Politik Dan Pemerintahan

Lumajang-Penetapan APBD Tahun Anggran 2013 yang diprediksi molor sangat berdampak pada pembagunan yang ada di Kabupaten Lumajang. Menurut Rohmaniyah, Kepala DPKD Kabupaten Lumajang molornya penetapan APBD, sangat berdampak pada pembagnuan khusunya pembanguan infrastruktur fisik. Sebab, proses pembagunan fisik membutuhkan waktu yang lama mulai dari lelang, lelang konsultan dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah pemabgunan Rumah Sakit yang sampai dilelang dua kali karena tidak ada yang menawar. Bila penetapan APBD molor bisa dibayangkan dampak yang bisa ditimbulkan. "Penetapan APBD yang molor pasti berdampak pada pembanguan, dan itu berlaku diseluruh daerah bukan di Lumajang saja," Ungkapnya. Terkaiat dengan molornya pembahasan APBD tahun 2013, yang diawali dengan pembahasan KUA dan PPAS, Rohmaniyah mengaku kurang faham. Namun, ia menejelaskan bahwa pengajuan KUA dan PPAS, telah diajukan ke Legislatif sesuai dengan aturan dan waktu yang ada. Ia menilai karena kesibukan mitra pemerintah yakni DPRD, sehingga pemebahasan KUA dan PPAS terlambat dilakukan. "pengajuan KUA dan PPAS telah sesuai jadwal," pungkasnya. Sementar itu, H. Achmad, anggota Badan Anggran DPRD Kabupaten Lumajang, menolak bahwa Legislatiflah yang sengaja mengolor-ngolor pembahsan KUA dan PPAS. Menurutnya, legislative masih harus menyelasiakan pembahasan Raperda RTRW dan Raperda Penanggulanag Bencana. Dengan selesainnya pembahasan perda RTRW maka acuan anggaran 2013 bisa lebih pas untuk dialokasikan. "Kita harus selesaikan dulu Raperda RTRW dan Penanggulangan Bencana," Ungkap legislator PPP itu. Jum'at (04/01/2013). Ia balik menuding, karena kesibukan pemerintah di bulan Desember 2012 berkaitan dengan perayaan Harjalu sehingga tidak bisa melakukan pembahasan KUA dan PPAS. Rencana Tanggal 31 Desember 2012 ternyata ada libur bersama. Tanggal 2 Januari 2013 Tim Anggran dari Eksekutif belum siap maka pembahasan KUA dan PPAS baru bisa dilakukan tanggal 3 Januari 2013. "Desember 2012 mitra kita sibuk Harjalu," Tambahnya.(Yd/red)

Lumajang- proses pegangkatan PJ Kepala Desa pasca diberhentikannya seratus lebih Kepala Desa menyisakan berbagai persoalan. Pasalnya disejumlah DEsa terjadi kekacauan terkaiat dengan pengangkatan PJ Kades. Dimana, dibeberapa Desa banyak proses PJ kades tidak terlaksana karena masyarakat menolak calaon PJ kades yang diusulakan oleh Camat. Menurut Sugiantoko ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang,dibeberap Desa menjadi kacau bila mentan Kepala Desa diusulkan menjadi PJ kades. Seperti yang terjadi di Desa Gedangmas Kecamatan Randuagung dan desa selok Awar-awar Kecamatan Pasirian. Ia meminta kepada mantan Kepala Desa untuk bisa berbagi dengan tokoh masyarakat yang lain bila dirinya sudah tidak dikehendaki oleh masyarkat menjadi PJ Kades. "Saya meminta agar mantan Kades bis berbagi dengan yang lainnya," Ungkapnya.Jum'at (04/01/2013) Ia menyesalakan semakin kacaunya system Pemrintahan Desa saat ini dengan adanya penudaan Pilkades. Imbasnya dengan kacaunya Pemerintahan Desa itu juga berakibat kepada anggaran dan pemebangunan yang ada di Desa. "Pemerintahan desa saat ini menjadi kacau," Ujar