Pendidikan Lumajang

Lumajang - Gus Mochammad Fathurrozi, yang akrab disapa Gus Rozi, pemuda asal Rowongkangkung terpilih sebagai Pemuda Pelopor Kabupaten Lumajang dalam bidang pendidikan. Prestasi ini menambah daftar panjang kontribusinya dalam memperjuangkan pendidikan berkualitas di Indonesia, khususnya di wilayah Lumajang.

Lumajang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menggelar Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan dan Implementasi Kurikulum Merdeka, di Aula Dindikbud, Selasa (8/10/2024).  

Lumajang - Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mencatat prestasi gemilang di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Pusaka 2024 untuk Kategori Pemerintah Kabupaten atau Kota Cerdas Berkarakter dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Lumajang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Lumajang, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) 2024. 

Lumajang - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Nugraha Yudha menyebutkan, bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), utamanya di bidang pendidikan. 

Lumajang - Penjabat (Pj.) Bupati Lumajang, Indah Wahyuni mengapresiasi pemenang lomba OSN, O2SN dan FLS2N, karena telah membawa nama baik Kabupaten Lumajang di tingkat nasional.

Lumajang - Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tajuk "Pemberdayaan masyarakat dengan pembuatan pakan ternak sebagai alternatif penyedia pakan ikan di Desa Tukum Kecamatan Tekung, Lumajang".

Lumajang - Polemik penghapusan honor guru Non NIP dengan alasan temuan BPK terus dapat sorotan. Supratman, Ketua Komisi D DPRD Lumajang menyatakan bahwa pemerintah dalam melakukan penganggaran harus mematuhi aturan termasuk rekomendasi BPK. Namun, apalah guna program dan kegiatan yang sesuai aturan namun tak berdampak positif bagi masyarakat.

Lumajang - Komisi D DPRD Lumajang menerima puluhan guru yang tergabung dalam organisasi IGTKI, HIMPAUDI dan MKKS SMP Swasta. Para guru menyampaikan keluh kesah atas kebijakan Pemerintah Lumajang yang akan menghapus honor guru Non NIP mulai Juli 2024. Dimana, Pemerintah Lumajang berdalih penghapusan honor guru Non NIP atas rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lumajang - Puluhan guru yang tergabung dalam IGTKI, HIMPAUDI dan MKKS SMP Swasta melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Lumajang. Kedatangan ratusan guru tersebut mengadu ke wakil rakyat tentang rencana penghapusan honor guru Non NIP yang sudah dipangkas dari 500 ribu perbulan menjadi 250 ribu perbulan. Namun, tiba-tiba per Juli 2024, honor guru Non NIP tersebut akan dihapus.