Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang tak mau lagi bermain aman soal pengelolaan pendapatan dari sektor pasir. Target pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) 2025 dipatok Rp24 miliar, dan pertengahan Juli ini masih dalam tahap penyesuaian. Namun, pemerintah memastikan tak ada lagi toleransi terhadap praktik lama yang lamban dan rawan bocor.
Politik Dan Pemerintahan
Ketua DPRD Lumajang Ikuti Launching 80 ribu Koperasi Merah Putih Secara Virtual
Lumajang - Hj. Oktafiyani, S.H., M.H. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang menghadiri acara Peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi Desa/kelurahan merah putih secara virtual di Ruang CC Room Kominfo Pemda Lumajang, Senin 21 Juli 2025 bersama Wakil Bupati Lumajang dan Wakil Bupati Lumajang dan Forkopimda.
Lumajang Siap Jadi Lokomotif Gerakan Koperasi Desa Melalui Program Kopdeskel Merah Putih
Lumajang – Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi berbasis desa melalui partisipasi aktif pada peluncuran nasional 80.000 unit **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih)** yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Senin (21/7/2025).
Aston Inn Hadir di Lumajang, Dorong Percepatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Lumajang– Kabupaten Lumajang kini memiliki fasilitas baru yang memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hotel Aston Inn Lumajang resmi hadir sebagai bagian dari transformasi kawasan timur Jawa, menawarkan layanan perhotelan modern bertaraf nasional.
Wakil ketua DPRD Lumajang Hadiri Launching Koperasi Desa Merah Putih
Lumajang - Solikin SH, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lumajang hadir acara Semarak peringatan Hari Koperasi ke-78 tahun 2025, di Alun-alun Lumajang. Bupati Lumajang, Indah Amperawati, secara resmi melaunching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Lumajang, yang digelar di Alun-Alun Kabupaten Lumajang, pada Jum'at (18/7/2025) malam.
Ketua DPRD Apresiasi Langkah Pemkab Lumajang Angkat Seluruh Non ASN Jadi PPPK Paruh Waktu
Lumajang - Pemerintah Kabuaten umajan mengmbil angkah berani dengan berkebijakan khusus akan mengangkat sebanyak 4.257 sebagai PPPK Paruh Waktu. Rinciannya, bagi tenaga honorer masuk database BKN (Badan Kepegawaian Negara) berkode R-2 ada 207 orang dan R-3 sebanyak 3.137 orang secara otomatis akan diangkat menjadi P3K Paruh Waktu.
Ribuan Tenaga Non-ASN Terancam Tanpa Status, Pemkab Lumajang Nekat Pertahankan!
Lumajang – Di tengah ketidakpastian status kepegawaian dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil langkah berani: tetap mempekerjakan ribuan tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) meski mereka tidak tercantum dalam struktur resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
DPRD Sahkan Perda Perubahan APBD Lumajang Tahun 2025
Lumajang - DPRD Kabupaten Lumajang resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna IV yang digelar di Gedung DPRD Lumajang, Kamis (9/7/2025). Pengesahan ini menandai langkah strategis dalam menyempurnakan arah kebijakan fiskal daerah guna menjawab dinamika kebutuhan masyarakat secara adaptif dan terukur.
Lewat Perubahan ABPD 2025, Bunda Indah Realisasikan Sejumlah Janji Politik Bagi Warga Lumajang
Lumajang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang telah menyetujui Perda Perubahan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut disambut antusias Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, sebab akan ada beberapa program janji politik bisa direalisasikan di tahun pertama memimpin Lumajang.
Pemkab Lumajang Luncurkan BPR Lumajang: Solusi Nyata untuk UMKM yang Sulit Dapat Modal!
Lumajang – Kabar baik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lumajang. Pemerintah Kabupaten Lumajang akhirnya menjawab kegelisahan pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan mengakses pinjaman perbankan. Melalui pendirian PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Lumajang, kini akses permodalan semakin terbuka lebar.