legislator Gerinda itu. Ia juga berpesan kepada perangkt Desa dan PLH Kades untuk tidak memilah-milah tokoh masyarakat dalam menentukan PJ kades agar tidak ada persoalan dibelakang harinya. "PLH Kades dalam pemebentukan PJ Kades jangan sampai memilah-milah yang diundang," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang-Jalannya Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Platfon Anggaran Semeru (KUA-PPAS) 2013 antara Badan Anggaran (DPRD) dan Tim Anggaran (Pemkab) Lumajang berlangsung alot. Pasalnya, sejumlah kebijakan makro dalam penggunaan anggaran tidak sesuai  untuk pembangunan Lumajang kedepan. Dari pantauan, Ketua Tim Anggarann Pemkab, Abdul Fatah Ismail mengungkapkan dalam KUA-PPAS yang sebagai break down Raperda APBD 2013 untuk belanja pegawai akan menghabiskan sekitar 53 persen. Namun, setelah ditelaah oleh Badan Anggaran dengan melihat kemampuan APBD sekitar Rp. 1,3 Triliun, diperkirakan asumsi belanja pegawai menjadi sekitar 52 persen lebih dari APBD. "Ini masih Asumsi dan mengacu seberapa besar kekuatan APBD," terang Abdul Fatah diforum pembahasan KUA PPAS di ruang sidang paripurna, Kamis(4/01/2012). Lanjut dia, untuk anggaran pendidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, anggaran pendidikan sesuai kekuatan APBD harus sekitar 20 persen. Selain itu, anggaran kesehatan juga perlu dianggarkan sekitar 10 persen. "Semua kebijakan dalam KUA-PPAS sesuai aturan," ungkapnya. Sementara, Ketua Sidang Pembahasan KUA PPAS, Achmad Jauhari mengatakan, untuk belanja pegawai harus ditekan se-minimal mungkin dibawah 50 persen. Sehingga, anggaran tunjangan profesi dan lainya yang menghabiskan dalam sekitar Rp. 170 milyar dikurangi. "Jadi belanja pegawai akan turun, karena banyak PNS yang pensiun dan tunjangan akan berkurang," paparnya. Sementara, H. Achmad, legislator PPP mengatakan KUA-PPAS dalam pembahasan harus disesuaikan dengan Perda RT/RW yang sudah disahkan dan dikini masih diperundangkan ke Pemprov Jatim. Sehingga, pembahasan KUA-PPAS yang akan dibreak down menjadi Raperda APBD 2013 sesuai dengan arah pembangunan Lumajang lebih kedepan. "KUA-PPAS ini acuan untuk pembangunan Lumajang demi kelancaran arah pembangunan di APBD 2013," pungkasnya," jelasnya. Pengamatan beritajatim.com, Tim Anggaran dan Badan Anggaran yang bersilang pendapat soal tujuan dan arah pembangunan Lumajang tidak hanya pencitra tetapi sesuai kebutuhan masyarakat. Karena pembangunan harus muncul dari bawah (Masyarakat) alias Bottom up.(Yd/red)

Lumajang-Komisi A DPRD Lumajang Menyayangkan belum dicairkannya gaji Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) oleh KPU Lumajang. Dikarenakan anggaran untuk pemilukada sudah dicairkan dan berada di pemkab. "Kami menyayangkan, karena anggaran sudah di dok dan tinggal digunakan," kata Ketua KOmisi A DPRD Lumajang, Sugiantoko pada wartawan di Gedung Wakil Rakyat di Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT), Kamis(03/01/2013). Dia menambahkan, untuk gaji petugas PPK sudah dianggaran, jadi tidak ada alasan untuk KPU tidak mau mencairkan. Sehingga, dalam kerja PPK tidak terganggu oleh gaji yang ditahan tanpa alasan jelas. "SUdah cairkan saja, tidak usah ber-belit-belit," paparnya. DPRD Lumajang sudah menganggarkan untuk pilkada 2013 lebih dari Rp. 30 milyar dalam 2 putaran bila terjadi perolehan suara pada pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak sampai mencapi 30 persen. Apalagi, anggaran KPU sudah disetujui oleh Pemkab Lumajang melalui setda. Jumlah gaji keseluruah PPK dalam sebulan mencapi Rp. 84 juta. Pasalnya, gaji ketua PPK senilai Rp. 1 juta dan 4 anggota PPK masing-masing Rp. 750 ribu. Komisi A berharap tidak ada masalah atau penghambatan untuk gaji dan operasional PPK. Sehingga, kerja PPK bisa profesional dalam penyelenggaran Pemilukada baik di PPS hingga ke KPPS.(Yd/red)

Lumajang- Semakin dekatnya pendaftaran calon peserta pemilukada Bupati dan Wakil 2013, membuat suhu politik setiap hari semakin memnghangat. Kasak kusuk calon akan diusung oleh parpol tertentu, juga semakin santer.Menurut Khusnul Khuluq Wakil Ketua DPD PKS Kabupaten Lumajang, untuk rekom calon Bupai dan Wakil Bupati yang akan diusung PKS hingga kini masih belum turun dari DPW PKS Jawa Timur. "Rekom Hingga kini belum turun dari DPW PKS Jatim," Ungkapnya.Kamis (03/01/2013). Pihaknya kata Khusnul akan kembali menghadap ke DPW PKS untuk membawa program pemenangan Pemilu. Meski belum turun sesuai hasil kesepakatan kader yang berada di bawah DPD PKS tetap mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Agus Wicaksono dan KH Adnan Syarif. "Kita tetap seperti kesepakan kader mengusung psangan Agus Wicaksono dan KH Adnan Syrif,"Tmbahanya. Setelah melakukan komunikasi hampir selam satu Tahun para keder PKS sudah memahami tentang sepak terjang dari kedua tokoh tersebut. PKS menilai tokoh itu memiliki kometmen untuk memperbaikiLumajang. Keinginan PKS kata Khusnul sangat sederhana. Dimana, PKS berharap pemimpin yang akan memimpin Lumajang selam Lima tahun kedepan bisa lebih merakyat dan tentunya memikirkan kepentingan Rakyat.Yang tak kalah pentingnya pemeimpin yang akan dipilih PKS adalah calon pemimpin yang bisa kensekwen menjalankan aturan yang telah disepakati bersama. "kita ingin pemimpin yang merakyat dan mengutamakan kepentingan Rakyat," Ujar Anggota DPRD Kabupaten Lumajang tersebut. Sebelumnya, PKS juga mencoba melakukan komunikasi dengan Sjahrozad Masdar, namun hingga beberapkali melakukan komunikasi tidak ditemui oleh yang bersangkutan karena alasan kesibukan. Akhirnya PKS menilai jika ingin ketemu saja sulit maka tidak ada yang bisa diharpakan lagi. "Kita mencoba beberapa kali janjian, namun terus gagal," pungkasnya.(Yd/red)

Randuagung-belum dilantiknya PJ kepla Desa Gedangmas menjadi berbntut persolan. Pasalnya, warga tidak setuju bila mantan Kades Sri Nurhidayati yang menjadi kandidat PJ Kades fersi camat di angkat mejadi PJ Kades Gedangmas. "Warga tidak setuju bila ibu Sri Nurhidayati diangkat menjadi PJ Kades Gedangmas," Ungkap Muhammad Yani, warga Desa Gedangmas.Rabu (02/01/2013). kedatngan warga desa ke pemkab Lumajang, ingin meminta kepastian terkait dengan PJ kades. Sejumlah tokoh Masyarkat datang ke Pemkab untuk menemui Kabag pemerintahan Desa. Sedangkan RT dan RW tidak ikut datang ke Pemkab, namun RT dan RW menyertakan tanda tangan lengkap dengan stempel untuk mengajukan mantan Sekretaris Desa bukan Mantan Kades. "Kita akan meminta kepastian, agar warga tidak menjadi korban," Ujranya. Salah satu buktinya, semenjak Kades Gedangmas di berhentikan 20 Desemebr lalu, namun mantan kades tersebut masih melakukan aktifitas sepeti layaknya kepala Desa. Seperti penandatngan surat-surat dan melakukan pengukuran tanah. "Setelah diberhentikan Mantan kades masih melakukan aktifitas-aktifitas Ilegal," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang-mengawali Tahun 2013 puluhan warga Desa Gedangmas Kecamatan Randuagung, ngeluruk Kantor Pemkab Lumajang. Pasalnya, kedatangan puluhan warga tersebut ingin menanyakan persoalan PJ kepala Desa Gedangmas yang masih belum dilantik. Rakyat Gedangmas mengharapkan mantan sekertaris Desa untuk segera menjadi PJ kepala Desa, ungkap fiqi salah seorang perwakilan warga Gedangmas.Rabu (02/01/2013). Informasintya, setelah BPD dan Tokoh masyrkat melakukan Musywarah desa, muncullah nama mantan skertaris Desa untuk diusulkan menjadi PJ kepala Desa. akan tetapi, tenyata Camat Randuagung juga memiliki calaon sendiri, terkait dengan PJ kepala Desa Gedangmas. Stelah diusulakan oleh BPD ternyata camat punya calon sendiri, yakni mantan kepala Desa yang lama, ujarnya. Wrga kata fiqi juga telah melakukan koordinasi dengan camat Randuagung terkait dengan PJ kepala Desa gedangmas. Namun, tidak jawapan yang pasti dari camat. Mantan Kepala Desa yang diusulkan camat untuk menjadi PJ bukan hasil dari Musdes yang dilakukan BPD dan tokoh Masyarakat. Pak camat malah mengajukan Buk Inggi (Mnatan Kades Non aktif)< Tmabhnya. Pihaknya akan menanti kepastian terkait persoalan PJ kepala Desa Gedangmas kepada kabagian Pemerintahan Desa. Pihaknya mengancam bila tidak ada kepastian dari pemdes, maka masyarakat Desa Gedangmas akan melakukan aksi demo di Kecamatan Randuagung. bila tidak ada kejelasan dari Pemdes, maka warga Gedangmas akan ngeluruk Kecamtan dengan masa yang lebih banyak lagi, Tandasnya.(Yd/red)

Lumajang-Dianggap tidak perhatikan para pemuda, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Lumajang, akan menggugat pemerintah kabupaten Lumajang melalui Class Action. Menurut Achmad Nur Huda Ketua DPD KNPI Kabupaten Lumajang, dari catatan akhir tahun 2012 pihaknya masih melihat lemahnya sinergitas antarlembaga pemerintahan. Akibatnya, berdampak pada pelayanan publik menjadi tidak optimal. "cataan Akhir Tahun 2012, KNPI MAish melihat kordinasi antar lembaga pemerintahan masih kuran," ungkapnya. Pihaknya berharap di Tahun 2013 sinergitas Eksekutif dan legislatif dan lembaga pemerintahan yang lain bisa lebih ditingkatkan. Sehingga, dengan sinergitas, maka akan bisa melaksanakan program dan pelayanan yang prima kepada Masyarakat. "Kami sebagai pemuda berharap beliau-beliau yang ada diatas, lebih mementingkan kepantingan Masyarakat dari pada kepentingan politik atau kepentingan golongan," Ujar Gus Mamak panggilan akrabnya. Disamping itu, KNPI juga masih menilai pelayanan publik masih jauh dari harpan masyarakat. Sebab, masih banyak keluhan Masyarakat pada pelayan publik, baik dunia kesehatan, pendidkan dan lainnya. KNPI akan memberikan catatan akhir tahun, memberikan rekomendasi dan juga akan melakukan langkah-langkah hukum, bila masukan dan rekomendasi yang diberikan tidak di gubris. Salah satu yang menjadi aitem untuk dilakukan gugatan Class Action adalah minimnya anggran dari pemerintah kabupaten Lumajang terhadap para pemuda. "salah satu materi yang sedang dipertimbangkan dengan tim Hukum DPD KNPI adalah masalah kebijakan anggran untuk pemuda yang ada di Lumajang," Tambahnya. Ia menambahkan perhatian pemrintah kepada pemuda dirasa masih amat sangat kurang. Terbukti dengan kebijakan penganggaran untuk pemuda masih jauh dari harapan semua pihak. Seharusnya, anggran utuk pemuda yang disebut sebagai generasi penerus bangsa, berbanding lurus dengan jumlah pemuda yang ada di Kabupaten Lumajang. "Pemuda harus disiapkan sebagai generasi penerus Bangsa dengan pelatihan, dan hal itu membutuhkan anggran," Pungkasnya.(Yd/red) 

Pasirian- per-20 Desember 2012, sebanyak 9 Desa di Kecmatan pasirian masa jabatan kepala Desanya habis. Namun, sembilan Kepla Desa tersebut, secara legal formal per 20 Desember 2012 sudah diberhentikan oleh SK Bupati Lumajang. "Secara legal formal Sudah di berhentikan oleh Bupati," Ungkap Sugeng Priyono S.sos Camat Pasirian seusai memimpin Musdes di Desa zselok anyar. Selasa (25/12/2012). Ia menambahkan seluruh proses PJ kades, sudah sesuai dengan harpan melalui proses Musyawarah Desa (Musdes). Terakhir Musdes di gelar di Desa Selok Anyar. "terakhir Musdes Desa selok Anyar," Ujarnya. Dalam amanat Perda, PJ kepala desa yang diusulakan sekurang-kurangya satu orang dan sebanyak-banyaknya tiga orang. Pj kades nantinya yang akan di SK-an Bupati, tetap menjaga kondusifitas daerah dan tetap memberikan pelayanan kepada Masyrakat. "PJ Kades harus memberikan pelayan kepada Masyrakat," Tambahnya. Ia mengaskan, PJ kades yang berasal dari mantan Kades, bila akan mencalonkan kembali ketika sudah mendaftar dan panitia telah terbentuk maka PJ kades tersebut harus mundur. "PJ kades dari mantan kepla Desa jika ingin nyalon lagi, kalau sudah mendaftar harus mundur," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang-Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) memberikan bantuan keuangan Desa dan Hibah APBD Tahun 2012. Menurut Drs Edy Khusaini Kabag Humas Pemkab Kabupaten Lumajang,Rp 4.838.708.000 (Empat Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), diberikan kepada 78 Desa di 21 Kecamatan sekabupaten Lumajang. "pemerintah memberikan hibah kepada 78 Desa," Ungkapnya. Ia menambahkan, Nilai kegiatan mulai 4 juta hingga 140 Juta Rupiah. Dana tersebut untuk peningkatan kualitas jalan maupun kebutuhan infrastruktur lainnya Dalam kegitan yang diadadakn di pendopo, sebanyak 131 Tim pelaksana juga dihadirkan. Disamping untuk perbaikan infrastruktur seperti Plengsengan dan lainnya, dana tersebut juga untuk perbaikan rehap Gedung. Dana tersebut juga bisa untuk rehap Gedung," Ujarnya. Disamping pemberian hibah kepada desa Pemerintah juga memberikan bantuan kepada sekolah Swasta sebesar 1 Myliar lebih. Dana tersebut untuk bantuan rehap Gedung. Bupati kata Edy menekankan bahwa dana yang diberikan adalah dana milik rakayat dan untuk rayat. "Bupati menekankan bahwa dana tersebut milik rakayat dan untuk rakyat," pungkasnya.(Yd)