Lumajang - Komisi C DPRD Lumajang terus memberikan dukungan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) untuk meningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dengan terus mencarikan solusi tepat dalam meningkatan PAD dari sktor Minerba atau pajak pasir.
"Kita terus beri dukungan agar BPRD bisa mengoptimalkan PAD dari sektor Minerba," ujar Achmad Faruq Qotibi SH, Sekretaris Komisi C DPRD Lumajang, Jum'at (30/07/2021).
Baca juga: Dam Boreng Hampir Rampung, Air Akan Aliri Ratusan Hektar Persawahan di Lumajang
Salah satu yang dilakukan dengan menggandeng pengusaha tambang, pengusaha pengepokan dan angkutan pasir. Ada kesepatan satu harga di hilir atau di pemilik tambang, sehingga harganya bisa terkontrol dan tidak ada lagi main harga.
Baca juga: Diterjang Ombak, Akses Jalan Alternatif Pasirian-Tempursari Lumajang Putus Total
"Tentunya dengan suksesi beberapa element, sudah mulai nampak PAD pasir meningkat," jelas politisi PKB itu.
Upaya yang sudah berjalan itu diharapkan didukung oleh semua pihak dan tidak ada kendala hingga akhir tahun 2021. Sehingga bisa dilihat kenikan PAD pasir dengan dibandingkan dengan tahun 2020 yang sangat kecil.
Baca juga: Maling Motor Asal Lumajang Beraksi 15 Lokasi di Kabupaten Jember
Tahun 2020 PAD pasir jauh dari target, karena beberpa upaya yang dilakukan untuk penikatan PAD pasir gagal. Seperti pembuatan terminal pasir terpadu harus tertunda karena Covid 19. "Tahun 2020 PAD pasir sangat sedikit, jauh dari target," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi