Indah Amperawati Masdar

Lumajang Bersih Korupsi

Bunda Indah Untuk Kepala Desa di Lumajang Tidak Main-Main ADD - DD

Lumajang (lumajangsatu.com) - Wakil Bupati Lumajang, Ir. Hj. Indah Amperawati, M. Si. yang akrab disapa Bunda Indah berpesan kepada kepala desa, agar tidak main-main dengan Anggaran Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Pesan ini disampaikan dikarenakan seringnya pejabat mulai tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pusat ditangkap oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Pemkab Lumajang

Bunda Indah Minta Semua Kantor Diberi Nomor HP Bupati dan Wabup Lumajang

Lumajang (lumajangsatu.com) - Pemerintah Kabupaten Lumajang terus melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.  Setiap kantor,  Dinas dan layanan masyarakat harus dipasang SOP yang jelas agar warga bisa paham tentang hak dan kewajibannya. Ir. Hj. Indah Amperawati M.Si,  Wakil Bupati Lumajang menyatakan bahwa penyediaan informasi yang lengkap adalah bagian dari pelayanan. Jangan sampai masyarakat kecewa karena merasa tidak dilayani dengan baik atau merasa tidak mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. "Sejak dilantik kita sudah Perintahkan semua kantor menyediakan SOP yang jelas," ujar Indah kepada lumajangsatu.com, Rabu (27/02/2019)Wakil Bupati juga mempersilahkan warga yang merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik untuk melapor. Warga Bisa menggunakan laporan secara tertulis atau SMS, WA langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati Lumajang."Saya sudah meminta disetiap kantor ditulis nomor telepon Bupati dan Wakil Bupati. Saat ini sudah waktunya sudah memberikan pelayanan yang prima dan transparan," jelasnya. Lumajang pada tahun 2018 sudah masuk zona kuning pelayanan publik dari Ombudsman.  Skornya rata-rata 71 dan bisa ditingkatkan menjadi zona hijau dengan skor 81 lebih. "Tahun ini dari Ombudsman Lumajang sudah zona kuning dari sebelumnya zona merah, " pungkasnya. (Yd/red)

Pemkab Lumajang

Ini Alasan Bupati Lumajang Copot Pejabatnya

Lumajang (lumajangsatu.com) - Jelang mutasi pejabat Pemkab Lumajang, sudah ada beberpa pejabat yang dicipot dan mengundurkan diri. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang sudah resmi mengeluarkan surat pencopotan tetap pada dua kepada dinas, satu pencopotan sementara."Pak Bupati sudah mengelaurkan surat pelepasan jabatan karena hasil pemeriksaan dari Inspektorat," ujar Ir. Hj. Indah Amperawati M.Si, Wakil Bupati Lumajang, Selasa (26/02/2019).Siswinarko, Kepala Dinas Pendidikan dan Nur Wakhid Kepala Badan Kepegawaian Daerah dilepas secara tetap. Bunda Indah menyebutkan ada kesalahan prosedur pada BOS TK-PAUD dan juga kenaikan jabatan di BKD."Ada kesalahan prosedur dan juga penyalahgunaan wewenang," jalasnya.Sedangkan Hadi Prayitno, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dilepas sementara menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat. Jika hasil pemeriksaan dinyatakan bersih maka jabatannya bisa dikembalikan lagi."Kalau pak Hadi biar fokus menyiapkan berkas-berkas pemeriksaan Inspektorat," paparnya.Sedangkan pejabat yang mundur adalah Gawat Sudarmanto yang menjabat sebagai Sekda Lumajang. Informaisnya, ada dua lagi pejabat yang menyatakan mundur secara lisan, namun belum bisa disampaikan kepada publik.(Yd/red)

Pemkab Lumajang

Katagori Kuning, Ombudsman Yakin Lumajang Bisa Masuk Zona Hijau

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi Ombudsman Indonesia melakukan uji kepatuhan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bagi Kabupaten/Kota. Kabupaten Lumajang pada tahun 2018 nilainya meningkat cukup signifikan."Tahun 2017 nilainya jelek masuk katagori merah diangka 22,4 dan tahun 2018 naik signifikan katagori kuning diangka 71,49," ujar Agus Widiyarto, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur, Selasa (26/02/2019).Perbaikan yang dilakukan dalam upaya perbaikan pelayanan dirasa kurang maksimal. Pasalnya, Ombudsman menilai Lumajang masih bisa masuk katagori hijau dengan angka rata-rata 81 lebih."Saya kira Lumajang bisa masuk zona hijau, dan tahun 2019 diharapkan bisa terus melakukan perbaikan," paparnya.Ada sembilan variabel yang diuji oleh Ombudsman dengan masing-masing indikator. Penilaian dilakukan pada 52 prodak pelayanan yang dihasilkan Pemkab Lumajang yang tersebar di 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)."Nilai tertinggi pada Dinas Kesehatan dan Dinas Kependuukan dan Pencatatan Sipil dan paling rendah Dinas Koperasi dan UMKM," tuturnya.Ir. Hj. Indah Amperawati M.Si, Wakil Bupati Lumajang menyambut baik hasil penilaian tersebut. Pemkab Lumajang dibawah pimpinan Thoriqul Haq dan Indah Amperawati memang menitikberatkan pada pelayanan prima kepada masyarakat."Saya senang dengan nilai ini. Kita ingin meletakkan prinsip-prinsip dasar birakrasi yang baik yang golnya adalah pelayanan yang baik pula," pungkasnya.(Yd/red)

