Lumajang - Komisi C DPRD Lumajang prihatin dengan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) tambang pasir yang masih kecil. DPRD kemudian menyarankan selama stokpile terpadu belum beroperasi, bisa dijadikan cek poin surat keterangan asal barang (SKAB) pasir.
Semua truk pasir yang melintas di cek satu persatu apakah ada SKAB-nya. Disamping petugas dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) dimulut tambang, namun perlu juga pengetatan dijalan utama khususnya di Sumbersuko.
Baca juga: Patroli Malam, Polsek Jatiroto Intensifkan Pengamanan Pertokoan dan ATM Antisipasi Kejahatan 3C
"Kami mendorong BPRD dengan meminta bantuan dinas lain untuk melakukan pengetatan pengecekan SKAB," ujar Hadi Nur Kiswanto, Ketua Komisi C DPRD Lumajang, Selasa (14/06/2022).
Baca juga: Kapolres Lumajang Silaturahmi ke Sesepuh Ranu Pani, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas di Lereng Semeru
Sementara itu, Nugraha Yuda Kepala Dinas Perhungan mengaku sudah diminta bantuan BPRD untuk melakukan razia bersama. Pada Senin (13/06) petugas gabungan sudah melakukan razia di jalan raya Sumbersuko.
Semua truk pasir yang melintas dihentikan dan diminta masuk ke stokpile bersama. Ada 120 truk pasir, 22 truk angkuta batu, 24 angkutan sirtu, 35 tronton dan 1 truk gandeng.
Baca juga: Kapolres Lumajang Naik Motor Trail Pantau Karhutla TNBTS, Perintahkan Pembuatan Fire Break
Dari sekian truk yang dihentikan ada 2 truk yang tidak membawa SKAB. Karena masih tahap sosialisasi, maka yang tidak membawa SKAB teguran dan himbauan oleh BPRD. "Karena masih tahap sosialisasi, maka hanya diberi himbauan oleh BPRD," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi