Lumajang - Komisi D DPRD Lumajang mengapreasiasi program persalinan gratis. Namun, minimnya sosialisasi hinga tingkat bawah, membuat banyak warga yang harus tetap membayar karena melahirkan di bidan atau dokter praktek.
"Kita apresiasi program persalinan gratis, namun sosialisasi harus digencarkan," ujar Supratman SH, Ketua Komisi D DPRD Lumajang, Kamis (07/10/2021).
Baca juga: Dam Boreng Hampir Rampung, Air Akan Aliri Ratusan Hektar Persawahan di Lumajang
Tak hanya itu, ada anggapan bahwa persalinan gratis di fasilitas milik pemerintah secara pelayanan kurang prima. Hal itu juga harus dihilangkan, agar program yang bagus tersebut bisa memberikan manfaat besar bagi warga Lumajang.
"Ada juga anggapan di masyarakat jika menggunakan persalinan gratis pelayanannya kurang prima, itu harus dirubah," terang politisi PDI Perjuangan itu.
Baca juga: Diterjang Ombak, Akses Jalan Alternatif Pasirian-Tempursari Lumajang Putus Total
Anggaran untuk persalinan gratis telah disetujui sebanyak 5 miliar rupaih. Jika masih kurang, maka bisa diajukan dalam anggaran perubahan. DPRD minta pemerintah agar memperluas kerjasama dengan fasilitas kesehatan milik swasta.
"Kita dorong agar fasilitas persalinan gratis bisa lebih diperluas, bukan hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah saja," terangnya.
Baca juga: Maling Motor Asal Lumajang Beraksi 15 Lokasi di Kabupaten Jember
Komisi D DPRD Lumajang bersama dengan Dinas Kesehatan juga melakukan sosialisasi bersama di Radioa Gloria FM. Harapannya, program persalinan gratis informasinya bisa sampai kepada masyarakat.(Yd/red)
Editor : Redaksi