Kedungjajang - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 32 Desa di Lumajang digelar tanggal 2 Deseber 2021. Pasca Pilkades, Pemerintah diminta melakukan antisipasi potensi konflik, baik konflik perangkat desa ataupun potensi konflik tanah kas desa (TKD).
Baca juga: Polres Lumajang Amankan Dua Pria Terduga Pelaku Asusila terhadap Anak, Korban Mawar dan Melati
Hj. Nur Fadilah, Ketua Komisi A DPRD Lumajang menyatakan ada sejumlah konflik TKD yang muncul pasca peralihan kepala desa. Contohnya di Desa Grati, Kades terpilih tidak bisa menggarap TKD karena masih ada persoalan dengan pihak penyewa yang dilakukan Kades Sebelumnya.
Baca juga: Bunda Indah: Semakin Terbuka Pemerintah, Semakin Tinggi Kepercayaan Masyarakat
"Nah, kejadian ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau Kadesnya ganti, maka TKD-nya seharusnya bisa langsung digarap," terang politisi Gerindra itu.
Disamping TKD, yang potensi muncul konflik ada Perangkat Desa. Pasalnya, saat pemilihan Kepala Desa perangkat desa terkadang ada memihak kepada salah satu calon.
Baca juga: Ganggu Penataan Kabel Telekomunikasi, Satpol PP Lumajang Tertibkan Reklame di Jalan PB Sudirman
Akhirnya, setelah calon yang didukung tidak terpilih, maka pendukung Kades terpilih meminta perangkat yang dianggap tidak netral untuk dipecat. "Ini juga menjadi potensi konflik, kita minta Pemkab agar Perangkat Desa netral, agar setiap kali Pilkades tidak selalu gonta-ganti Perangkat Desa," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi