Lumajang - Kecamatan memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan desa, baik melalui koordinasi pemerintahan maupun pengembangan potensi masyarakat. Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Reza Hadi Kurniawan, menyampaikan bahwa kecamatan memiliki fungsi koordinasi yang krusial dalam penerapan peraturan daerah serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Reza Hadi Kuraniawan Golkar
Komisi A DPRD Lumajang Tekankan Pentingnya Produk Hukum Desa Selaras Dengan Aturan Diatasnya
Lumajang – Ketua Komisi A DPRD Lumajang Reza Hadi Kurniawan menjadi pematerai dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Produk Hukum Desa, Rabu (13/8/2025) di Lantai III Nararya Kirana Pemkab Lumajang. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang menggelar dan dibuka langsung oleh Kepala DPMD Lumajang, Bayu Ruswantoro.
Komisi A DPRD dan PPDI Lumajang Audiensi Bahas Isu Tentang Perangkat Desa
Lumajang - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang menerima audiensi Perstuan Perankat Desa Idonesia (PPDI) Lumajang, Selasa (06/05). Audiensi dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Lumajang Reza Hadi Kurniawan S.IP dan dihadiri pengurus PPDI Kabupaten Lumajang.
Komisi A DPRD Apresiasi Indeks Desa Membangun Lumajang Semakin Meningkat
Lumajang - Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lumajang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan kemajuan signifikan dalam pembangunan dan kemandirian desa. Peningkatan ini mendapat apresiasi dari Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Reza Hadi Kurniawan, yang menilai bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari pendampingan intensif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang.
Komisi A DPRD Apresiasi Capaian Kinerja Diskoninfo Lumajang Tahun 2024
Lumajang - Komisi A DPRD Lumajang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang. Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Reza Hadi Kurniawan menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja yang dilakukan Diskominfo Lumajang.
DPRD Lumajang Minta Ada Tim Fasilitasi Potensi Konflik Tanah Bengkok
Lumajang - Komisi A DPRD Lumajang meminta agar ada tim fasilitasi konflik tanah kas desa (TKD). Pasalnya, tanah yang biasa disebut tanah bengkok tersebut di beberapa Desa ada konflik, karena sewa lahan melebihi batas waktu atau masa tebang kurang dari masa jabatan Kepala Desa.