Politik Dan Pemerintahan

Kedungjajang-Lambannya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dilakukan Tim Anggaran Pemkab disayangkan Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang. Pasalnya, kesiapan eksekutif dalam menyelesaikan KUA-PPAS tidak memiliki komitmen dan pembahasan sehingga harus molor 2 minggu.

Lumajang-Semakin mendekati pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang suhu politik semakin menghangat. Pasalnya banyak nama yang muncul untuk maju dipastikan akan tersisih. Sebab jalur perseorang sudah ditutup dan jalur partai tidak memungkinkan untuk bisa mengakomodir seluruh nama-nama yang sudah memasng baleho di pinggir-pinggir jalan. "Indah Pakrti dijamin 100 pesen maju lewat partai Golkar," Ujar Edy Purnomo, Kordinator rewan indah pakrti saat dihubungi sejumlah wartawan. Kamis (17/01/2013) Hal itu untuk menjawab isu, bahwa indah pakrti tidak akan bisa maju melalui Golkar. Terkait berubahnya begron bener indah pakarti dari kuning ke hijau, hal itu hanya perubahan warna saja. Tidak berpengaruh kepada partai yang akan mengusung indah pakrti. Namun, ia tidak mengelak bahwa pihaknya juga sedang melakukan proses untuk menggadeng PKNU. "Itu hanya perubahan warna saja, Indah tetap akan diusung oleh Golkar. Sedangkan hasil survey yang ramai dibicarakan fersi tim Indah, bahwa yang diterima oleh DPP Partai Golkar adalah dari survey republic bukan dari yang lainnya. "Survey yang diterima dari Republik, karena lebih bersih dan dipercaya," pungkasnya. Dari patauan, Di depan Kantor Partai Golkar di jalan Veteran Lumajang ada tiga baleho besar yang terpsang. Yakni baleho Heru Daksono, Baleho Indah Pakarti dan Baleho PAsangan Jarot Dan Hafidz (JIHAD).(Yd/red)

Lumajang-Partai Nasional Demokrat (NasDem) terus menggenjot kaderisasi guna bisa memenangkan Pilkada 2014. Hal itu, menyusul lolosnya Partai NasDem, menjadi Anggota Pemilu 2014. Salah satunya dengan menggelar Training of treiner (TOT) 0250 Bacaleg Partai NasDem Dapil (Lumajang-Jember) Tahun 2014 di Hotel Grend Aloha Lumajang.Rabu (16/01/2013).

Lumajang- Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Salak Kecamatan Randuangung, berkirim surat kepada Bupati Sjahrozad Masdar,Senin (07/01/2013) terkait nasib Pilkades Desa Salak. Pasalnya, hingga saat ini Pilkades Salak masih terkatung-katung. "Kita meminta petunjuk kapada Bupati, karena Pilkades Desa Salak tidak mendapatkan perhatian," Ujar Adi Utomo saat mengantarkan suarat ke Bupati. Surat tersebut merupakan yang keduakalinya. Sebab BPD Desa Salak sudah pernah berkirim suarat Audensi dengan bupati, namun dilimpahkan kepada Kabag Pemerintahan Desa. "Kami bertekad untuk mengajukan surat yang kedua, sebab surat yang pertama tidak ditindak lanjuti oleh Kabag Pemdes Kabupaten Lumajang," Tambahnya. Bila surat kedua yang disampaikan BPD tidak digubris, maka hasil itu yang akan disampaikan kepada warga Desa Salak. Langkah apa yang akan dialakukan warga, semuanya sudah terserah kepada Masyarakat Salak. Ia menambahkan, predisksi jika sampai tidak terlaksana Pilkades maka kemungkinan akan ada tawuran. Sejarah di Desa Salak warga pernah membakar Kantor Desa, hal itu bisa terulang lagi. Karena pemerintah tidak sigap dengan kondisi dan kultur Warga Salak. "Ya walaupun tidak ada demo, tapi pasti akan ada tawuran kalau Pilkades tidak terlakasana," Paparnya.(Yd/red)

