Author : Redaksi

Lumajang(lumajangsatu.com)- Peyerapan dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) masih kurang maksimal. Pasalnya, dana yang kembali ke kas daerah dari jamkesmas dan jamkesda hampir 50 persen. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, H. Bukasan SP.d, MM meminta agar rumah sakit pemerintah dalam hal ini RS. Dr. Haryoto sebenarnya bisa bekerjasama dengan rumah sakit lain (swasta) yang ada di Kabupaten Lumajang.  Dengan begitu, serapan dananya bisa maksimal, yang dibarengi meningkatnya layanan kesehatan ke masyarakat. Berikut tidak lagi terjadi ungkapan 'eman' karena dana harus kembali hampir 50 persen Ketika rumah sakit pemerintah menyatakan sudah penuh untuk pelayanan masyarakat yang berhak atas dana Jamkesmas dan Jamkesda, rumah sakit pemerintah bisa memberi rujukan kepada pasien yang berhak mendapat layanan dana tersebut untuk berobat ke rumah sakit lain (swasta). Dari pengamatan Komisi B DPRD terungkap, banyak sebab mengapa masyarakat yang sesungguhnya tidak mampu namun memilih rumah sakit swasta, walaupun resiko harus mengeluarkan dana sendiri. "Masyarakat sebenarnya ingin memaksimalkan peran rumah sakit untuk mendapatkan layanan, namun jika pihak rumah sakit tidak mampu mengcover semua pasien yang datang, maka harus ada langkah lain," paparnya, Selasa (26/11/2013). Dijelaskan oleh Bukasan, kerjasama ini memang perlu dilakukan. Agar dana Jamkesmas dan Jamkesda bisa terserap. Buktinya, kata Bukasan, daerah lain sudah bisa melakukan kerjasama antara rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit lain yang ada di daerah itu. Sebenarnya, dana yang tersedia untuk Jamkesmas dan Jamkesda jumlahnya cukup besar, dan seharusnya dana yang besar itu bisa terserap untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2012 lalu, dana tersebut masih tersisa dalam jumlah yang cukup besar hampir mencapai 50 persennya, karena banyaknya masyarakat yang menggunakan rumah sakit swasta jika layanan di rumah sakit milik pemerintah dalam kondisi penuh.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sejumlah masyarakat yang menamakan diri Komunitas Pinter mendatangi gedung dewan, selasa, (26/11/2013) guna melakukan audensi dengan anggota DPRD Lumajang. Komunitas Pintar menyampaikan beberapa tuntutan kepada wakil rakyat terkait dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan diluncurkan mulai januari 2014 tersebut. Dalam tuntutannya, mereka meminta agar ada jaminan seluruh rakyat miskin di Kabupaten Lumajang tercover sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Sehingga, nantinya secara otomatis akan tercover sebagai peserta JKN katagori penerima bantuan iuran (PBI). Mereka juga mendesak agar pemerintah Kabupaten Lumajang untuk melakukan pendataan ulang terhadap warga miskin dan tidak mampu serta warga yang cacat total di Kabupaten Lumajang. Tujuannya adalah untuk memastikan agar mereka nantinya tercover dalam program JKN kategori PBI. Menurut A’ak Abdullah al Kudus, anggota komunitas Pinter, selama ini pendataan untuk masyarakat miskin selalu carut marut. Semisal, untuk program Raskin maupun program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) beberapa waktu lalu. “Masih banyak masyarakat yang mestinya tercover, ternyata tidak dapat bantuan program tersebut, sebaliknya, masyarakat yang tergolong mampu malah mendapatkan program dari pemerintah pusat itu," paparnya Komunitas Pinter juga meminta memastikan dan menjamin bahwa selama proses transisi hingga 2019, sebanyak 40% penduduk Lumajang dicover dalam Jamkesda dan bagi yang belum tercover dalam Jamkesda masih bisa menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa setempat. “Sehingga,  anggaran sebesar Rp 5 milyar dari APBD untuk program tersebut dapat terserap dengan baik dan tepat sasaran,” imbuhnya. Mereka juga meminta agar DPRD Lumajang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan JKN di Kabupaten Lumajang. Juga, ikut mengawal terbentuknya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Kabupaten Lumajang agar program ini bisa berjalan dengan baik dan professional. “Fasilitas pelayanan kesehatan, juga perlu diawasi untuk memastikan keselarasan dengan tujuan utama dari program Jaminan Kesehatan Nasional ini,” jelasnya. Komunitas Pinter ditemui Wakil Ketua DPRD Lumajang, Achmad Jauhari, ketua Komisi D, Bukasan, Wakil Ketua Komisi D, Syaiful Adi, dan Sekretaris Komisi D, Habib Muttaqien. Mereka mengatakan, bahwa kertas tuntutan yang disampaikan kepada dewan sudah selaras dengan DPRD Lumajang. Jauhari mengatakan bahwa, program tersebut memang baru diketahui oleh segelintir orang saja. Meskipun, dia mengakui bahwa program JKN tidak semudah mengembalikkan tangan. “Di awal tahun ini pasti carut marut, karena beberapa regulasi masih belum rampung. Tapi, kita harus mendukung program ini agar berjalan sukses,” terag Jauhrai. Sementara itu Bukasan menambahkan, bahwa pendataan selama ini memang menjadi masalah besar. Sebenarnya pihaknya sudah meminta agar dinas kesehatan melakukan pendataan mandiri terkait dengan progam Jamkesmas. Dinkes pun akhirnya meminta bidan untuk melakukan pendataan. “Tapi, itu juga tidak efektif, karena memang bukan tugasnya bidan,” jelasya. Untuk itu, dia meminta kepada Dinkes untuk sering-sering berkoordinasi dengan BPS agar data penerima Jamkesmas benar-benar tepat sasaran. “Pendataan memang menjadi problem. Mosok Abah saya masuk penerima program BLSM,” pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lumajang kembali menggelandang belasan pelajar yang kedapatan berkeliaran dialun-alun saat jam pelajaran berlangusng. Belasan pelajar yang diketahui sebagai siswa Yayasan SMA Katolik Sugiyo Pranoto langsung diangkut petugas satpol PP menggunakan mobil. "12 siswa ini tadi diamankan oleh petugas satpol PP yang ada di alun-alun, namun mereka tidak bolos akan tetapi dipulangkan lebih awal oleh para gurunya," ujar Sofyan staf penyidikan Satpol PP Lumajang, kepada sejumlah wartawan, Senin (25/11/2013) Menurutnya, saat diperiksa dikantor satpol PP belasan siswa tersebut diketahui dipulangkan awal, karena para guru ada agenda ngelayat mantan guru yang meninggal dunia. Setelah diberi penjelasan, jika berkeliaran saat jam pelajaran apalagi ditempat keramaian seperti alun-alun para pelajar pasti akan diamankn oleh satpol PP. "Ya kita beri penjelasan jika ingin main, jangan pakai seragam sekolah, apalagi saat jam pelajaran kalau tidak kita tertibkan dilihat masyarakat pasti akan ada persepsi yang macam-macam, satpol mebiarkan lah," paparnya. Selama ini, satpol PP sering mendapat aduan dari sekolah agar membantu mengamankan siswanya, jika berkeliaran saat jam sekolah. Para siswa, kata sofyan biasanya menggunakan alasan dipulangkan awal oleh sekolah. "Kita sering mendapatkan pengaduan oleh sekolah untuk menertibkan siswanya yang bolos, seperti banyak di jembatan perak Piket Nol," terangnya. Sementara itu, Agus salah satu Guru SMA Katolik Sugiyo Pranoto membenarkan bahwa siswanya dipulangkan lebih awal karena para guru ada agenda ngelayat mantan guru yang meninggal. Ia menegaskan bahwa siswanya tidak bolos atau lari dari kelas saat jam pelajaran berlangsung. "Kami