Politik

Lumajang- Setelah ditaklukkan 3-1 oleh Perseden Denpasar, maka pupus harapan PSIL untuk melaju pada babak berikutnya di divisi 1 Nasinal. Menurut Jonatan, Pelatih PSIL, meski tidak bisa masuk pada babak berikutnya PSIL tetap aman dari zona degradasi, sehingga PSIL tetap bisa berlaga pada tahun berikutnya. Sebagai pelatih, dirinya selalu memotifasi para pemaian bahwa PSIL harus bisa lolos pada divisi utama. Sehingga dengan motivasi tersebut para pemain akan bersemangat dalam menjalani setiap laga. Namun, Jonatan mengakui bahwa materi pemain PSIL masih rata-rata muda, sehingga sangat minim sekali dengan pengalaman bertanding di divisi 1. "Pemaian PSIL memang rata-rata muda an minim pengalaman," uajrnya, Rabu (36/06/2013).   Terkait dengan menejmen, ia mneyatakan bahwa menejmen tidak ingin instan dalam mengambil pemaian. Menejmen lebih menginginkan bisa mencetak para pemain dari usia muda. Ia juga mengkritisi model pembinaan para pemaian usia muda di Lumajang. "Menejmen tidak ingin instan memilih pemian," Pungkasya.(Yd/red)

Lumajang- Proses sengketa hasil pilkada Lumajang, akan segera disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) Hal itu disampikan Pudoli Sandra SH, komisioner KPU Bidang Hukum saat dihubungi via teepon, Senin (24/06/2013). Menurutnya, informasi yang diperoleh KPU Lumajang, sidang perdana akan digelar pada tanggal 25 Juni 2013 jam 3 sore. Saat ini, tiga komisioner KPU Lumajang telah berada di Jakarta guna mempersipakan segala berkas-berkas menghadapi sidang pertama di MK. "Kita sudah di jakarta mas," Ujar Pudoli. Bila nantinya komisioner dibutuhkan untuk mempersiapkan saksi-saksi maka salah satu komisioner akan pulang ke Lumajang. Sementara untuk komisner KPU Jatim, kemungkinan akan diwakili ketua dan divisi hukum. "Jika membtuhkan saksi-saki, maka komisioner akan pulang," Jelasnya. Ia menambahkan, seluruh berkas yang dibutuhkan juga telah selesai dikirikm ke MK. Dimana jumlah berkas yang dikirim hampir mencapai setengah ton. Sebab satu berkas harus dirangkap 12. Berkas-berkas tersebut akan diberikan kepada seluruh hakim MK dan para pihak yang berperkara. "Berkasnya beratnya 460 kilo gram mas," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang- Data yang disampaikan oleh Badan Penasehatan, Pelestarian dan Pembinaan Perkawina (BP4) Kementrian Agama Lumajang yang menyebut banyak PNS bercerai ternyata bukan isapan jempol. Pasalnya, data yang sama juga diungkapakn oleh Pengadilan Negri Lumajang. Menurut M. Wiyanto Wakil panitera Pengadilan Agama setiap bulannya pengadilan Agama menerima perkara anatra 300 sampai 350 perkara. Dari data hingga bulan April 2013 perkara gugatan untuk perceraian sudah masuk sekitar seribu lebih perkara. "Setiap bulannya ada 300-350 perkara yang masuk ke PA," Ujarnya saat ditemui dikantor PA Lumajang, Jum'at (21/06/2013). Sedangkan data PNS hingga bulan april yang telah mengajukan perceraian mencapai 27 perkara, dan paling banyak didominasi oleh PNS guru kusunya Guru SD. Bahkan yang lebih mengagetkan, pengadilan agama setiap harinya menerima 1-3 SK ijin cerai dari pemerintah daerah bagi para PNS yang akan melakukan perceraian. "Hingga April ada 27 PNS yang mengajukan perceraian," Jelasnya. Lebih jauh ia menjelaskan, factor yang melatar belakangi para PNS tersbut bercerai adalah gangguan pihak ketiga atau selingkuh. Disamping itu, tidak adanya keharmonisan karena terkadang sang suami dan istri sama-sama bekerja. "Paling dominan penyebanya adalah faktor gangguan pihak ketiga atau selingkuh," Tambahnya. Data angka perkara selama kurun waktu 2012 di Pengadilan Agama Lumajang, sebanyak 3.967 perkara. Dari data tersbut perkara yang masuk lebih banyak cerai gugat dari pada cerai talak. "Cerai talak 1.177, sedangkan cerai gugat 2.313," Tambanya. Faktor yang paling dominan yang melatar belakangi terjadinya perceraian adalah adanya ketidak harmonisan dalam keluraga, kemudian factor ekonomi, factor perselingkuhan, factor kawin paksa, yang manarik juga adalah perceraian karena factor krisis akhlak. "Yang paling dominan adalah faktor ketidak harmonisan keluarga," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang- Proses persidangan perselisihan hasil pilkada Lumajang, akan segera dimulai di Mahkamah Konstitusi (MK) hal itu menyuusl telah teregistrasinya gugatan dari pasangan Nomor 3 (ASA) dengan nomor perkara 68/PHPU.D-XI/2013. Dari info yang dismapikan oleh tim pasangan ASA, acara pemeriksaan akan dilakukan hari selasa (25/06) jam 3 sore di mahkamah konstitusi. Bertindak kuasa hukum pasangan ASA HM. Anwar Rachman SH, MH dari DPP PKB. Smentara itu, Ali Mudhori merasa optimis bahwa gugatan yang dilakukan oleh timnya akan mebuahkan hasil, Sebab/ berkas-berkas pelanggaran oleh pemenang pemilu sudah dikatongi dan mausuk dalam materi gugatan. Prediksinya, keputusan MK akan mengarah kepada pilkada ulang bahkan bisa saja mencoret pasangan Incumbent dari daftar peserta pilkada. Sebab, pelanggaran terstruktur, masif dan Sistemik mengerahakan PNS dan penggunaan perangkat negara dilakukan oleh pemenang pilakda Lumajang. "Data penggelembungan suara, pengerahan PNS dan penggunaan perangkat negera telh kita miliki," Jelasnya, kamis (20/06/2013). Sementar itu, KPU Lumajang sudah melakukan persiapan guna mengahadapi gugatan tersbut. Menurut Pudoli Sandara SH, Komisioner KPU Lumajang Bidang Hukum, sejumlah persipan sudah dilaklukan guna menghadapi gugatan yang dialkukan pasangan calon yang kalah dalam pilkada Lumajang. "Kita telah memebuka kotak suara, untuk mengambil form C 1 dan form BA 1. Seluruh berkas-berkas yang dibutuhkan dalam sidang di MK semuanya sudah dikirimkan kepada kPU Provinsi Jatim, sebagai tergugat dalam kasus tersebut," Jelasnya. Disamping formulir saat pemungutan suara, KPU juga telah mengumpulkan-surat-surat keputusan yang dikeluarkan KPU Lumajang dan KPU Provinsi. Dimana, Materi yang digugat di MK adalah berkaitan dengan keputusan-keputusan KPU, dugaan penggelembungan suara, dan dugaan keterlibatan sejumlah PNS yang mendukung pemenang pemilu. "Materi gugatan salah satunya adalah surat-surat keputusan KPU," Terangnya.(Yd/red)

Lumajang- Fakta cukup mencengangkan diungkapkan oleh Badan Penesehatan, Pelestarian dan Pembinaan Perkawinan (BP4) Kantor Kementrian Agama Lumajang. Dimana, tugas dari BP4 adalah menerima konsultasi bagi rumah tangga yang mengalami keretakan atau ketidak harmonisan. Menurut Drs. H. Mohammad Junaidi pengurus BP4, dari data yang masuk dan melakukan konsultasi perceraan adalah dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) kusunya PNS guru. Yang lebih mengehrankan lagi para PNS tersebut, bukanlah dari golongan rendah melainkan dari golongan PNS yang pangkatnya tinggi. "banyak PNS yang mengajukan konsultasi untuk perceraian," Ujar kepala kasi Bimas Islam Kemenag Lumajang itu, Kamis (20/06/2013). Ditanya penyebab perceraian tersebut, kata Junaidi yang melakukan konsultasi tidak memebritahukan, hanya menyebutkan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Ada sebagian yang menyebutkan bahwa yang istri memiliki pria idaman lain (PIL), ada juga yang menyebutkan bahwa sang suami sudah memiliki wanita idaman lain (WiL). "Ada yang menyebutkan sumai atau istri tidak bertanggung jawab," Terangnya. Ia juga menduga, masih banyak lagi para PNS yang tidak melakukan konsultasi kepada BP4 meskipun kondisi keluarganya juga mengalami ketidak harmoniasan. "Itu yang resmi mendaftar minta konsultasi berjumlah puluhan ya," Jelasnya. Melihat fenomena yang terjadi itu, pihaknya meminta kepada para pimpinan SKPD dan Kantor untuk ikut juga melaklukan pembinaan kepada bawahannya. Sehingga fenomena PNS bercerai tidak semakin banyak. Karena dampak dari perceraian tersebut bukan hanya jabatan saja akan tetapi masa depan dari anak-anaknya juga akan menjadi korban. "Bukan hanya jabatannya, tapi anak-anaknya juga akan menjadi korban," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang- Pasangan SA'AT langsung mengambil langkah menyusul Mundurnya ketua tim pemenangan SA'AT H. Toriq beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikn wakil Bupati As'at Malik kepada sejumlah wartawan, Selasa (18/06/2013). "Karena pengunduran dilakukan secara resmi, pak bupati teleh mengambil langkah dengan menunjuk jajaran tim yang berada di bawahnya," Ujar Wabup disela-sela acara peringatan harlah PDAM Lumajang. Nantinya, pengganti dari ketua tim yang telah mengundurkan diri akan melanjutkan tugasnya hingga pelantikan pasangan SA'AT. Ditanya alasan pengunduran H. Toriq wabup enggan untuk menyebutkannya. "Kalau dejelaskan tidak cukup lima jam ya," Jelasnya. Alasan mundur karena kecewa atau tidak hal itu merupakan hak asasi dari masing-masing orang. Namun, wabup mengakui bahwa peranan H. Toriq dalam pilkada Lumajang Khusunya memenangkan pasangan SA'AT sangatlah besar. "Pak H. Toriq dalam pilkada peranannya sangat besar, namun untuk menditetksi hal-hal lainnya kita tidak bisa menyampaikannya," Akunya. Dalam surat pengunduran yang disampikan ke pasangan SA'AT, H. Toriq menyebutkan tidak ada paksaan dari pihak lain. Ia juga mengaku hubungannya secara pribadi degan H. Toriq juga tidak ada persoalan. "Tidak ada persoalan ya, tadi malam saya juga SMS beliyau atas kemenangan PSIL," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang- Pengurus DPC PKB Kabupaten Lumajang yang baru melakukan audensi dengan pengurus cabang Nahdaltul Ulama (PC NU) Kabupaten Lumajang. Ketua DPC PKB Lumajang, Achmad Zaki menyatakan kegiatan itu untuk kembali mendekatkan PKB kepada NU. Sebab, secara historis lahirnya PKB bersal dari NU. Untuk itu silaturrahim sangat perlu dilakukan tentunya untuk persiapan pemilu 2014 "Ini kegiatan audensi pengurus PKB dengan pengurus NU Lumajang," Ungkap Gus Zaki panggilan akrabnya, Selasa (18/06/2013). Melihat antusias dan sambutan hangat dari pengurus cabang NU Lumajang, PKB Lumajang yakin menang dalam pilkada 2014. Ia menargetkan dalam Dalam pilkada 2014 PKB bisa peroleh suara seperti pemilu 2004 yakni 15 anggota DPRD. "Jika perlu kita harus menang pemilu," Tambahnya. Sementara