Author : Redaksi

Lumajang(lumajangsatu.com)- Puluhan Aktivis pecinta sejarah Lumajang, ngeluruk kantor pemkab Lumajang. Para aktivis meminta Pemkab Peduli terhadap situs biting yang saat ini sedang rusak parah akibat pembanguan Perumnas. "Kita minta pak bupati menghentikan pembangunan dan perluasan Perumnas biting yang merusak benteng kota raja lamajang," Teriak Neneng Umamah saat orasi di depan kantor Pemkab, Senin (21/10/2013). Para aktivis menilai bahwa Pemerintah dianggap diam saja dengan aksi perusakan situs biting. Padahal, situs merupakan kawasan yang sangat penting bagi sejarah Lumajang yang sudah berumur sangat tua. "Pemerintah jangan hanya bisa memberikan janji-janji tanpa ada penanganan yang konkrit dengan penyelamatan Situs Biting," Ujarnya. Sementara itu, dalam rilis MPPM Timur yang diberikan kepada seluruh pengendara yang melintas, menyebutkan bahwa disamping kerusakn situs biting, para aktvis juga meminta pemkab menyelidiki benda-benda cagar budaya yang disimpan di Kantor Pedidikan dan Kebudayaan pada tahun 1990-an. Dimana, keberadaan benda-benda berharga tersebut sudah raib, sehingga merugikan warga Lumajang. Dengan dasar kerusakan dan hilangnya benda-benda cagar buadaya pada tahun 1990-an itu, para aktivis menuntut pemerintah agar menghentikan dengan segera perusakan benteng yang tersisa disitus biting sebelah barat yang dlakukan perumnas. Mendukung langkah BPCB Jatim, agar situs biting jadi kawasan cagar Budaya nasional. Melakukan peyelidikan atas hilangnya benda-benda cagar budaya yang disimpan di kantor pendidikan dan kebudyaan pada tahun 1990-an. Keinginan para aktivis agar ditemui oleh Bupati Lumajang tidak terlaksana. Sebab, hingga demo bubar bupati tidak keluar dan menemui para aktivis yang peduli dengan pelestarian cagar budaya di Lumajang. Sebelum mengakhiri aksi demo didepan pemkab, para aktivis menggelar aksi treatrikal. Usai dari Pemkab, aksi kemudian dilanjutkan ke kantor DPRD Lumajang.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Usai melakukan demo di Kantor Pemkab Lumajang, para aktivis yang peduli dengan perusakan situs Biting melanjutkan akasinya ke kantor DPRD Lumajang. Kedatangan puluhan aktivis langsung disampbut dan ditemui oleh ketua DPRD Agus Wicaksono S.Sos, beserta jajaran ketua Komisi dan wakil ketua DPRD. Perwakilan dari para pendemo, ditemuua ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan jajaran ketua Komisi di ruang Rapat Komisi A DPRD. Para aktivis melakuan dialog dan menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke kantor DPRD, meminta DPRD ikut mengawal perusakan situs biting yang dilakukan perumnas agar tidak terus berlanjut. Agus Wicaksono didepan para pendemo menyatakan, DPRD turut prihatin pada perusakan benteng situs Biting akibat pembangunan Perumnas Biting. DPRD berjanji akan mengundang eksekutif, Sekda dan Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lumajang ke DPRD hari Selasa (22/10). "Kitan akan mengundang eksekutif besok jam satu siang ke DPRD," Terang Agus kepada para aktivis, Senin (21/10/2013). Situs Biting kata Agus merupakan sebuah peninggalan yang sangat penting bagi sejarah Lumajang. Oleh sebab itu, adanya perusakan yang diakibat pembanguan perumnas harus segera dicarikan solusinya. "Situs Biting sangat penting bagi sejarah Lumajang, sehingga perlu dicarikan solusi atas keruskan benteng situs," Jelas Agus. Usai ditemui oleh ketua DPRD, para aktivis menyerahkan buku sejarah Lumajang yang ditulis oleh Mansoer Hidayat (Ketua MPPM Timur) dan memberikan batu bata situs biting yang dirusak oleh pembangunan Perumnas.