tegaskan ya, siswa kami tidak bolos tapi karena dipulangkan lebih awal," akunya. Ia menjelaskan, para siswa yang diamankan rata-rata adalah siswa panti asuhan yang biasanya dijemput oleh mobil. Karena dipulangkan lebih awal, maka para siswa berjalan menuju mobil jemputan yanga ada di gereja baratnya alun-alun. "Mereka sedang menuju mobil jemputan yang ada di gereja," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus menyoroti carut marutnya pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Lumajang. Sebagai kota yang menyandang gelar Adipura, sudah selayaknya gelar tersebut tidak hanya dinikmati oleh elit saja, namun juga bisa dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat Lumajang. "Selama ini kita mendapat gelar Adipura, namun yang mendapat manfaat hanya formalitas dari pemerintah saja," ujar Supratman, legislator PDI Perjuangan Lumajang, Senin (25/11/2013). Fakta di lapangan sangat jauh berbeda dengan gelar yang didapat, karena sampah masih menjadi hal yang meresahkan bagi masyarakat, baik yang diperkotaan maupun ditingkat kecamatan. PDIP berharap kepada dinas lingkungan hidup (DLH) dan dinas Pasar, untuk melakukan kerjasama yang baik dalam pengelolaan sampah. "Kami berharap kepada dua lembaga itu, untuk bekerjasama dengan baik guna mengelola sampah yang ada di pasar-pasar Kecamatan," terangnya. Dalam pembahasan dengan mitra kerja beberapa waktu lalu, PDIP memberikan masukan agar dua dinas tersebut menempatkan kontainer sampah di pasar kecamatan. Dimana, kontainer sampah kewenangannya berada di DLH, sedangkan tempatnya dikewenangannya berada di dinas pasar. "Kami minta agar kontainer sampah bisa diletakkan di pasar-pasar kecamatan, seperti Senduro, candipuro dan Yosowilangun," terangnya. Ia juga menyoroti sampah-sampah disungai yang ada ditengah kota. Pasalnya, sejumlah sungai yang ada di dalam kota Lumajang sangat kotor dengan sampah. "Lah apalagi yang didepan mata ini, kita juga mempertanyakan penilaian Adipura, sehingga perlu ditingktkan pengawasannya agar sampah tidak menjadi persoalan lagi," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sejak tahun 80-an Puluhan benda-benda purbakala peninggalan era Majapahit mulai diambil dan disimpan di Kantor P dan K (pendidikan dan kebudayaan) saat ini menjadi Kantor Diknas Kabupaten Lumajang, belakangan ini sudah tidak diketahui keberadaanya. Sementara itu, dinas terkait tidak bisa memberikan keterangan yang jelas, kenapa benda-benda purbakala tersebut bisa hilang. Dari semua benda-benda purbakala yang telah dirampas dari warga oleh pemerintah Kabupaten Lumajang itu dipastikan peninggalan era Majapahit, berdasar dari relief, bentuk dan karakternya. "Benda-benda yang sarat dengan sejarah itu, kini sudah hilang," kata Mansyur Hidayat, ketua Masyarakat Peduli Peninggaalan Majapahit Timur (MPPMT) Lumajang, Senin (25/11/2013). Untuk membuktikan bahwa benda-benda tersbut pernah ditemukan, penelusuran mulai dilakukan dan mengarah ke Dusun Njabon, Desa/ Kecamatan Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang. Sumadi alias Samijan (90), adalah seorang kakaek yang menjadi saksi hidup satu dari beberapa penemu barang purbakala. Dalam sebuah wawancara, ketika ditemui di rumahnya, Sumaji yang mengaku sudah pikun itu menuturkan sekilas penemuannya pada waktu itu. "Yo gak sengojo, pas macul-macul ndek pekarangan," kata sang kakek. Bahkan, kakek renta itupun sudah lupa, tahun berapa dirinya menemukan benda-benda purbakala itu yang akhirnya di rampas. Namun Sumaji masih bisa menyebutkan dari beberapa temuannya, seperti