itu, Samsul Huda Ketua PC NU Lumajang menyambut baik adanya audensi yang dilakukan oleh DPC PKB Lumajang. Secara historis PKB memang dilahirkan oleh NU pasca era reformasi tahun 2008. Terkait dukungan terbuka pada PKB PC NU menyatakan menghormati seluruh pilihan partai dari seluruh warga NU di Lumajang. Sebab, NU bisa berada dimana-mana. Namun warga NU yang masih gamang akan menetukan pilihan partainya, maka NU mengajak untuk kembali kerumah besar yakni PKB. "Slogan kita bersama dalam perbedaan, namun bagai yang masih gamang kita ajak untuk kembali pada partai yang dilahirkan oleh NU," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang- Pucuk pimpinan Polri Lumajang kembali mengalami rotasi pergantian. AKBP Susanto SIK SH MH, akhirnya pindak ke Polda Bali menjadi Dir Satnarkoba Polda dan digantikan AKBP Singgamata SIK dari Polda Jawa Timur. Usai seremonaial sertijab di halaman mapolres Lumajang, AKBP Singgamat menyatakan akan melanjutkan program dari Kapolres lama yang dirasa sudah sangat bagus. AKBP Susanto dinilai sudah cukup berhasil menata institusi polres Lumajang. Kedepannya pihaknya akan terus menata institusi polres sehingga slogan mengayomi melayani dan melindungi bisa dirasakan oleh rakyat Lumajang. "Kita akan merubah pola pikir personel agar lebih bisa dekat dengan rakyat, tentnya dengan mengayomi, melayani dan melindungi," Ujarnya, Selasa (18/06/2013). Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, baik Muspida, elit politik dan lainnya untuk bersama-sama menciptakan situasi kondusif di Lumajang. Tanpa kebersamaan niscaya ketertiban mustahil bisa terwujud. "Menjaga kondusifitas bukan hanya dilakukan oleh polisi namun oleh seluruh elemen masyarakat," Jelasnya. Ditanya PR yang ditinggalkan kapolres lama, yang menonjol kata Singgamata adalah kasus bom yang ada di senduro. Untuk kasusu tersbut ia meminta waktu untuk memberikan penjelasan namun saat ini prosesnya sudah sampai pada tahap akhir. Untuk antisipasi kriminalitas di Lumajang ia masih akan mendegarkan laporan dari jajaran Polres Lumajang. Yang jelas segala sesuatu yang telah ditata oleh Kapolres lama akan dilanjutkan dalam masa kepemimpinannya. "Intinya kita akan melanjutkan program yang sudah ada, jika ada kekurangan sambil lalu kita akan perbaiki," Pungkasnya.(Yd/red)

Jakarta- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai pemerintah lebih menjaga citra di mata dunia Internasional dibanding memperhatikan nasib warganya. Hal ini diungkapkan setelah melihat data penyaluran dana kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 9,3 triliun. Menurut Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi, dana BLSM jauh di bawah dana yang dibayarkan Indonesia pada lembaga moneter internasional (IMF) sebagai penyertaan modal sekitar Rp 38,1 triliun. Dana sebesar itu digunakan pemerintah untuk kenaikan kuota suara keanggotaan Indonesia di lembaga tersebut. "Pemerintah lebih peduli dan memberikan 'karpet merah' kepada IMF daripada orang-orang miskin," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (16/6). Pemerintah melalui surat Menteri Keuangan kepada Gubernur BI Nomor S-303/MK.01/2012 tertanggal 12 april 2013, akan tetap membayar kenaikan kuota ke 14 ini. Saat Ini, pemerintah c.q. Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) sedang melakukan revisi PP No.1 tahun 1967, guna menjadi dasar hukum bagi bank sentral untuk melakukan pembayaran atas kenaikan kuota tersebut. Pelaksanaan Revisi PP No.1 Tahun 1967 telah mendapat persetujuan presiden, sesuai dengan surat menteri sekretaris negara Nomor B-958/M.Sesneg/D-4/PU.02/07/2012 tanggal 23 Juli 2012. "Pembayaran kouta ke 14 sebesar Rp 38,1 triliun akan dilakukan oleh BI dengan menggunakan cadangan devisa dan tidak akan membebani APBN," tuturnya. Pembayaran kepada IMF ini menurutnya adalah anggaran siluman karena belum mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika hal ini tetap dilaksanakan, berarti pemerintah dinilai sengaja menginjak-injak hak budget DPR tanpa mau meminta persetujuan anggota dewan atas pembayaran kenaikan kuota ke 14 ini. "Pemerintah juga telah membajak cadangan devisa negara untuk kepentingan IMF," ucapnya. Berdasarkan data Koalisi Anti Utang (KAU), dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), menyebutkan penyertaan modal pemerintah tidak hanya kepada IMF tapi juga kepada lembaga keuangan internasional yang lain, misalnya ADB, Bank Dunia. Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia dalam rangka keanggotaan pada beberapa organisasi atau lembaga keuangan internasional atau regional baik yang telah disetor maupun yang masih dalam bentuk promissory notes. Jumlah penyertaan modal pemerintah pada tahun 2010 mencapai Rp 34,65 triliun (LKPP 2010), meningkat sebesar Rp 840 miliar dalam satu tahun menjadi Rp 35,49 triliun (LKPP 2011), kemudian meningkat lagi sebesar Rp 1,21 triliun menjadi Rp 36,70 triliun (Juni 2012, LKPP semester I 2012). Dari total Rp 36,70 triliun pada tahun 2012, porsi penyertaan modal pemerintah kepada IMF merupakan yang terbesar sejumlah Rp 25,8 triliun. Penyertaan modal pemerintah Indonesia kepada IMF sesungguhnya merupakan konsekuensi dari keanggotaan Indonesia di lembaga tersebut.(MRDK.COM)

Lumajang- menjelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) aparat kepolisian terus melakukan penjagaan di 14 SPBU yang ada di Kabupaten Lumajang. Menurut Kompol Andy Arisandy, Wakapolres Lumajang pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya antrian, menjelang kenaikan harga BBM. Sebab kebiasaan masyarakat mendakati kenaikan harga BBM melakukan aksi borong BBM. "Kita lalukan pegamanan di 14 SPBU," Ujarnya. Ia menambahkan, pengamanan di SPBU sudah dilakukan sejak tiga hari yang lalu. Dalam pengamanan kepolisan juga mengantisipasi terjadinya aksi penimbunan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab, selisih harga sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM menjadikan sejumlah orang mengambil kesempatan untuk mencari untung. "Kemungkian adanya penimbunan bisa saja ada," Jelasnya. Yang tak kalah pentingnya dalam pengamanan kenaikan harga BBM adalah proses distribusi BBM dari depo menunju SPBU. Sehingga, saat puncak kenaikan harga BBM kebutuhan akan BBM tidak menjadi terhambat. "Kita juga melakukan pengaman distribusi BBM dari depo menuju SPBU," Tambahnya. Dalam pengamanan kali ini, polisi menerjunkan 10 personel di masing-masing SPBU. Namun, bila masih dibutuhkan maka personel pengamanan akan ditambah terghantung dari kebutuhan dilapanagn. Ia meminta dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi borong BBM dan melakukan penimbuan, sehingga kelangkaan BBM menjelang kenaikan harga tidak terjadi.(Yd/red)