Lumajang-Pasangan Jarot Edy Sulistiyono dan ABD Hafidz Fauzi (JIHAD), siap melanjutkan Program Gebang Mas, yang menjadi Program Andalan Mantan Bupati Lumajang Achmad Fauzi ( Ayah ABD Hafidz Fauzi). Hal itu terungkap saat silaturrahim Kader Golkar di Gedung DPD Golkar Jl Veteran Lumajang, Sabtu (05/01/2013). Dalam Sabutannya di hadapan puluhan Kader Golkar, Jarot Menyampaikan sebagai putra asli daerah Lumajang dirinya bersama Gus Hafidz siap untuk membangun Lumajang. "Sebagi Putra daerah, saya ingin membangun daerah kelahiran," Ujar kepala dinas PU Kota Malang tersebut. Bila nantinya dirinya terpilih menjadi Bupati Lumajang maka berbagai program untuk masyarkat kecil sudah disiapkam. Oleh sebab itu, pasangan JIHAD meminta restu kepada Rakyat Lumajang untuk maju sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. "Programnya apa, nanti kalau sudah terpilih," Ujar Jarot. Sementara itu ABD Hafidz Fauzi saat diatanyakan kader Golkar tentang program-programnya menyatkan, dirinya akan melanjutkan program-program Ayahnya (Mantan Bupati Fauzi) yang ia pelajari dari buku-buku kedua orang tuanya saat menjadi Bupati Lumajang. "Saya akan melanjutkan Gebang Mas," Ungkap Gus Hafidz panggilan akrabnya. Ia juga diwanti-wanti oleh ayahnya, jika maju sebagai calon wakil Bupati agar tidak melu-malui. Dalam artian sekali maju, maka harus menang. "Le.. Jangan ingin-ngisine bapake ya," Tutur Gus Hafidz menirukan ucapan ayahnya.(Yd/red)

Lumajang-Seusai melakukan silaturrohim dengan kader Partai Golkar di Gedung DPD Golkar Jl Veteran Lumajan, Sabtu (05/01/2013), Jarot Edy Sulistiyono meminta Do'a dan Restu agar Pasangan Jarot-Hafidz (JIHAD) mendapat dukungan dari Rakyat Lumajang. Sebelum maju sebagai pasangan Calon Bupti dan Wakil, tentunya harus memiliki kendaraan melalui dukungan dari partai politik. Oleh sebab itu, dirinya meminta dukungan dari partai Golkar untuk bisa direkom maju sebagai calon Bupati dan Wakil Mei 2013 mendatang. "Kenapa saya minta ke Golkar, karena bagi Golkar Suara Rakayat adalah Suara Tuhan," Ujar putra kelahiran Kunir tersebut. Untuk ijin dari Wali Kota Malang, karena dirinya sebagai PNS di Kota Malang, dirinya sudah dari dulu mendaptkan ijin dari Drs. Peni Suparo untuk maju sebagai Bupati. "Saya sudah lama mendaptkan ijin dari pak Peni, bahkan pak peni mengatakan saya ijinkan dengan catatan menang," Tuturnya.(Yd/red)

