Kedungjajang - Komisi A DPRD Lumajang mendorong pemerintah menuntaskan banyak persoalan angraria di Lumajang. Keberadaan Satgas Agraria yang sudah ber-SK, harus dimaksimalkan agar konflik-konflik pertanahan di Lumajang tak muncul terus menerus setiap tahun.
"Kita mendorong kinerja dari Satgas Agraria yang sudah di SK-kan oleh pak Bupati," ujar Nur Fadilah S.Ag, Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Selasa (28/06/2021).
Baca juga: Komisi A DPRD Apresiasi Capaian Kinerja Diskoninfo Lumajang Tahun 2024
Komisi A juga meminta Pemerintah menyediakan anggran bagi Satgas Agraria agar bisa melakukan koordinasi. Pasalnya, anggaran 50 juta untuk Satgas Agraria dikepras karena terimbas refocusing anggaran. "Kemarin sudah dianggarkan 50 juta, tapi kena refocusing, habis anggarannya," terangnya.
Baca juga: Konflik Pengelolaan Wisata, Pemkab Lumajang Tutup Operasional Grojogan Sewu Pronojiwo Lumajang
Komisi A mencontohkan konflik agraria warga dengan PT Kalidjeruk Baru di Desa Ranulogong karena minimnya sosialisasi. Tiba-tiba HGU PT Kalidjeruk Baru sudah keluar dan diperpanjang hingga 25 tahun.
"Saat kita datang ke pihak desa, ternyata tidak tahu bahwa HGU sudah diperpanjang," jelas politisi Gerindara itu.
Baca juga: DPRD Siap Sinergi Bersama Pemerintah Daerah Guna Memajukan Kabupaten Lumajang
Tak hanya di Randuagung, masih banyak konflik agraria di Lumajang. DPRD berharap Satgas Agraria yang sudah dibentuk bisa bekerja dengan optimal untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan konflik tanah di Lumajang.(Yd/red)
Editor : Redaksi