tembikar, guci, senjata berupa mata panah, pangidon (tempat pembuangan ludah) dan sejumlah benda purbakala lainnya yang jumlahnya puluhan tersebut. Meski begitu, lanjut Sumaji, benda-benda purbakala yang ditemukan di pekarangannya sendiri itu akhirnya dirampas pemerintah Kabupaten Lumajang, yang waktu itu berdalih untuk diamankan dan disimpan di museum. "Jarene ben aman, kudu disimpen nang musium ," kata sang kakek, dalam logat Jawa-nya. Sumaji sempat mengaku, waktu itu dirinya dikasih uang sebesar Rp 115 ribu sebagai ganti lalahnya. Kini, benda-benda purbakala yang katanya disimpan di kantor Diknas itu diketahui sudah tidak ada lagi. Hal itu diketahui setelah MMPM Timur melakukan penelusuran, barang-barang purbakala tersebut. "Tak ada satupun benda-benda purbakala itu yang tersisa. Bahkan, dinas terkait juga tidak bisa memberikan keterangan, kenapa benda-benda tersebut bisa raib, "terangnya. Atas hilangnya puluhan benda-benda purbakala yang menjadi lambang kebesaran Kabupaten Lumajang ini, kini menjadi perhatian serius para pemerhati benda purbakala di Kabupaten Lumajang. "Dengan investigasi yang melibatkan sejumlah unsure termasuk media, pada akhirnya akan diketahui kemana sebenarnya benda-benda tersebut. Dengan begitu akan labih jelas, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dari peristiwa ini," pungkas Mansyur.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)-PSIL Lumajang lolos ke babak kedua liga Remaja U-18, usai ditahan imbang Putra Ijen Jember di Stadion Semeru Lumajang. Meksi permainan "Laskar Wirabhumi" tidak mengigit, dengan raihan satu poin sudah cukup untuk bisa melangkah ke jenjang kompetisi Liga Remaja selanjutnya. Permaianan PSIL Muda tidak muncul saat melawan Persipro dan Banyuwangi United. Sehingga, tidak bisa mempersembahkan kemenangan pada pendukungnya dan masyarakat Lumajang. "Banyak pekerajaan rumah bagi PSIL muda, khususnya official." ujar Pelatih Kepala PSIL Muda, Suharto usai pertandingan. Menurut dia, anak asuhnya lebih banyak melihat bola dan tidak banyak meguasai bola. Lini Tengah dan depan kerap tidak ada komunikasi untuk mencetak gol. "Ini pekerjaan berat, karena tim yang lolos ke 12 besar jelas memiliki permainan terbaiknya," ungkapnya.(yan/red)

Lumajang(kabarlumajang.net)-Dukungan ratusan supporter yang hadir di Stadion Semeru Lumajang, membuat PSIL memberikan permainan terbaiknya. Bahkan, di pertandingan ke tiga PSIL melawan Putra Ijen Jember, Bonek Lumajan bersama The Bless Mania hadir dengan menyayikan lagu menyemangati Laskar Wirabhumi. Bahkan, supporter The Bles bersama Bonek tak henti-hentinya memberikan dukungan mulai menit babak pertama hingga babak kedua. Dukunga pemain ke 12, mampu memberikan suntikan semangat dan pemain Putra Ijen tak mampu mengembangkan permainan. "Bonek-The Bles memanang seduluran." ujar Burhan salah satu supporter. Riuh suara para Supporter The Bless dan Bonek memberikan aroma pertandingan berkelas di Lumajang. Sehingga, pertandingan bola untuk PSIL terasa spesial dan menjadi kebanggaan bagi semua masyarakat Lumajang. "Sepak bola tanpa supporter seperti Laut tanpa garam," ujar Manajer PSIL Lumajang. H. Thoriq.(Yan/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang terus melakukan sosialisasi Pileg 2014. Berbagai komunitas tidak luput dari sasaran KPU untuk melakukan sosialisasi guna menekan angka golput pada pemilu 2014. Kita sudah 5 kali melakukan sosialisai pemilu 2014, termausk di tempat eks lokalisasi Dolok, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang, Ujar Yuyun Baharita Komisoner KPU Lumajang, disela-sela acara sosialisasi, Sabtu (23/11/2013). Menurutnya, KPU mencoba menampilkan hal yang berbeda dengan melakukan sosialisasi turun langsung ketempat yang menjadi sasaran sosialisasi. Harapannya, kegiatan sosialisais bisa tepat sasaran dan sesuai dengan target yang diinginkan. Kita mencoba untuk melakukan sosialisasi turun langsung dan mendekat kepada konstituen sosialisai, Paparnya. Sosialisasi di eks lokalisasi Dolog, KPU mencoba untuk mendekat di tempat yang menjadi eks lokalisasi. KPU tidak lagi mengundang para Wanita Tuna Susila (WTS) yang menjadi penghuni eks lokalisai untuk datang ke balai desa, atau gedung yang dijadikan acara sosialisasi. Kita tempatkan di eks lokalisasi, tepatnya dirumah pak RT, Jelasnya. Namun sayang, acara sosialisasi kepada para WTS penghuni eks lokalisasi dolog tidak berjalan sesuai dengan target. Dimana yang hadir bukan para WTS-nya, namun para pemilik rumah yang mejadi tempat para WTS. Ya waktunya tidak tepat, karena deseleggarakan pagi, sehingga para mbak-mbak-nya tidak bisa hadir karena masih tidur usai bekerja semalaman, Aku Yuyun. Sebelumnya, pada sosialisai Pilkada dan pilgub jatim beberapa waktu lalu, para peserta banyak yang hadir dari para WTS. Sebab, waktunya dilakukan sekitar jam 2 siang, sehingga para penghuni eks lokalisasi sudah bangun. Pilkada dan Pilgub pesertanya sangat banyak, Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Langkah mencla-mencle dan ketidak tegasan Panwaslu Kabupaten Lumajang atas banner yang melanggar mulai menuai protes dari beberapa pengurus Partai Politik. Lukman Purwanto, Ketua Lajnah Pemenangan PPP Lumajang amat menyayangkan langkah Panwaslu yang belum menertibkan banner salah satu parpol penguasa yang jelas-jelas melanggar. "Kami sangat menyayangkan ketidak tegasan Panwaslu, yang tak segera menertibkan baleho parpol yang jelas-jelas melanggar," Ujar Lukman, kepada lumajangsatu.com, Sabtu (23/11/2013). Ia berharap Panwaslu bisa berlaku netral dengan tidak tebang pilih dalam menertibkan banner-banner yang melanggar. Jika semuanya dibersihkan, maka harus dibersihkan semua, jika dibiarkan maka harus dibiarkan semua. "Panwaslu jangan tebang pilih, bersihkan satu bersihakn semua, dibiarkan satu maka dibiarkan semua," Terangnya. Jika Panwaslu tetap berlaku tebang pilih, maka PPP Lumajang akan mengirimkan surat kepada Bawaslu agar menegur Panwaslu Lumajang. Jika tetap tidak digubris, maka langkah melaporkan ketidak netralan Panwaslu kepada DKPP akan dilakukan. "Kita akan surati Bawaslu, jika diperlukan kita akan laporkan kepada DKPP," Pungkasnya. Sementara itu, Al-mas'udi, Ketua Komisoner PAnwaslu Lumajang menyangkal bahwa Panwaslu berlaku tidak netral dan tebang pilih. Ia berdalih, masih adanya sejumlah banner yang melanggar karena keterbatasan personel dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Panwaslu untuk melakukan penertiban. "Kami tegaskan Panwaslu netral, waktu kami banyak terkuras untuk melakukan rapat dan koordinasi," Terangnya. Ia meminta ma'af kepada rakyat Lumajang dan meminta agar warga bisa bersabar sampai panwaslu bisa menertibkan semua banner yang melanggar. Pihaknya juga akan memberikan rekomendasi kepada KPU sesuai dengan fungsi Panwaslu agar memperingatkan partai yang melanggar. "Kita akan memberikan rekom kepada KPU atas partai yang melanggar, dan akan melakukan koordinasi dengan satpol PP," Pungaksnya. Diberitakan sebelumnya, Panwaslu telah berjanji untuk menertibkan banner parpol yang melanggar. Namun, hingga saat ini banner-banner tersbut masih berdiri tegak tanpa ada panertiban oleh Panwaslu.(Yd/red)