Wah..! BPJS Terancam Kolap, Ini Buktinya

lumajangsatu.com

Lumajang (lumajangsatu.com) - Program pemerintah Jokowi untuk menanggung baiaya kesehatan rakyat Indonesia dengan BPJS bisa berjalan tidak mulus. Pasalnya, BPJS bisa saja kolap jika banyak warga Indonesia yang menderita penykit ganas karena sering mengkonsumsi makanan, minuman dan obat-obatan yang mengandung zat-zat berbahaya.

Efek yang ditimbulkan jika mengkonsumsi makanan, minuman dan obat-obatan yang mengandung zat-zat berbahaya adalah penyakit yang parah seperti kanker, gagal ginjal dan lainya. Jika itu terjadi, maka BPJS sebagai lembaga yang menanggung biaya kesehatan rakyat Indonesia akan bangkrut dan gulung tikar.

Baca juga: Warga Lumajang Diajak Kenali Gejala dan Pengobatan Penyakit TBC

"Presiden Jokowi sudah mencanangkan 2019 semua warga Indonesia masuk BPJS, jika tidak ada koordinasi antar lembaga maka BPJS akan kolap seperti yang terjadi di Amerika, APBN-nya banyak tersedot untuk beban kesehatan," ujar Drs. Ayub Khan anggota DPR RI Kimisi IX fraksi Demokrat, Sabtu (24/10/2015) 

Indonesia kata Ayub tidak hanya darurat narkoba, namun juga darurat makanan, minuman dan obat-obatan berbahaya. DPR RI kemudian menggandeng Badan Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) RI Surabaya menggelar sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada warga Lumajang.

Baca juga: Wisuda Sekolah Orang Tua Hebat-SOTH, Upaya Lumajang Bebas Stunting

"Indonesia tidak hanya darurat Narkoba, tapi juga darurat makanan, minuman dan obat-obatan berbahaya," paparnya.

Kondisi masyarakat yang tidak faham membedakan mana makanan, minuman dan obat-obatan berbahaya membuat prodak tersebut leluasa di pasaran. Oleh karenanya, DPR RI akan membuat Undang-undang tentang Badan POM, sehingga nantinya bisa memberikan tindakan tidak hanya bersifat teguran saja.

Baca juga: Warga Rowokangkung Lumajang Diajak Kenali dan Cegah Penyakit TBC

"Kita ingin Badan POM bisa menindak tidak hanya memberikan teguran saja, dan kita sudah saipkan untuk rancangan Undang-undangnya pada tahun 2016," pungkas politisi Demokrat itu.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Politik dan Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru