Politik Lumajang

Lumajang (lumajangsatu.com) - Ketua Komisi D DPRD Lumajang mengaku prihatin dan kaget dengan kabar banyak pemuda Tempursari yang bergaya hidup free sex (sek bebas). Pasalnya, jika itu dibiarkan tanpa ada penanganan yang serius akan merusak moral generasi muda Tempursari dan Lumajang. "Saya kaget ya, saya baru dengar info gaya hidup free sex di Tempursari dari media saja, kita akan cek kebenarannya," ujar Sugianto SH ketau Komisi D DPRD Lumajang, Jum'at (15/05/2015). Eksekutif dan Legislatif saat ini sedang memberikan perhatian lebih untuk pengembangan objek wisata Lumajang termasuk Tempursari. Namun, pengembangan wisata itu tidak boleh dibarengi dengan kemaksiatan yang merajalela. "Pak Bupati dan DPRD sekarang fokus dengan pariwisata, namun kita juga tidak ingin dilokasi wisata menjadi tempat mesum dan maksiat," terang politsi PKB itu. DPRD akan memanggil pihak terkait seperti Muspika Tempursari dan Kantor Sosial. DPRD ingin memastikan bahwa kerusakan moral itu segera ditangani agar tidak menjadi kebudayaan yang tidak benar. "Kita akan panggil Muspika Tempursari dan Kantor Sosial agar ini mendapatkan perhatian serius," pungkasnya. Sejumlah baleho nampak terpasang seperti di pertigaan menuju TPI Tempursari didepan Polsek dan Koramil Tempursari. Baleho tersebut bertuliskan say no to free sex, warning sex bebas menghancurkan masa depanmu, sex bebas adalah penyebab utama terjadinya ABORSI.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) â Setelah melakukan serap aspirasi ke sejumlah tokoh masyarkat dan guru ngaji, Muhammad Nur Purnamasidi anggota DPR RI frkasi Golkar langsung melihat kondisi korban longsor di Desa Purorejo kecamatan Tempursari. Bang Poer panggilan akrabnya itu juga memberikan sejumlah bantuan sembako kepada enam keluarga korban longsor.

Lumajang (lumajangsatu.com) – H. Muhammad Nur Purnamasidi anggota DPR Ri Frkasi Golkar melakukan serap aspirasi ke Kecamatan Tempursari Lumajang. Dalam kesempatan tersebut, bang Poer panggilan akrabnya itu mengunjungi sejumlah guru ngaji dan tokoh masyarakat di MTs An-Nur Tempursari.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi A DPRD Lumajang mendesak Pemkab Lumajang segera mengganti posisi Pj Kades non PNS. Pasalnya, belasan desa di Lumajang saat ini masih dijabat oleh Pj kades non PNS. "Kita minta pemkab segera ganti Pj Kades yang saat ini masih dijabat dari kalangan non PNS," ujar Dra. Hj. Nur Hidayati M.Si ketua Komisi A DPRD Lumajang, Senin (11/05/2015). Undang -Undang Nomor 6 Tahua 2014 tentang Desa sudah sangat jelas bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa maka Pj kades harus berasal dari PNS. Jika tidak segera diganti, sedangkan Undang-undangnya sudah ada, maka pasti ada pertanyaan ada apa dengan itu. "Undang-undangnya sudah jelas, jika tidak segera diganti dengan Pj Kades PNS maka akan timbul pertanyaan ada apa?," papar politisi NasDem itu. Saat ini, dari 32 desa yang tidak memiliki kepala desa definitif baru beberapa saja yang dijabat oleh Pj PNS. Salah satunya desa Kalidilem Kecamatan Randuagung yang sudah dijabat oleh Pj Kades PNS. "Rata-rata Pj kades non PNS yang saat ini menjabat adalah mantan kepala desa, dan kebanyakan mereka akan mencalonkan kembali," pungkas mantan ketua Ikatan Da'i Muda Indonesia itu.