Lumajang – Pemerintah Kabupaten Lumajang menempatkan capaian positif pembangunan sebagai fondasi strategis dalam memastikan pemanfaatan Bantuan Tidak Terduga (BTT) berjalan efektif, kredibel, dan berkelanjutan. Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah terkait pemanfaatan BTT yang digelar di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Jumat (19/12/2025).
Baca juga: BEM STIH Jenderal Sudirman Lumajang Dorong Akademik dan Kepemudaan melalui Pelatihan Karya Ilmiah
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menilai perbaikan sejumlah indikator pembangunan menjadi modal kepercayaan dalam pengelolaan kebijakan fiskal, termasuk BTT. Ia menyoroti penurunan angka stunting dari 29,9 persen menjadi 23,4 persen serta penurunan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 8 persen. Di bidang tata kelola keuangan, Lumajang juga mencatatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tujuh tahun berturut-turut.
“Capaian ini menunjukkan tata kelola yang relatif kuat. Kepercayaan yang telah dibangun menjadi modal penting agar BTT tidak dipersepsikan sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan yang kredibel,” ujar Indah Amperawati.
Dari perspektif pemerintah pusat, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa rekam jejak kinerja daerah menjadi faktor penentu dalam memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan BTT. Menurutnya, daerah dengan tata kelola anggaran yang baik cenderung lebih siap memanfaatkan BTT secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
Baca juga: Parade Drumband Jadi Ikon Perayaan Harjalu ke-770 Lumajang
“Ketika tata kelola sudah terbukti solid, BTT tidak hanya berfungsi sebagai instrumen tanggap darurat, tetapi juga mendukung agenda pembangunan manusia, kesejahteraan sosial, dan mitigasi risiko secara berkelanjutan,” kata Fatoni.
Baca juga: Polsek Ranuyoso Atur Lalu Lintas di Pasar Gedang, Arus Kendaraan Terpantau Lancar
Rapat koordinasi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan Lumajang menekan stunting, mengurangi kemiskinan, serta menjaga disiplin keuangan publik telah membentuk fondasi kebijakan yang kuat. Dengan modal kepercayaan itu, pemanfaatan BTT diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan respons darurat dan arah pembangunan jangka panjang.
“Kinerja positif bukan sekadar deretan angka, melainkan fondasi untuk memastikan setiap keputusan fiskal termasuk penggunaan BTT memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga Lumajang,” pungkas Indah Amperawati (Red).
Editor : Redaksi