Politik Dan Pemerintahan

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi B DPRD Lumajang direncanakan mengunjungi hasil pembangunan Alun-alun Lumajang. Saat ini, Komisi sedang menjadwalkan melakukan pemanatauan hasil pembangunan di Kabupaten Lumajang.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Lumajang, Kamis pagi (12/1), mendatangi kantor Satpol PP Kabupaten Lumajang, guna melakukan tes urine pada ratusan personil penegak perda tersebut.

Lumajang (lumajangsatu.com) – Bupati Lumajang As’at Malik melihat kondisi jalan di Pasar Baru Lumajang yang bolong-bolong. Bupati langsung memerinthkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Tata Ruang untuk melakukan penambalan darurat.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi B DPRD Lumajang memulai kerja di tahun 2017 dengan melakukan kunjungan ke sejumlah hasil pembangunan. Salah satunya melihat hasil pembangunan lampu penerangan jalan (PJU) yang dianggarkan sebanyak 591 titik se-Kabupaten Lumajang.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Dinas Pekerjaan Umum (PU)dan Tata Ruang akan membentuk Ibu Kota Kecamtan (IKK). Rencananya, tahun 2017 akan ada 4 Kecamatan yang akan ada ibu kotaynya. "Persoalan tata ruang masih banyak PR yang harus di benahi," ujar Hadi Prayitno, Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Sabtu (07/01/2017).

Lumajang (lumajangsatu.com) - Setelah dilakukan pelantikan 793 pejabat tinggi pratama, administrasi dan pengawas tinggal 11 jabatan eselon II yang masih kosong. Proses pengisian 11 jabatan tersbut dilakukan dengan cara open bidding atau lelang jabatan.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Pembanguan Alun-alun Lumajang yang menlan anggaran 6,4 milyar dari dana APBD tahun 2016 sudah tuntas. Ribuan warga berduyun-duyun ingin melihat tampilan baru Alun-alun yang direnovasi menggunkan uang rakyat tersebut.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Bupati Lumajang, As'at melakukan mutasi pada 793 PNS untuk mengisi Susunan Organisai Tata Kerja (SOTK) baru di Pendopo Kabupaten, Selasa(3/1). Mutasi yang digelar dirumah dinas orang nomor satu di Lumajang ini sangat ramai, dikarenakan terdiri dari eselon II, III dan IV.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi C DPRD Lumajang memandang perlu melakukan revisi Perda nomor 13 tahun 2006 tentang pajak hiburan. Saat ini, Lumajang menerapkan batas makasimal 30 persen pajak hiburan, namun tidak bisa maksimal.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi B DPRD Lumajang meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) selektif dalam menerima hasil pekerjaan. Jangan sampai, hasil pekerjaan yang diterima tidak sesuai bestek atau tidak bagus sehingga bangunan tidak akan bertahan lama.