP dari 12 menjadi 10. DI lain pihak, pelajar SMA dibebaskan memilih pelajaran yang disukai. Metode pengajaran dibuat untuk merangsang keaktifan siswa. Diharapkan kurikulum pendidikan baru ini dapat menjawab tantangan zaman. (dtk)