Lumajang(lumajangsatu.com) - Hasil monitoring Kantor Sosial dan Kelurahan di Perkotaan di Lumajang mendapati pengerjaan bedah rumah tidak sesuai dengan anggaran yang diterima oleh warga miskin dari Kemeneterian Sosial. Temuan yang dilaporan Kansos dan Kelurahan ada pengerjaan diatas Rp. 2 juta hingga Rp. 6 jutaan.
"Hasil monitoring kami dilapangan tidak sesuai dengan anggaran, antara 20 hingga 60 persen," kata Kepala Kantor Sosial, Abdul Khodir saat hearing dengan Komisi D DPRD Lumajang, Senin(14/03).
Baca juga: Ketua DPRD Lumajang Bacakan Teks Proklamasi di Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI
Hal yang sama disampaikan oleh, Lurah Kepuharjo, Sugeng mengaku pihaknya tidak pernah dilibatkan dan koordinasi oleh ketua kelompok penerima bedah rumah. Bahkan, pihaknya sering mendapat keluhan dari warga soal dana dari Kemensos dibawa oleh sauara Khotibi.
Baca juga: Kukuhkan 6 Bidang Kepengurusan, GP Ansor Lumajang Usung Visi Bergerak dan Berdampak
"Saya tidak tahu Khotibi, tapi pengerjaan dibawah 60 persenan di Kepuharjo," ungkapnya.
Baca juga: DPRD Lumajang Dukung Pengawasan TMMD ke-129, Pastikan Program Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Sementara di kelurahan Jogotrunan, pihak lurah sering kesulitan untuk mengumpulkan warga penerima bedah rumah. Apalagi, ketua kelompok penerima bernama Danang tidak pernah hadir, padahal tempat tinggalnya tidak jauh dengan kantor kelurahan. "Jujur, yang paling lucu anak dan bapak sama-sama menerima," jelasnya.(ls/red)
Editor : Redaksi