Lumajang-Penetapan APBD Tahun Anggran 2013 yang diprediksi molor sangat berdampak pada pembagunan yang ada di Kabupaten Lumajang. Menurut Rohmaniyah, Kepala DPKD Kabupaten Lumajang molornya penetapan APBD, sangat berdampak pada pembagnuan khusunya pembanguan infrastruktur fisik. Sebab, proses pembagunan fisik membutuhkan waktu yang lama mulai dari lelang, lelang konsultan dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah pemabgunan Rumah Sakit yang sampai dilelang dua kali karena tidak ada yang menawar. Bila penetapan APBD molor bisa dibayangkan dampak yang bisa ditimbulkan. "Penetapan APBD yang molor pasti berdampak pada pembanguan, dan itu berlaku diseluruh daerah bukan di Lumajang saja," Ungkapnya. Terkaiat dengan molornya pembahasan APBD tahun 2013, yang diawali dengan pembahasan KUA dan PPAS, Rohmaniyah mengaku kurang faham. Namun, ia menejelaskan bahwa pengajuan KUA dan PPAS, telah diajukan ke Legislatif sesuai dengan aturan dan waktu yang ada. Ia menilai karena kesibukan mitra pemerintah yakni DPRD, sehingga pemebahasan KUA dan PPAS terlambat dilakukan. "pengajuan KUA dan PPAS telah sesuai jadwal," pungkasnya. Sementar itu, H. Achmad, anggota Badan Anggran DPRD Kabupaten Lumajang, menolak bahwa Legislatiflah yang sengaja mengolor-ngolor pembahsan KUA dan PPAS. Menurutnya, legislative masih harus menyelasiakan pembahasan Raperda RTRW dan Raperda Penanggulanag Bencana. Dengan selesainnya pembahasan perda RTRW maka acuan anggaran 2013 bisa lebih pas untuk dialokasikan. "Kita harus selesaikan dulu Raperda RTRW dan Penanggulangan Bencana," Ungkap legislator PPP itu. Jum'at (04/01/2013). Ia balik menuding, karena kesibukan pemerintah di bulan Desember 2012 berkaitan dengan perayaan Harjalu sehingga tidak bisa melakukan pembahasan KUA dan PPAS. Rencana Tanggal 31 Desember 2012 ternyata ada libur bersama. Tanggal 2 Januari 2013 Tim Anggran dari Eksekutif belum siap maka pembahasan KUA dan PPAS baru bisa dilakukan tanggal 3 Januari 2013. "Desember 2012 mitra kita sibuk Harjalu," Tambahnya.(Yd/red)

