Sukodono - Lewat Dewan Mendengar, Wakil Ketua DPRD Lumajang H. Bukasan meminta jajaran pemerintahan sinergi dalam membangun kemajuan Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal. Pemerintah harus bisa menfasilitasi tentang pengurusan ijin produksi, operasional, layanan keuangan hingga pemasarannya.
"Harus ada sinergi antar lembaga di pemerintahan dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya UKM di Lumajang," ujar Bukasan saat talkshow di Radio Gloria FM, Selasa (25/10/2022).
Baca juga: KPU Mulai Distribusikan Logistik Pilkada Lumajang 2024
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) bisa memfasilitasi dengan pinjaman lunak, Dinas Perijinan menfasilitasi pengurusan ijin, Dinas Pariwisata melakukan promosi dan lainnya. Sehingga produk yang dihasilkan UKM di Lumajang terjamin dan tentunya berkualitas.
Baca juga: Beredar Foto Mesra Mirip Ketua DPRD Lumajang, Masyarakat Peduli Moral dan Pendekar Lapor ke BK Dewan
Meski sudah ada Perbup tentang 30 persen produk UKM harus masuk di toko ritel modern, namun secara kualitas juga harus diperhatikan. Sebab, toko ritel modern akan memasukan barang, tentunya dengan standat tertentu. "Jika tidak sesuai standart mereka, maka produk UKM Lumajang sulit masuk ke ritel modern," jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Samsul Nurul Huda SE, Kabid Usaha Mikro dan Industri DKUKMPP menyatakan, memang ada sejumlah kendala produk UKM Lumajang belum bisa masuk ke toko ritel modern. Salah satunya masih banyak produk UKM tidak memiliki ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Ada juga soal packaging, yang tidak sesuai dengan rak toko ritel modern.
Baca juga: Euthanasia dan Perawatan Paliatif, Dilema Etik Antara Hak Hidup dan Hak Untuk Mengakhiri Penderitaan
"Kita akan terus menfasilitasi UKM di Lumajang untuk maju, kita sudah menfasilitasi pembuatan NIB, rencana juga akan melakukan pendampingan pengurusan ijin lainnya," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi