Author : Redaksi

Ritual Melasti di Pantai Watu Pecak sebagai Momentum Umat Hindu Pembersihan Diri dan Alam

Ritual Melasti di Pantai Watu Pecak sebagai Momentum Umat Hindu Pembersihan Diri dan Alam

Lumajang (lumajangsatu.com) - Ratusan umat Hindu dari Lumajang dan Probolinggo dari suku Tengger melakukan upacara melasti di pantai Watu Pecak, Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian. Melasti bagi umat Hindu adalah momentum untuk pembersihan diri (buana alit) dan pembersihan alam (buana agung). "Melasti bagi umat Hindu adalah momentum pembersihan diri dan alam sebelum kita menyambut upacara nyepi," ujar Wira Dharma, Ketua Perhimpunan Pemuda Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lumajang, Minggu (06/03/2016). Dengan pembersihan diri dan pembersihan alam diharapkan akan tercipta ketengan di Lumajang dan kesejahteraan bagi semua. Manusia harus menjaga alam, agar alam bisa memberikan kesejahteraan dan ketentraman sehingga tercipata rasa aman. "Semoga kita diberikan ketenangan dan juga kesejahteraan dengan upaca melasti ini," paparnya. Umat Hindu juga berharap pertambangan liar dipinggir pantai tidak akan terulang lagi. Sebab, bagi umat Hindu laut adalah sumber kekayaan bagi umat manusia, jika ditambang secara serakah maka akan rusak dan akan timbul bencana disana-sini. "Kami berharap tidak ada lagi pertambangan liar di pinggir panatai, karena laut bagi umat hindu dan warga Lumajang adalah kekayaan yang harus dijaga kelestarianya," paparnya. Dari pantauan lumajangsatu.com, upacara melasti diletakan di hutan watu pecak dan tidak ditaruh dipinggir pantai seperti tahuan sebelumnya. Sebab, kondisi pantai sudah rusak akibat pertambangan liar yang terjadi pada tahuan 2015. Usai mengelar upacara di hutan watu pecak, sesaji dari berbagai pura di Lumajang dilarung ke laut. Sedangkan sebagian lagi dibawa pulang untuk ditempatlan di masing-masing pura.(Yd/red)

Sebar Tweet
Ada Indikasi Pelanggaran Program Bedah Rumah, Komisi D Minta Kansos Lapor Pengak Hukum

Ada Indikasi Pelanggaran Program Bedah Rumah, Komisi D Minta Kansos Lapor Pengak Hukum

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi D DPRD Lumajang bersama Kantor Sosial melakukan sidak ke sejumlah rumah yang mendapatkan program bedah rumah. Komisi D DPRD kaget, karena realisasinya tidak mencerminkan uang 10 juta seperti anggaran yang diberikan. "Kami sangat kaget ya, ini sudah menyalahi aturan dan sudah tidak benar dalam pelaksanaannya," ujar Sugianto Ketua Komisi D DPRD Lumajang, Senin ( 07/03/2016). Komisi D mendesak Kantor Sosial menelusuri kelompok-kelompok yang menjadi pelaksana program bedah rumah bagi warga miskin. Meski sudah diberi deadline untik menyelesaikan pelaksanaan bedah rumah, namun sudah ada indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaanya. "Meski sudah ada deadline dari Kansos, tapi bagi kami sudah tidak ada toleransi dan kami meminta kepada Kansos untuk merekomendasi kepada penegak hukum," papar politisi PKB asal Pronojiwo itu. Dari pantauan Komisi D, realisasi bedah rumah jika dilihat hasil pembangunannya tidak lebih dari 3 juta rupiah. Sebagian hanya dibangun temboknya, ada atapnya saja, bagian depan saja bahkan ada yang setelah dibedah malah semakin parah. "Kalau diuangkan realisasinya paling banyak 3 juta rupiah saja, bahkan ada rumah setelah dibedah rumahnya malah semakin bocor," jelasnya. Ada sekitar 90 orang yang mendapatkan program bedah rumah dari Kementrian Sosial. Dimana, 90 titik tersebut tersebar di 5 kelurahan yakni Jogoyudan, Jogotrunan, Kepuharjo, Rogotrunan dan Tompokersan.(Yd/red).

Sebar Tweet