Lumajang – Di tengah ketidakpastian status kepegawaian dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil langkah berani: tetap mempekerjakan ribuan tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) meski mereka tidak tercantum dalam struktur resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyatakan pihaknya tak akan tinggal diam melihat ribuan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun justru terancam kehilangan pekerjaan hanya karena belum memiliki kejelasan status dari pusat.
Baca juga: Polsek Jatiroto Kenalkan SMA Kemala Taruna Bhayangkara kepada Pelajar SMPN 1
“Kami tetap pertahankan mereka sebagai tenaga kontrak bulanan. Ini soal kemanusiaan, mereka sudah bekerja dan berkontribusi, masa tiba-tiba disingkirkan?” tegas Indah, Senin (14/7).
Data yang disampaikan cukup mengejutkan: 207 orang masuk kategori R2, lebih dari 3.153 orang kategori R3—yang berkali-kali ikut seleksi tapi tak kunjung lolos—dan 913 orang masuk kategori R4 alias tak tercatat di database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Baca juga: Patroli Malam Digencarkan, Polisi Sasar Titik Rawan 3C di Lumajang
Situasi ini memperlihatkan betapa rumit dan tidak berpihaknya sistem birokrasi yang ada. Namun Pemkab Lumajang memilih berdiri di sisi para pekerja.
“Kami tak mau menunggu tanpa kepastian. Mereka tetap diberi ruang untuk bekerja. Guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis—mereka ujung tombak pelayanan publik,” tandas Indah.
Baca juga: Polsek Kunir Kenalkan SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Sasar Siswa Kelas IX SMPN 1 Kunir
Langkah ini menjadi sinyal keras bagi pemerintah pusat: daerah tidak bisa terus menunggu tanpa solusi konkret, sementara para tenaga Non-ASN menggantung nasib mereka di ujung kebijakan yang tak kunjung pasti (Ind/red).
Editor : Redaksi