Pemkab Lumajang

4 Pejabat Lumajang Dicopot dan Mundur dari Jabatan

Lumajang (lumajangsatu.com) - Ada 4 pejabat Pemkab Lumajang yang menduduki posisi strategis yang mundur dan dicopot. Pengunduran diri karena ingin istrirahat atau merasa tidak mampu mengikuti ritme kerja cepat Cak Thoriq dan Bunda Indah."Yang mengundurkan diri mungkin ingin istirahat atau memang tidak mampu mengikuti ritme kerja kita," ujar Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, Senin (25/02/2019).Pejabat yang mengundurkan diri adalah Sekda Lumajang, sedangkan yang dicopot karena pemeriksaan tujuan tertentu karena adanya kasus atau pengaduan masyarakat adalah kepala BKD dan Kepala Dinas Pendidikan. Ada juga yang dilepas sementara untuk lebih fokus dalam menjalami pemeriksaan inspektorat."Yang mundur pak Sekda, dicopot kepala BKD dan Dispendik dan yang dilepas sementara Kepala Dinas PUTR," jelas Bunda Indah.Bunda Indah juga menyebutkan ada dua lagi pejabat yang menyatakan diri untuk mundur. Namun, pernyataan itu masih sebatas lisan, sehingga belum bisa disampaikan kepada publik."Ada dua kepala dinas yang mengundurkan diri namun belum bisa kita sampikan karena masih sebatas lisan saja," pungkasnya.(Yd/red)

Tambang Pasir Lumajang

Pengusaha Tambang Pasir Lumajang Nunggak Pajak Ratusan Juta Rupiah

Lumajang (lumajangsatu.com) - Ir. Hj. Indah Amperawati M.Si, Wakil Bupati Lumajang menyebut banyak pemilik ijin tambang pasir yang menunggak pajak. Tak tanggung-tanggung, pajak yang tidak dibayarkan ke Pemkab Lumajang mencapai ratusan juta rupiah.Bahkan, ada satu pemilik ijin tambang yang menunggak pajak hampir 400 juta rupiah. Wabup Lumajang sudah memerintahkan memberikan surat peringatan pada pemilik tambang pasir yang masih menunggak pajak tersebut."Ada beberapa pemilik ijin tambang yang menunggak pajak dan sudah saya perintahkan untuk mengirim surat peringatan," ujar Indah Amperawati, Selasa (15/01/2019).Jika surat peringatan tidak diindahkan maka Pemkab Lumajang akan bersurat ke Pemprov Jatim untuk melakukan evaluasi ijin penunggak pajak. Yang jelas, para penunggak pajak adalah penambang nakal, karena sudah dapat uang namun enggan membayar pajak. "Pasti nakal lah, sudah dapat uang tidak mau bayar pajak," pungkasnya.(Yd/red)

Pemkab Lumajang

Sertijab, Bupati Lumajang Soroti Maraknya Maling Sapi dan Begal

Lumajang (lumajangsatu.com) - Serah terima jabatan (sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Lumajang berjalan lancar. Sukarwo, Gubernur Jawa Timur, Drs. As'at M.Ag, dr Buntaran juga hadir dalam sertijab yang dihadiri oleh ribuan undangan seluruh Lumajang.Dalam paparan programnya, H. Thoriqul Haq M.ML, Bupati Lumajang menyoroti soal masih tingginya angka kriminalitas seperti begal dan maling sapi. Meskipun, data dilapangan berbanding terbalik dengan data yang dimiliki oleh Polres Lumajang.sertijabPria yang akrab disapa cak Thoriq itu akan menyediakan anggaran untuk pengamanan wilayah rawan maling sapi dan begal. Polres Lumajang, Kodim 0821 dan Batalyon 527 BY akan dipersenjatai lengkap untuk melakukan pengamanan 24 jam guna memberikan jaminan rasa aman bagi warga Lumajang."Saya sudah berkoordinasi dengan bapak Kapolres, pak Dandim dan Danyon 527 untuk melakukan pengamanan bersama. Nanti petugas akan bersenjata lengkap dalam pengaman wilayah rawan kriminalitas," jelasnya, Rabu (03/10/2018).Ir. Indah Amperawati M.Si, Wakil Bupati Lumajang juga menyebutkan akan memasang ratusan CCTV di lokasi rawan kejahatan. Hal itu penting untuk menyiapkan smart city dan membantu pihak kepolisian melakukan penangkapan bagi para pelaku kejahatan."Kita akan berkoordinasi dengan Telkom untuk pemasangan CCTV di lokasi rawan kejahatan. Agar nanti polisi mudah mengenali para pelaku kejahatan jalanan," pungkasnya.(Yd/red)