Politik Dan Pemerintahan

Lumajang (lumajangsatu.com) - Maraknya waralaba seperti Indomaret dan Alfamart disoroti oleh Komisi C DPRD Lumajang. Suigsan, ketua Komisi C meminta pemerintah mengambil langkah agar pasar-pasar tradisional tidak tergusur dan mati.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil (Dispendukcapil) mengaku kesulitan membedakan calon dan tidak. Sebab, secara kasat mata tidak ada calo dalam pelayanan pembuatan adminitrasi kepndudukan seperti e-KTP, Akte dan lainnya.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi A DPRD Lumajang melakukan sidak pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Terlihat, ratusan masyarakat Lumajang yang melakukan pengerusan kependudukan, baik e-KTP, Akte dam surat pindah.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi B DPRD Lumajang akan melakukan pengawasan pada renovasi Alun-alun Lumajang. Dimana, total uang rakyat yang digunakan untuk ciptakan Alun-alun yang spekatakuler mencapi 6,4 miliar rupiah.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Musda Partai Golkar Kabupaten Lumajang hampir dipastikan digelar tanggal 17 September 2016 di Hotel Aloha Lumajang. Fraksi Golkar di DPRD Lumajang berharap pelaksanaan Musda bisa berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang amanah.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Pekerjaan Seks Komersial (PSK) di Kawasan Bebekan, Desa Kabuaran Kecamatan yang diamankan oleh Satpol PP meronta dan protes. Salah satu PSK berteriak jika sudah membayar biaya keamanan sebesar Rp. 150 ribu ke oknum petugas.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang menggelar pertemuan dengan jurnalis Lumajang. KPU menyampikan program dan kegitan yang dialkukan untuk menghadapi Pilkda Lumajang dan Pilgub Jatim 2018 mendatang.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Pemerintah Kabupaten Lumajang memaparkan rencana pembangunan Alun-alun Kabupaten Lumajang kepada media di Lumajang. Hal itu bentuk transparansi pembangunan Lumajang agar Alun-alun menjadi salah satu daya tarik di Lumajang.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Pemerintah Kabupaten Lumajang akan mengatur pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR). Melalui Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, semua CSR akan ditangani satu pintu.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Kabupaten Lumajang dianggap sukses dalam mengatasi gejolak perangkat desa yang muncul dari multi tafsir aturan. Berdasar PP 43, Undang-undang No 6 tahun 2014 dan Permendagri No 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemkab sukses membuat Perda dan Perbup.