Lumajang

Lumajang(lumajangsatu.com) - Demi PSIL menuju Divisi Utama, Supporter Fanatik PSIL "The Bless Mania" berharap ada campur tangan pemerintah untuk mendukungnya. PSIL bisa kekasta liga Profesional bukan hanya pemain, manajemen, pemilik klub lokal, tetap peran serta pemerintah. Para supporter berharap ada perbaikan lapangan di Stadion Semeru, adanya tribun disisi timur, peran serta kepala daerah datang ke Stadion mendukung PSIL main. Selain itu, mendukung dalam promosi PSIL, karena promosi PSIL juga promosi Kabupaten Lumajang. "Jadi Pemkab Lumajang bersama DPRDnya juga harus aktif, agar PSIL bisa menjadi identitas kotanya," ungkap Mursid, salah satu koordinator The Bless Mania. Sementara, Harry Purwanto salah satu pemerhati SUpporter di Lumajang mengaku, adanya keterlibatan semua pihak untuk kemajuan sepak bola di Lumajang. PSIL adalah salah satu identitas kota di kaki Gunung Semeru. "Lihat Arema, Persib, Persebaya sebuah identitas kota disegala bidang budaya, ekonomi, pendidikan dan olahraga, jadi perlu campur tangan semua pihak," ujar jurnalis online itu. Harry melihat dukungan PSIL bukan hanya dana tetapi do;a serta support lainya. Pasalnya, sepak bola sudah menjadi olah raga di Lumajang sejak lama mulai jaman kolonial, kemerdekaan dan kekinian. "Jumlah lapangan bola di Lumajang mencapai ratusan, ini bukti sepak bola sangat diminati masyarakat. Sepak bola adalah olaharaga rakyat," terangnya.(ray/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)-PSIL Lumajang menargetkan menyapu bersih kemenangan di laga putaran kedua Divisi I Nasional di Pulau Bali. Pasalnya,  untuk bisa lolos ke babak kedua dan menuju Divisi Utama. "Kemenangan adalah jalan untuk lolos ke babak kedua," Kata Manajer PSIL, H.Thoriq kepada wartawan di Stadion Semeru. Putaran kedua yang akan di gelar di Kabupaten Badung-Bali, PSIL sudah pernah melakoni laga di pulau Dewata. Sehingga, untuk menghadapi lawan-lawannya sudah terbiasa dengan kondisi cuaca dan iklim di pulau seribu pura. "Kita harus bermain bagus dan menciptakan gol sebanyak-banyaknya," terangnya. Pelatih PSIL Jonatahan mengaku, anak asuhnya sudah siap tempur. Bahkan, dalam rehat waktu 4 hari digunakan pemain untuk pulang kampung dan latihan memantapkan skema permainan. "Ya kita sudah siap tempur," jelasnya.(Ray/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sejumlah pihak baik Partai maupun caleg yang tidak puas dengan penetapan hasil pemilu 9 April 2014, akhirnya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dari suarat KPU Jatim ke KPU Lumajang, disebutkan ada empat partai politik yang melakukan gugatan ke MK yang berkaitan dengan KPU Lumajang. "Ada empat partai politik yang menggugat ke MK, yang gugatannya berkaitan dengan KPU Lumajang," ujar Pudoli Sandra, SH Komisioner KPU Lumajang Bidang Hukum, Rabu (21/05/2014). Menurutnya, dari surat KPU Jatim PDI Perjuangkan menggugat ke MK terkait dengan penetapan sisa kursi suara DPRD Jatim dapil IV Jember-Lumajang seharusnya menjadi milik PDI Perjuangan bukan PPP. Partai demokrat, menggugat suara caleg nomor 1 dan nomor urut 9 dapil 5 Kabupaten Lumajang. Demokrat menuntut penghitungan ulang untuk menentukan kembali perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Lumajang di dapil 5. "Bukti yang dilampirkan C1,DA 1, DB 1 dan saksi antara lain Samidi dari Gerindra," tembah Pudoli. Untuk PAN, menggugat KPU atas selisih antara DB 1 versi KPU dan C 1. PKPI akan menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut termohon dan pemohon untuk dapil I-XI Jatim. Lebih Pudoli menjelaskan, guna menghadapi gugatan tersebut, saat ini KPU dibantu jajarannya sedang melakukan pembongkaran kotak suara, untuk mengambil formulir C 1, DB 1 dan DA 1. KPU Lumajang diperintahakan untuk segera mengirimkan berkas-berkas tersebut ke MK. "Maksimal besok (22/05) bukti-bukti sudah dikirim ke MK," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Peringatan 16 tahun Orde Reformasi yang ditandai dengan lengsernya rezim Soeharto dari tahta RI 1 diperingati dengan aksi demo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Lumajang Cabang Jember di tugu Adipura Lumajang, Rabu (21/05/2014). Dalam tuntutannya, mahasiwa meminta agar KPK segera mengungkap kasus-kasus korupasi yang hingga kini belum terungkap. "Kita minta KPK segera mengungkap kasus korupsi yang belum selsai, seperti kasus BLBI, kasus cek pelawat senior BI, kasus Hambalang dan kasusu Century," teriak Danar Indra Kusuma, Ketua Komisariat HMI Lumajang. Tak hanya itu, HMI Lumajang juga mendesak ketua KPK Abrham Samad untuk segera mundur, karena dinilai tidak serius untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Abraham Samad juga dinilai menyalahi kode etik karena bermaian mata dengan partai politik dalam pilpres 2014. "Kami minta Abraham Samad mundur dari ketua KPK karena sudah tidak netral," ungkapnya. HMI Lumajang juga berharap kepada calon Presiden yang nantinya terpilih periode 2014-2019, mampu menuntaskan dan meminimalisir kasus korupsi yang sudah mewabah di Indonesia. "Siapapun yang jadi, kita berharap agar komitmen untuk pemberantasan korupsi," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Peringatan 16 tahun Orde Reformasi yang ditandai dengan lengsernya rezim Soeharto dari tahta RI 1 diperingati dengan aksi demo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Lumajang Cabang Jember di Tugu Adipura Lumajang, Rabu (21/05/2014). Dalam tuntutannya, Mahasiswa mendesak pemerintah agar segera mengungkap otak intelektual yang bertanggung jawab atas trgedi 98. "Kami mendesak Pemerintah untuk segera mengungkap kasus penculikan aktivis 98," ujar Danar Indra Kusuma, Ketua Komisariat HMI Lumajang. Mahasiswa juga mengajak kepada masyarakat untuk memilih calon Presiden yang tegas dan memiliki komitmen untuk penegakan kasus korupsi dan kasus pelanggaran HAM. "Kami mengajak seluruh warga Indonesia untuk memilih calon Presiden yang tegas dan komitmen dalam pemberantasan korupsi," teriaknya. Ditanya tentang isu salah satu capres yang maju pada Pilpres 9 Juli 2014 terlibat dalam dugaan kasus HAM 98, Mahasiswa menilai masih belum ada buktinya. Namun, jika memang akan diselidiki siapa yang terlibat, HMI Lumajang sangat mendukungya. "Ayo semua pihak untuk bisa mengungkap kasus 98 berdasarkan bukti bukan hanya asumsi," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kelapa hasil panen masyarakat Lumajang dijual di Pasar Buah Tradisional Ranuyoso Jl. Raya Ranuyoso Lumajang, sehingga pasar buah tersebut menjadi terminal kelapa yang hendak dijual kembali ke kota-kota Besar di Jawa Timur, Rabu (21/05/2014). Nasir, 67 salah satu petani kelapa mengaku bahwa dirinya sudah 20 tahunan menjual hasil panen kelapa di pasar buah Ranuyoso Lumajang. "Saya sudah dari dulu jual kelapa disini mas," ujarnya. Kelapa dari berbagai penjuru Lumajang dijual di Pasar Buah Ranuyoso dengan berbagai harga yang relatif murah mulai dari Rp.2.500 sampai Rp.3.500 perbiji. "Harganya murah mas, sekitar Rp.2.500 sampai Rp.3.500," imbuhnya. Kelapa yang diperjual belikan di Pasar Buah Tradisional Ranuyoso itu akan dijual kembali ke kota-kota besar di Jawa Timur seperti Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo dan Kabupaten/Kota sekitarnya. "Kelapa ini akan dijual lagi ke Surabaya, Sidoarjo dan lain-lain," imbuh Pria asal desa tegalbangsri itu.(Mad/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kemacetan kendaraan Roda 2 dan 4 seringkali terjadi di Jl. Raya Pasar Ranuyoso Lumajang, Kemacetan terjadi ketika masyarakat setempat melakukan aktivitas jual-beli hasil pertanian di sisi jalan Pasar Buah Ranuyoso Lumajang, Rabu (21/05/2014). Siati, 69 Salah satu pemilik toko di area pasar buah ranuyoso mengaku kemacetan sering terjadi ketika aktivitas pasar dilakukan di pasar itu. "Macet terus mas kalau sudah pasaran," ujarnya. Pengguna jalan yang sedang melintas di jalan Nasional itu merasa resah dan terganggu dengan kemacetan yang sering kali terjadi di Jalan Nasional itu. "Kalau saya lewat sini pagi mesti macet mas," ungkap Raditya salah satu pengguna jalan yang hendak melintas di Jalan itu. Kemacetan paling parah biasanya terjadi ketika hari minggu, pasalnya hari minggu tidak hanya pedagang dan petani dari dalam daerah Lumajang saja yang datang ke pasar itu, luar kota juga hadir untuk membeli kelapa di Pasar Ranuyoso itu. Warga berharap, Pemerintah dapat memberikan solusi yang untuk semuanya. "Pemerintah harus memberikan usulan dan tindakan yang baik untuk masyarakatdan pengguna jalan," Imbuh Siati.(Mad/Red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) Ranuyoso, siap ladeni gugatan caleg yang masih belum puas dengan hasil Pemilu Legislatif 09 April 2014 kemaren. Muhammad Sofi, salahh satu Caleg Partai Demokrat Dapil 5 Lumajang Jawa Timur mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Surat DPP Demokrat dengan nomor : 01/TKH-PD/PHPU/2014. Muhammad Hamedi, Ketua PPK Ranuyoso mengaku siap meladeni gugatan yang dilayangkan oleh Caleg Dapil 5 Lumajang di MK. "Kami siap digugat ke MK mas, kita kan sudah bekerja sesuai prosedural yang di amanahkan Undang-Undang," ujar Pria dengan perawakan tinggi putih itu pada lumajangsatu.com saat ditemui dikediamannya, Rabu (21/05/2014). Kalau digugat di MK oleh Caleg dan Parpol Peserta Pemilu yang tidak puas dengan hasil Pemilu Legislatif 09 April 2014 kemaren merupakan konsekwensi penyelenggara. "Ini konsekwensi kami," imbuhnya. PPK Ranuyoso mengaku sangat siap kalau memang ada yang menggugat hasil pemilu, pasalnya PPK mempunyai bukti kongkrit dan akurat hasil Pemilu 2014 kemaren. "Kita punya C1, D1 dan DA1 yang sudah klop dengan milik Panwas," Imbuhnya sambil tesenyum.(Mad/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sebanyak 17 siswa di Lumajang tidak lulus dalam Ujian Nasional tahun 2014. 3 siswa dari SMA, 6 SMK dan 8 MA Negeri/Swasta. "Ada 17 siswa yang tidak lulus dalam Ujian Nasional tahun ini mas," ujar Winhatno Hari Surya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Selasa (20/05/2014) Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah siswa yang tidak lulus lebih banyak tahun 2014, namun secara prosentase lebih kecil tahun ini. Jika di prosentase jumlah kelulusan mencapai 99,80 persen dan yang tidak lulus hanya 0,20 persen. "Kalau dipresentase 99,80 persen lulus dari 8.199 pelajar yang ikut dalan ujian akhir, jadi yang tidak lulus hanya 0,20 persen," paparnya. Lebih lajut Winhatno menjelasakan tidak ada ujian susulan bagi siswa yang tidak lulus. Sehingga bagi mereka yang gagal lulus, bisa ikut ujian kejar paket C, dimana gelombang kedua akan dilakukan bulan agustus. "Tidak ada ujian susulan, yang berkenan bisa ikut ujian paket C, jika tidak terpaksa harus mengulang dari tahun ajaran baru," paparnya. Ia meminta kepada para siswa yang tidak lulus untuk tidak larut dalam kesedihan. Begitu juga yang lulus jangan sampai merayakan dengan berlebihan apalagi melakukan aksi corat coret. "Kita ambil hikmahnya saja," terangnya. Dari pantauan di SMA Negeri 1 Lumajang, pengumuman kelulusan dilakukan di musholla sekolah. Para siswa juga dilarang untuk memakai seragam putih abu-abu, untuk menghindari aksi corat-coret. "Kita perintahkan siswa-siswi untuk memakai seragam khas SMA 1 atau batik, sehingga tidak akan dicoret-coret," ungkap Nanang Maulana Khoron Yusuf, Bidang Kesiswaan SMAN 1 Lumajang. Disinggung tentang kelulusan dari 258 siswa yang mengikuti ujian semuanya lulus 100 persen. Disamping itu, siswa SMAN 1 masuk 10 besar se-Kabupaten, peringkat 6 IPA dan peringkat 7 IPS. " Alhamdulillah lulus semua," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Demi mencari sesuap nasi, para Pedagang Kaki Lima (PKL) nekad berjualan ditrotoar Jl. Alun-alun Kota Lumajang, ketika petugas satpol PP sedang istirahat, Selasa (20/05/2014). Supandi, 59 salah satu pedagang cilok, mengaku dirinya masih saja mencuri-curi kesempatan untuk berjualan di trotoar Jl. Alun-alun Lumajang. Ketika para petugas Satpol PP istirahat. "Kalau petugas keamanan istirahat, saya berjualan disini mas," ujar pria yang sudah 3 tahun berprofesi sebagai pedagang cilok itu. Para pedagang berharap, tidak ada peraturan larangan berjualan di trotoar jalan Kabupaten Lumajang, seharusnya Pemerintah harus menyediakan tempat yang tepat untuk PKL. "Kalau kita dilarang berjualan di jalan, maka kita harus disediakan tempat yang strategis agar dagangan kita laku," imbuh pedagang asal Kelurahan Jogoyudan itu. Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan berjualan di trotoar, dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Jika peraturan daerah dibuat untuk rakyat, maka harus berpihak kepada rakyat. "Kalau kita dilarang berjualan di jalan kan berarti sama saja tidak memperbolehkan kami bekerja."(Mad/red)