Kedungjajang - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 32 Desa di Lumajang digelar tanggal 2 Deseber 2021. Pasca Pilkades, Pemerintah diminta melakukan antisipasi potensi konflik, baik konflik perangkat desa ataupun potensi konflik tanah kas desa (TKD).
Hj. Nur Fadilah, Ketua Komisi A DPRD Lumajang menyatakan ada sejumlah konflik TKD yang muncul pasca peralihan kepala desa. Contohnya di Desa Grati, Kades terpilih tidak bisa menggarap TKD karena masih ada persoalan dengan pihak penyewa yang dilakukan Kades Sebelumnya.
Baca juga: Patroli Perintis Presisi Sat Samapta Polres Lumajang Perketat Pengamanan Malam, Cegah Aksi 3C
"Nah, kejadian ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau Kadesnya ganti, maka TKD-nya seharusnya bisa langsung digarap," terang politisi Gerindra itu.
Disamping TKD, yang potensi muncul konflik ada Perangkat Desa. Pasalnya, saat pemilihan Kepala Desa perangkat desa terkadang ada memihak kepada salah satu calon.
Baca juga: Pelaku Curanmor yang Sempat Kabur Akhirnya Dibekuk Tim Resmob Polres Lumajang, Satu Pisau Disita
Akhirnya, setelah calon yang didukung tidak terpilih, maka pendukung Kades terpilih meminta perangkat yang dianggap tidak netral untuk dipecat. "Ini juga menjadi potensi konflik, kita minta Pemkab agar Perangkat Desa netral, agar setiap kali Pilkades tidak selalu gonta-ganti Perangkat Desa," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi