Lumajang - Banjir dan longsor di Desa Wisata Ranupani Kecamatan Senduro menjadi perhatian DPRD Lumajang. Pasalnya, banjir bandang yang melanda membawa materil lumpur yang tebal yang berasal dari lahan pertanian.
Drs. H. Suigsan MM, Wakil Ketua DPRD Lumajang meminta ada perhatian khusus bagi pola pertanian di Ranupani. Jika tidak ada perubahan pola pertanian, 20 tahun kedepan maka tanah di bukit-bukit akan terbawa air hujan dan bisa menimbun danau Ranupani bahkan bisa menimbun permukiman warga.
Baca juga: KPU Mulai Distribusikan Logistik Pilkada Lumajang 2024
"Kita minta pemerintah memberikan perhatian khusus, bahkan bila perlu ada sanksi bagi pertanian yang tidak menerapkan pola keseimbangan alam," jelas politisi Golkar itu, Senin (10/10/2022).
Baca juga: Beredar Foto Mesra Mirip Ketua DPRD Lumajang, Masyarakat Peduli Moral dan Pendekar Lapor ke BK Dewan
Pola pertanian terasering harus diterapkan dengan ketat, jika ingin Desa Wisata Ranupani bisa tetap lestari. Jika masyarakat tidak disiplin dan tidak saling mengingatkan, maka bahaya bencana akan menghantui warga Ranupani.
"Solusinya ada pertanian terasering. Lebih baik lagi jika diimbangi dengan penghijauan tanaman keras agar lereng-lereng bukit semakin kuat," paparnya.
Baca juga: Euthanasia dan Perawatan Paliatif, Dilema Etik Antara Hak Hidup dan Hak Untuk Mengakhiri Penderitaan
Sebelumnya, Bupati Lumajang Thoriqul Haq juga mengunjungi lokasi banjir bandang di Desa Ranupani. Cak Thoriq juga meminta agar pola pertanian kentang dan bawang dirubah menjadi terasering.(Yd/red)
Editor : Redaksi