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Rike Diah Pitaloka datang ke DPC PDI Perjuangan Lumajang melakukan Sosialisasi BPJS, Kader Penggerak Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Dalam kesempatan tersebut, Rike meminta kader PDIP meminta agar mengawal proses ferifikasi data warga kurang mamapu bagi penerima BPJS. Kita minta kader PDIP mengawal proses ferifikasi warga miskin yang harus mendapatkan BPJS, ujar perempuan cantik yang juga dikenal sebagai Oneng itu. Rike juga meminta kepada anggota DPRD Lumajang kususnya frkasi PDIP agar memperjuangkan tenaga guru honorer dan tenaga kesehatan. Sebab, dua profesi tersebut adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan. Semantara itu, Agus Wicaksono ketua PDI Perjuangan Lumajang yang juga ketua DPRD Lumajang menyatakan bahwa Lumajang sudah memperjuangkan tenaga guru honorer. Nantinya, para guru honorer akan digaji sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK). Alhamdulillah mbak Rike, DPRD Lumajang yang dimotori oleh fraksi PDIP telah memperjaungkan tunjangan guru honorer agar sesuai UMK, paparnya.(Yd/red)

Lumajang (lumjangsatu.com) - Masa serap aspirasi (reses) dimanfaatkan oleh Saiful Bahri Ansori (SBA) anggota fraksi PKB komisi I DPR RI untuk menyapa konstituennya. Dalam kesempatan tersebut SBA juga memberikan bantuan satu unit komputer ke MWC NU Kecamtatan Tempeh. Semoga bantuan komputer ini bisa bermanfaat bagi MWC NU sehingga NU Tempeh bisa semakin maju, ujar Saiful Bahri kepada lumajangsatu.com, Senin (11/05/2015). Saat reses itu, SBA juga banyak keluhan terkait dengan dunia pendidikan mulai dari kesejahteraan guru hingga fasilitas bangunan. SBA berjanji akan memperjuangkan permintaan dari warga temph itu meskipun tidak masuk dalam komisi yang dibidanginya. Tadi juga banyak masalah kesejhetraan guru dan fisik sekolah yang banyak yang rusak, kita akan perjuangkan dan kita komunikasikan dengan fraksi DPR dari PKB lainnya, jelasnya. SBA juga didampingi oleh ketua DPC PKB Lumajang dan sejumlah anggota DPRD Fraksi PKB. Setelah dari Tempeh, SBA kemudian melanjutkan ke wilayah Pasrujambe untuk menyapa Fatayat NU.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - 10 nama yang diajukan DPD Demokrat Lumajang ke DPP Demokrat hingga kini belum satupun yang mendapatkan rekomendasi. "Rekomendasi siapa yang akan dicalonkan menjadi wakil bupati hingga kini belum ada dari DPP Demokrat mas," ujar Muhammad Sofi Sekretaris DPD Demokrat Lumajang, Jum'at (08/05/2015). Pihaknya juga terus melakukan komunikasi kepada DPW dan DPP Demokrat terkait dengan rekomendasi tersebut. Namun, nampaknya DPP dan DPW sedang sibuk untuk mengurus persipan Munas Demokrat di Surabaya. "Kita juga inten berkomunikasi untuk menanyakan rekom itu, namun karena dekat dengan Munas di Surabaya sehingga semua masih sibuk," jelasnya. Disinggung tentang Komunikasi dengan partai pengusung lainnya yakni PAN dan Golkar, Sofi menyebutkan belum penah dilakukan sama sekali. Demokrat Lumajang juga sedang sibuk untuk menghadapi Munas yang akan segera digelar di Surabaya. Hal senada juga disampaikan oleh Sujatmiko ketua DPD Golkar Lumajang. Golkar masih menunggu dari Demokrat setlah selsai Munas di Surabaya. "Kita belum komunikasi mas, teman-teman Demokrat masih sibuk dengan Munas di Surabaya," jelasnya. Sementara itu, PAN sejak awal sudah bulat untuk mengusung H. Thoriq sebagai calon wakil Bupati Lumajang. Sedangkan Golkar muncul 3 nama dan Demokrat memunculkan 10 nama yang saat ini sedang menunggu rekomendasi dari DPP Demokrat.