Lumajang- proses pegangkatan PJ Kepala Desa pasca diberhentikannya seratus lebih Kepala Desa menyisakan berbagai persoalan. Pasalnya disejumlah DEsa terjadi kekacauan terkaiat dengan pengangkatan PJ Kades. Dimana, dibeberapa Desa banyak proses PJ kades tidak terlaksana karena masyarakat menolak calaon PJ kades yang diusulakan oleh Camat. Menurut Sugiantoko ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang,dibeberap Desa menjadi kacau bila mentan Kepala Desa diusulkan menjadi PJ kades. Seperti yang terjadi di Desa Gedangmas Kecamatan Randuagung dan desa selok Awar-awar Kecamatan Pasirian. Ia meminta kepada mantan Kepala Desa untuk bisa berbagi dengan tokoh masyarakat yang lain bila dirinya sudah tidak dikehendaki oleh masyarkat menjadi PJ Kades. "Saya meminta agar mantan Kades bis berbagi dengan yang lainnya," Ungkapnya.Jum'at (04/01/2013) Ia menyesalakan semakin kacaunya system Pemrintahan Desa saat ini dengan adanya penudaan Pilkades. Imbasnya dengan kacaunya Pemerintahan Desa itu juga berakibat kepada anggaran dan pemebangunan yang ada di Desa. "Pemerintahan desa saat ini menjadi kacau," Ujar legislator Gerinda itu. Ia juga berpesan kepada perangkt Desa dan PLH Kades untuk tidak memilah-milah tokoh masyarakat dalam menentukan PJ kades agar tidak ada persoalan dibelakang harinya. "PLH Kades dalam pemebentukan PJ Kades jangan sampai memilah-milah yang diundang," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang-Jalannya Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Platfon Anggaran Semeru (KUA-PPAS) 2013 antara Badan Anggaran (DPRD) dan Tim Anggaran (Pemkab) Lumajang berlangsung alot. Pasalnya, sejumlah kebijakan makro dalam penggunaan anggaran tidak sesuai  untuk pembangunan Lumajang kedepan. Dari pantauan, Ketua Tim Anggarann Pemkab, Abdul Fatah Ismail mengungkapkan dalam KUA-PPAS yang sebagai break down Raperda APBD 2013 untuk belanja pegawai akan menghabiskan sekitar 53 persen. Namun, setelah ditelaah oleh Badan Anggaran dengan melihat kemampuan APBD sekitar Rp. 1,3 Triliun, diperkirakan asumsi belanja pegawai menjadi sekitar 52 persen lebih dari APBD. "Ini masih Asumsi dan mengacu seberapa besar kekuatan APBD," terang Abdul Fatah diforum pembahasan KUA PPAS di ruang sidang paripurna, Kamis(4/01/2012). Lanjut dia, untuk anggaran pendidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, anggaran pendidikan sesuai kekuatan APBD harus sekitar 20 persen. Selain itu, anggaran kesehatan juga perlu dianggarkan sekitar 10 persen. "Semua kebijakan dalam KUA-PPAS sesuai aturan," ungkapnya. Sementara, Ketua Sidang Pembahasan KUA PPAS, Achmad Jauhari mengatakan, untuk belanja pegawai harus ditekan se-minimal mungkin dibawah 50 persen. Sehingga, anggaran tunjangan profesi dan lainya yang menghabiskan dalam sekitar Rp. 170 milyar dikurangi. "Jadi belanja pegawai akan turun, karena banyak PNS yang pensiun dan tunjangan akan berkurang," paparnya. Sementara, H. Achmad, legislator PPP mengatakan KUA-PPAS dalam pembahasan harus disesuaikan dengan Perda RT/RW yang sudah disahkan dan dikini masih diperundangkan ke Pemprov Jatim. Sehingga, pembahasan KUA-PPAS yang akan dibreak down menjadi Raperda APBD 2013 sesuai dengan arah pembangunan Lumajang lebih kedepan. "KUA-PPAS ini acuan untuk pembangunan Lumajang demi kelancaran arah pembangunan di APBD 2013," pungkasnya," jelasnya. Pengamatan beritajatim.com, Tim Anggaran dan Badan Anggaran yang bersilang pendapat soal tujuan dan arah pembangunan Lumajang tidak hanya pencitra tetapi sesuai kebutuhan masyarakat. Karena pembangunan harus muncul dari bawah (Masyarakat) alias Bottom up.(Yd/red)

Lumajang-Komisi A DPRD Lumajang Menyayangkan belum dicairkannya gaji Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) oleh KPU Lumajang. Dikarenakan anggaran untuk pemilukada sudah dicairkan dan berada di pemkab. "Kami menyayangkan, karena anggaran sudah di dok dan tinggal digunakan," kata Ketua KOmisi A DPRD Lumajang, Sugiantoko pada wartawan di Gedung Wakil Rakyat di Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT), Kamis(03/01/2013). Dia menambahkan, untuk gaji petugas PPK sudah dianggaran, jadi tidak ada alasan untuk KPU tidak mau mencairkan. Sehingga, dalam kerja PPK tidak terganggu oleh gaji yang ditahan tanpa alasan jelas. "SUdah cairkan saja, tidak usah ber-belit-belit," paparnya. DPRD Lumajang sudah menganggarkan untuk pilkada 2013 lebih dari Rp. 30 milyar dalam 2 putaran bila terjadi perolehan suara pada pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak sampai mencapi 30 persen. Apalagi, anggaran KPU sudah disetujui oleh Pemkab Lumajang melalui setda. Jumlah gaji keseluruah PPK dalam sebulan mencapi Rp. 84 juta. Pasalnya, gaji ketua PPK senilai Rp. 1 juta dan 4 anggota PPK masing-masing Rp. 750 ribu. Komisi A berharap tidak ada masalah atau penghambatan untuk gaji dan operasional PPK. Sehingga, kerja PPK bisa profesional dalam penyelenggaran Pemilukada baik di PPS hingga ke KPPS.(Yd/red)