Lumajang - Komisi D DPRD Lumajang mengapreasiasi program persalinan gratis. Namun, minimnya sosialisasi hinga tingkat bawah, membuat banyak warga yang harus tetap membayar karena melahirkan di bidan atau dokter praktek.
"Kita apresiasi program persalinan gratis, namun sosialisasi harus digencarkan," ujar Supratman SH, Ketua Komisi D DPRD Lumajang, Kamis (07/10/2021).
Baca juga: Komisi B DPRD Lumajang Minta Perbaikan Jalan Desa Sesuai Standar Nasional
Tak hanya itu, ada anggapan bahwa persalinan gratis di fasilitas milik pemerintah secara pelayanan kurang prima. Hal itu juga harus dihilangkan, agar program yang bagus tersebut bisa memberikan manfaat besar bagi warga Lumajang.
"Ada juga anggapan di masyarakat jika menggunakan persalinan gratis pelayanannya kurang prima, itu harus dirubah," terang politisi PDI Perjuangan itu.
Baca juga: Komisi B DPRD Lumajang Soroti Pembangunan Pasar Ikan dan Sistem Pemasaran
Anggaran untuk persalinan gratis telah disetujui sebanyak 5 miliar rupaih. Jika masih kurang, maka bisa diajukan dalam anggaran perubahan. DPRD minta pemerintah agar memperluas kerjasama dengan fasilitas kesehatan milik swasta.
"Kita dorong agar fasilitas persalinan gratis bisa lebih diperluas, bukan hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah saja," terangnya.
Baca juga: Jaga Lumajang Tetap Rukun, Komisi D DPRD Perkuat Sinergi dengan FKUB
Komisi D DPRD Lumajang bersama dengan Dinas Kesehatan juga melakukan sosialisasi bersama di Radioa Gloria FM. Harapannya, program persalinan gratis informasinya bisa sampai kepada masyarakat.(Yd/red)
Editor : Redaksi