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Ada yang menarik dalam sebuah pemilihan ulu-ulu (tuwowo) di Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono. Biasanta tuwowo ditunjuk saat ini pemilihan tuwowo dilakukan secara demokratis yang dipilih oleh perwakilan pemilik sawah. "Ini permintaan warga agar tuwowo dipilih oleh para petani, maka kita wadahi sehingga nantinya kebutuhan air untuk petani bisa merata," ujar Faisal Rizal kepala desa Kutorenon kepaada lumajangsatu.com, Selasa (05/05/2015). Acara pemilihan tuwowo desa Kutorenon juga dihadiri Deddy Firmansyah anggota DPRD Lumajang Komisi A. Acara pemilihan sangat demokrtatis dan tentunya bisa diikuti oleh daerah lain. "Ini baru pertama kali di Lumajang mas dan tentunya sangat baik diera demokrasi juga sebagai bentuk pembelajaran bagaimana cara memilih yang benar," ujar politisi Hanura itu. Dalam pemilihan tersebut sedikitnya dihadiri oleh 100 perwakilan petani di Desa Kutorenon. Pemilihan dibagi menjadi dua sub blok yakni blok Timur dan Barat. Ada 4 calon dalan pemilihan tuwowo yakni sub blok Timur Sugiman dan Subari sedangkan sub blok barat Mat Kupal dan Karyo. Dalam pemilihan tersebut juga dihadiri Babinsa dan Babinkamtibmas. (Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Untuk mempersiapkan pemilihan Wakil Bupati Lumajang 50 anggota DPRD melakukan studi banding ke beberapa daerah yang posisi wakilnya kosong. Studi banding dilakukan mulai Senin-Kamis, salah satunya daerah yang dikunjungi adalah Bogor. "Mulai Senin hingga Kamis anggota DPRD Lumajang melakukan studi banding ke Bogor dan beberapa daerah lain yang posisi wakilnya kosong," ujar Yos Sudarso Sekretaris DPRD Lumajang, Kamis (30/04/2015). Studi banding dilakukan untuk membadingkan kondisi Lumajang dengan daerah yang dijadikan studi. Jika ada langkah maju yang dilakukan oleh daerah yang distudi banding maka akan diterapkan di Lumajang. "Namanya studi banding, kita bandingkan kondisi daerah yang dituju dengan kondisi Lumajang," paparnya. Saat ini, dari hasil kosultasi dengan Mendagri, nama calon wakil Bupati dipasrahkan kepada partai pengusung. Sedangkan aturan hukumnya menggunakan aturan lama dan tidak perlu menunggu keluarnya peraturan pemerintah (PP) dari UU Nomor 8 tahun 2015. "Seperti yang disampaikan oleh pak ketua DPRD, bahwa mekanisme pemilihan wakil Bupati menggunakan aturan lama," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Kursi Wakil Bupati Lumajang nampaknya akan masih sangat lama untuk terisi. Pasalnya, tiga partai pengusung pasangan SA'AT pada Pemilu 2013 belum melakukan koordinasi sama sekali. "Karena hasil konsultasi DPRD ke Mendagri baru muncul dan Frkasi baru melapor hasilnya kemaren mas, jadi kita belum melakukan koordinasi dengan partai pengsusung lainnya," ujar Moch. Sofi Sekretari DPC Demokrat Lumajang, Selasa (28/04/2015). Dalam waktu dekat, setelah kegiatan internal Demokrat sudah dilakukan maka barulah Demokrat akan melakukan koordinasi. Koordinasi tentunya untuk menentukan dua nama yang akan diajukan menjadi calon wabup menggantikan As'at Malik yang saat ini sudah menjadi Bupati. "Secepatnya kita akan koordinasi dengan PAN dan Golkar, saat ini kita sedang sibuk kegiatan internal menyambut Kongres Demokrat mas," papar politisi asal Randuagung itu. Sebelumnya, ketua DPD Golkar Lumajang Sujatmiko juga menyatakan bahwa belum ada koordinasi antara partai pengususng. Nama kader dari Golkar juga belum muncul, meskipun santer tiga nama kuat dari kader Golkar yang akan diajukan menjadi calon wakil Bupati. Agus Wicaksono S.Sos Ketua DPRD Lumajang meminta agar partai pengusung segera melakukan koordinasi dan segera mengusulkan dua nama. Jika tidak segera diajukan, tentunya kursi wabup akan semakin lama kosong. "Kita hanya bertugas memilih, jika tidak ada nama yang diajukan oleh partai pengusung maka tentunya kita tidak bisa memilih wakil bupati Lumajang," terang politisi PDI Perjuangan itu.(Yd/red)