Bertambah Dari Tahun ke Tahun

Komisi A DPRD Apresiasi Indeks Desa Membangun Lumajang Semakin Meningkat

Penulis : lumajangsatu.com -
Komisi A DPRD Apresiasi Indeks Desa Membangun Lumajang Semakin Meningkat
Talk show di LPPL Radio Suara Lumajang

Lumajang - Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lumajang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan kemajuan signifikan dalam pembangunan dan kemandirian desa. Peningkatan ini mendapat apresiasi dari Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Reza Hadi Kurniawan, yang menilai bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari pendampingan intensif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang.

“Hal ini layak mendapat apresiasi, karena dari tahun 2022 hingga 2024, IDM di Lumajang terus mengalami kenaikan,” ujar Reza saat menjadi narasumber dalam Talkshow di LPPL Radio Suara Lumajang, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, IDM merupakan indikator penting dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa yang telah diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. IDM memiliki tiga indikator utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang menjadi tolok ukur keberlanjutan pembangunan di desa.

Reza berharap DPMD Lumajang terus aktif dalam mendampingi serta memantau perkembangan desa agar tidak hanya sekadar memenuhi administrasi, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

"Indeks Desa Membangun ini jangan hanya sekadar angka, tapi harus berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang, Bayu Ruswantoro, menjelaskan bahwa IDM digunakan untuk mengukur kemajuan desa dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). IDM tidak hanya menilai pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhitungkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta kelestarian lingkungan.

"IDM ini penting karena kita bisa melihat kondisi nyata di desa dan menentukan kebijakan yang tepat," jelas Bayu.

Data dari DPMD Lumajang menunjukkan bahwa jumlah desa mandiri di Kabupaten Lumajang terus meningkat secara signifikan: 2022 ada 37 desa mandiri 2023 ada 60 desa mandiri dan 2024 ada 69 desa mandiri.

Peningkatan ini menjadi bukti bahwa desa-desa di Lumajang semakin maju dan mampu mengelola potensi serta sumber daya yang dimiliki secara mandiri.

Dengan tren positif ini, diharapkan pembangunan desa di Lumajang tidak hanya berhenti pada peningkatan status administratif, tetapi juga benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pemerintah daerah bersama DPMD akan terus berkomitmen untuk menciptakan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.(Kom/red)

Editor : Redaksi

Spesialis Melukai Korban

Pelajar Disabet Saat Berteduh, Jejak Begal Sadis Lumajang Terungkap

Lumajang – Fakta mengejutkan terungkap dari pengungkapan kasus kriminal di Kabupaten Lumajang. Dua tersangka berinisial AS (30) Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso dan MH (37) Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso diketahui merupakan begal sadis yang kerap melukai korbannya. Aksi kejahatan keduanya diduga kuat telah berlangsung sejak 10 Mei 2025 sesuai cctv yang beredar dan terjadi di sedikitnya delapan tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah Lumajang dan sekitarnya.

Begal Sadis

Teror Delapan TKP Berakhir, Pelaku Curanmor Lumajang Tewas Saat Diamankan

Lumajang * – Kepolisian Resor Lumajang berhasil mengungkap rangkaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penganiayaan berat, serta perlawanan terhadap petugas, yang dilakukan dua tersangka berinisial AS (30) Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso dan MH (37) Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso. Keduanya diketahui terlibat dalam sedikitnya delapan tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah Kabupaten Lumajang dan sekitarnya.

Bantuan dari Presiden RI

Pemerintah Lumajang Hadirkan Pembangunan Berorientasi Manusia Melalui Becak Listrik

Lumajang  – Arak-arakan becak listrik yang melintas di pusat Kota Lumajang menjadi penanda arah pembangunan daerah yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan. Program ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak semata diukur dari proyek infrastruktur berskala besar, melainkan dari kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat kecil, khususnya tukang becak lansia yang selama ini menjadi bagian penting mobilitas kota.