Kedungjajang - Pemerintah menginstruksikan pembelian mobil listrik untuk kendaraan dinas melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022. Namun, sejumlah daerah seperti Solo mencoret anggaran pengadaan mobil listrik pada APBD tahun 2023.
Bupati Lumajang Thoriqul Haq usai parpurna penyampaian nota keuangan R-APBD tahun 2023 juga masih kebingungan soal pengadaan mobil listrik. Jika ada pengadaan mobil listrik, nantinya akan dipakai siapa, akan digunakan untuk apa, karena masih belum menjadi kebutuhan prioritas.
Baca juga: Legenda Argasonya Lumajang Tampil di Gedung Negara Grahadi Surabaya
"Misalnya mau dipakai Bupati apa berkebutuhan. Terus kalau beli mobil listrik difungsikan untuk apa," jelas Cak Thoriq di gedung DPRD Lumajang, Rabu (09/11/2022).
Baca juga: Pemerintah Akan Kembangkan Ranuyoso Jadi Pusat Ekonomi Lumajang
Meski belum menjadi prioritas, karena sudah ada Instruksi Presiden, nantinya pengadaan mobil listrik akan dibahas dengan DPRD Lumajang. Namun, Cak Thoriq menilai pengadaan mobil listrik masih belum menjadi prioritas di R-APBD tahun 2023. "Nanti kita bahas bersama DPRD, butuh apa tidak," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi