Lumajang– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang terus tancap gas mempercepat transformasi menuju pemerintahan digital yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Langkah ini ditegaskan oleh Plt. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Akhmad Taufik Hidayat, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Indeks SPBE Menuju Transformasi Pemerintahan Digital, di Ruang Narariya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Jumat (17/10/2025).
Baca juga: STKIP PGRI Lumajang Gelar Rangkaian Lomba dan Pameran Karya Mahasiswa dalam Dies Natalis ke-40
Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Bupati, para Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD dr. Haryoto, sejumlah camat dan kepala puskesmas, serta menghadirkan Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D., asesor eksternal SPBE dari Kementerian PANRB sebagai narasumber.
Dalam arahannya, Akhmad Taufik menegaskan bahwa peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi prioritas strategis daerah sebagaimana tertuang dalam Perbup Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024–2026.
“Implementasi SPBE bukan hanya tugas Dinas Kominfo, tapi tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Transformasi digital hanya berhasil jika semua bergerak dalam semangat yang sama,” tegasnya.
Indeks SPBE Lumajang Terus Melonjak
Data menunjukkan capaian indeks SPBE Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan konsisten dalam empat tahun terakhir:
2021: 2,56 (kategori cukup)
2022: 2,60 (baik)
2023: 2,93
2024: 3,39 (kategori baik)
Kinerja positif tersebut membuat Kabupaten Lumajang tidak lagi menjadi lokus pemantauan SPBE tahun 2025, berdasarkan surat resmi Kementerian PANRB tertanggal 8 Juli 2025. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa tata kelola digital Lumajang telah berada di jalur yang tepat.
Baca juga: Hujan Deras dan Angin Kencang Mengamuk di Rowokangkung, 17 Rumah Rusak dan Listrik Padam
Susun Peta Jalan Digital Lumajang
Untuk memperkuat fondasi transformasi, Pemkab Lumajang tengah menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE dengan pendampingan langsung dari Tony Dwi Susanto. Dokumen strategis ini akan menjadi peta jalan digitalisasi layanan publik, mencakup integrasi sistem data, proses bisnis, infrastruktur, hingga keamanan siber.
“Arsitektur SPBE akan memetakan kondisi ideal yang ingin dicapai. Melalui gap analysis, kita bisa menyusun langkah konkret menuju sistem pemerintahan digital yang terintegrasi,” jelas Tony.
Sementara Peta Rencana SPBE akan menjadi pedoman arah kebijakan digital daerah yang diselaraskan dengan RPJMD, Renstra, dan Peta Rencana SPBE Nasional.
Baca juga: Lumajang Sabet Empat Penghargaan Penyakit Hewan Menular Strategis, Bukti Ketangguhan Peternakan
Sinergi Jadi Kunci Transformasi
Dalam kegiatan bimtek, tenaga teknis dari 13 perangkat daerah mengikuti pendalaman materi, studi kasus, dan praktik pemetaan digitalisasi layanan publik. Akhmad Taufik menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar seluruh OPD berperan aktif mendorong peningkatan indeks SPBE.
“Transformasi digital tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jika semua perangkat daerah bergerak bersama, kita bisa mewujudkan birokrasi yang cepat, cerdas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum nyata mempercepat digitalisasi birokrasi di Kabupaten Lumajang.
“Kita tidak ingin SPBE hanya jadi seremonial. Ini adalah lompatan menuju pemerintahan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas,” pungkasnya (Ind/red).
Editor : Redaksi