DPRD Lumajang

Lumajang (lumajangsatu.com) - Pemerintah Kabupaten Lumajang menganggarkan seragam gratis dalam APBD 2018. Namun, anggaran tersebut nampaknya tidak lagi bermanfaat, karena saat masuk sekolah seragam gratis belum juga diberikan kepada para siswa.Alhasil, niat pemerintah untuk meringankan beban wali murid tak tercapai. Para wali murid harus membeli seragam sendiri, karena tahun ajaran 2018 sudah dimulai tiga bulan berjalan. Meski ada bantuan seragam gratis, dana tersebut tidak lagi dirasakan dampaknya oleh wali murid dan siswa.siswa SDSugianto SH, Ketua Komisi D DPRD Lumajang saat melakukan kunjungan kerja menemukan keluhan tersebut. Komisi D DPRD meminta agar dalam proses perencanaan seragam gratis benar-benar dimatangkan, agar anggaran besar yang mencapai 5 miliyar bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Lumajang (lumajangsatu.com) -Ramai pemberitaan soal dugaan kong-kalikong pengadaan buku dan alat permainan edukatif (APE) dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Dana Alokasi Khusus (BOP-DAK) langsung direspon oleh Komisi D DPRD. Wakil rakyat Lumajang langsung melakukan monitoring ke sejumlah KPP bersama dengan Dinas Pendidikan.Sugianto SH, Ketua Komisi D DPRD meminta kepada kepala sekolah TK dan PAUD tidak perlu takut melaporkan jika ada kebijakan merugikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. DPRD ingin dana BOP-DAK benar-benar dipergunakan dengan tepat sesuai kebutuhan sekolah dan sesuai dengan juknis.komisi d dprd lumajang"Kita sudah minta kepada semua kepala sekolah TK dan PAUD jangan takut untuk menyampaikan kepada DPRD jika ada hal-hal yang tidak benar," jelas politisi PKB itu, saat berada di KPP Kecamatan Padang, Jum'at (07/09/2018).

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi A DPRD dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kabupaten Lumajang bertemu dengan Forum Komunikasi Wartawan Lumajang (FKWL). Pertemuan itu bertujuan untuk menyerap aspirasi dari insan jurnalis tentang branding dan pencitraan pemerintah.Hj. Nur Hidayati M.Si, Ketua Komisi A DPRD menyatakan antara Diskominfo dan Bidang Humas harus bersinergi. Sebab, dua lembaga tersebut berkaitan dengan branding dan pencitraan Pemerintah kabupaten Lumajang."Ini jadi masukan bagi kita, Humas dan Diskominfo harus sejalan dalam branding dan pencitraan Lumajang," ujar Nur Hidayati, Selasa (04/08/2018).fkwlSebagai mitra Diskominfo, Komisi A DPRD sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kerjasama media harus terukur. Target yang harus dicapai harus jelas, sehingga kerjasama dengan media dalam upaya publikasi akan bisa optimal.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Tanggal 25 April diperingati sebagai hari otonomi daerah. Tahun 2018, otonomi daerah sudah genap 22 tahun, sebagai tonggak pembangunan daerah yang mandiri dan tepat sasaran.Dra. Hj. Nur Hidayati, M.Si, anggota DPRD Lumajang fraksi NasDem menyatakan otonomi daerah memiliki dampak positif dan negatif. Namun, jika ditimbang, lebih banyak dampak positif dari pada dampak negtifnya.Dengan otonomi, maka daerah akan bisa memaksimalkan potensi daerah dan pendapatan daerahnya untuk pembanguan daerahnya. Sebuah daerah akan cepat maju, karena setiap daerah akan memiliki kebijakan yang tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan warga setempat."Otonomi daerah lebih banyak positifnya dari pada negatifnya, terutama untuk pembangunan dan pemanfaatan potensi lokal," jelasnya, Rabu (25/04/2018).Sedangkan dampak negtif yang timbul, adalah munculnya kesenjangan daerah yang kaya dan daerah tertinggal. Banyak kebijakan yang kadang tidak singkron, antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat yang berpotensi menimbulkan masalah baru."Contohnya timbangan angkutan yang dimabil pusat, ijin tambang galian C (pasir) yang diambil Provinsi, membuat ijin semakain semerawut dan lama, sehingga menimbulkan banyak persoalan," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Para wakil rakyat mulai melakukan masa serap aspirasi (reses) diawal tahuan 2018. 50 anggota DPRD Lumajang mulai turun ke konstituen di masing-masing daerah pemilihan untuk menerima masukan.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi D DPRD Lumajang melakukan kunjungan ke Desa Salak Kecamatan Randuagung. Disamping melihat realisasi pembangunan, wakil rakyat itu juga bertemu dengan tokoh masyarakat, RT/RW, Kepala Dusun dan sejumlah warga.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi A DPRD Lumajang mengunjungi Desa Salak Kecamatan Randuagung untuk melakukan pengawasan. Komisi A juga melihat realisasi anggaran tahun 2017, berupa pembangunan jalan rabat beton yang hingga kini belum tuntas.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi D DPRD Lumajang melakukan kunjungan yang ke lima kalinya untuk mengumpulkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Korcam dan TKSK. Dewan ingin melihat dan mendengar secara langsung dan mengevaluasi program PKH serta progres selama ini.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi A DPRD Lumajang memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian. Pasalnya, polisi berhasil meringkus kawanan begal sadis yang telah beraksi di 50 titik lebih dan korbannya biasanya mengalami kekerasan, bahkan ada yang menderita luka parah.