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Guna menciptakan pelayanan yang bebas KKN, Polres Lumajang menggelar Penandatanganan pakta integritas dan sosialisasi pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Senin di halaman Mapolres Lumajang (21/10/2013). Kegiatan tersebut juga sebagai tindak lanjut dari perintah Kapolri agar keberadaan polisi dapat dirasakan sebgai pelayan Masyarakat. "Kegitan ini tindak lanjut dari perintah Kapolri, agar keberadaan polisi bisa dirasakan oleh Masyarakat sebagai pelayan," Terang AKBP Singgamata SIK, Kapolres Lumajang kepada sejumlah wartawan. Upaya menuju birokrasi yang bersih bebas dari KKN sudah dilakukan sejak dulu dan kali ini kembali dideklarasikan agar semakin memantapkan dan mengigatkan polisi pada tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Kapolres bertekad untuk lebih memperbaiki pola pelayanan kepada masyarakat agar keberadaan polisi bisa dirasakan. "Upaya ini sudah dilakukan dan kali ini kembali kita deklarasikan," Terang pria yang murah senyum itu. Disingung adanya potongan hak-hak polisi yang dilakukan oleh pimpinan diatasnya, Ia menegaskan saat ini dijamian tidak akan ada lagi. Selaku pimpinan tertinggi Polri di Lumajang, menjamin semua yang menjadi hak anggota akan sampai kepada anggota. "Saya jamin yang menjadi hak anggota akan sampai kepada anggota, tidak ada lagi potongan-potongan," Tegasnya. Ia meminta kepada masyarakat, untuk ikut membantu upaya polisi guna menciptkan birokrasi yang bebas dari KKN. Jika mengetahu ada oknum anggota yang melakukan KKN di bawah, maka Kapolres meminta agar segera dilaporkan kepada dirinya. "Kami minta peran serta masyarakat untuk ikut mengawsi kenerja polisi, jika ada oknum yang berbuat macam-macam maka langsung laporkan ke saya," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang mengumpulkan Partai Politik, Panwaslu dan Satpol PP, guna menyampaikan regulasi tentang zona kampanye pada Pileg 2014 mendatang, Senin (21/10/2013). Pada PKPU Nomor 16 tahun 2013, pasal 17 menyatakan bahwa Caleg tidak boleh memasang baleho, akan tetap diperbolehkan memasang spanduk. "Ada perbedaan pada regulasi yang baru, bahwa caleg dilarang memasang baleho, namun untuk spanduk caleg tetap bisa memasang," Ujar Pudoli Sandra SH, Komisiner KPU Lumajang. Yang menjadi pertanyaan kata Pudoli, dari partai politik tetang pemasangan baleho caleg diruang private. Dalam regulasi terbaru tersebut, pamasangan baleho diruang private diperbolehkan selama betul-betul dipasang dilahan yang dimiliki, seperti pekarangan rumah. "Boleh diruangan private," Jelasnya. Ia menambahkan, berdasarkan hasil kesepakatan Partai Politik, Bawaslu Jatim dan KPU jatim, zona pemasangan alat peraga Partai Politik diperkecil menajdi setiap RT/RW atau Dusun. Sehingga, pemasangan alat peraga bagi partai politik setiap dusun satu alat peraga, bagi caleg pemasangan spanduk setiap dusun juga satu. "Partai politik bisa pasang baleho satu dusun satu baleho, caleg bisa pasang spanduk tidak bisa pasang baleho," Ungkapnya. Sedangkan bagi caleg atau Parpol yang melanggar zona larangan pemasangan alat peraga, hanya dikenakan sanksi administratif saja, seperti diperintahkan untuk menurunkannya. Dalam regulasi tersebut tidak mengatur sanksi pencoretan caleg jika melanggar zona larangan. "Sanksi administratif saja," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Guna memastikan seluruh bakal calon legislatif Partai Persatuan pembangunan (PPP) Kabupaten Lumajang bebas dari Narkoba, Seluruh Caleg di tes urine yang bekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK), saat acara pembekalan Celeg di warung Apung Bu Umi, Minggu (20/10/2013). "Sebenarnya dari persyaratan formal untuk menjadi caleg sudah ada surat bebas Narkoba, namun kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, seluruh caleg langsung di tes urine oleh BNNK," Ujar H. Achmad Sekretaris PPP Kabupaten Lumajang. Langkah yang dilakukan sebagai upaya PPP agar seluruh caleg jika nantinya terpilih, betul-betul orang yang terbebas dari pengguna obat-obatan terlarang. Sehingga, PPP sebagai partai Islam tetap bisa menjaga idiologinya sebagai satu-satunya partai Islam di Indonesia. "Menjadi pemimpin kan harus jadi contoh, maka kiranya perlu dimulai dari diri indifidu masing-masing caleg," Terang Legislator partai berlambang Ka'bah itu. Disamping itu, tes urine yang dilakukan PPP bekerjasama dengan BNNK juga sebagai upaya PPP untuk ikut menciptakan Indonesia bebas dari bahaya Norkoba Tahun 2015. "Ini juga upaya partainya ikut mensukseskan program Pemerintah Indonesia Bebas Narkoba 2015," Jelasnya. Tak hanya melakukan tes urine, kepala BBNK Lumajang AKBP Wuwuh Priwibowo juga menyampaikan bahaya Narkoba kepada seluruh caleg. Wuwuh juga menyampaikan pentingnya peran serta masyarakat untuk ikut andil memberatas peredaran Narkoba yang sudah merambah pelosok desa.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pengurus Pengkap PSSI Lumajang mulai mempersiapkan pemaian tim PORPROV Jatim. Salah satunya, PSSI akan mengelar turnamen sepak bola U-19 merebutkan Piala KONI mulai 25 Oktober-6 Nopember 2013. Para peserta dalam kompetisi ini berasal dari anggota klun kompetisi internal PSSI. Bendahara Pengkap PSSI H. Toriq mengatakan, dengan kegitan itu diharapkan para pemilik, manajer dan ketua klub akan semakin bergairah untuk memajukan persepak bolaan Lumajang. Disaping itu, para pemilik club nantinya bisa mematuhi segala aturan di turnamen piala KONI. Semua persyarata bagi pemain seperti akte, ijasah dan kartu keluarga (KK) dipenuhi. "Ini sebagai langkah awal untuk memajukan sepak bola Lumajang dan pemainnya," terangnya di hall Amanda Group, Jl. Panjaitan, Minggu (20/10/2013). Adanya kompetisi piala KONI diharapan gairah masyarakat untuk olah raga sepak bola akan seamkin meningkat seperti di Malang dan Surabaya. Sehingga, para pemain bola di Lumajang bisa masuk Timnas dan direkrut klub profesional. "Kalau di Malang ada Arema dengan Aremania, Persebaya dengan Bonek, di Lumajang harus ada PSIL dengan The Bless," ungkapnya. Sementara, wakil ketua KONI, Pudjo mengatakan, dirinya sangat berharap sepak bola menjadi olah raga yang memang merakyat, sehingga stadion Semeru dipenuhi supporter dan penonton. Sepak bola merupakan olah raga tim yang tidak hanya skil dan fisik, tapi mental. "Jadi dalam sepak bola harus memang harus bermain benar, semoga dengan atlet muda, Lumajang bisa sukses," paparnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Lumajang (PC PMII) menggelar Silaturrahim Kebangsaan dan Muspimcab I dengan tema " Membangun Kabupaten Lumajang dengan Semnagat Gotong Royong", Sabtu (19/10/2013) di pendopo Kabupaten Lumajang. Hadir dan membuka acara Muspincab I PMII Lumajang As'at Malik, Wakil Bupati Lumajang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati sangat menyambut baik dengan kegiatan yang digelar oleh PC PMII Lumajang. Terlebih lagi, dengan tema yang diusung membangun Lumajang dengan semangat gotong royong. Ia berharap, Mahasiswa, Pemuda khususnya PMII bisa ikut andil dalam membangun kabupaten Lumajang. "Kami menyambut baik kegiatan tersebut," Ujar Wakil Bupati. Jika berbicara gotong royong berarti membangun Lumajang harus bersama-sama dari dalam bukan dari luar. Mahasiswa diharapkan tidak hanya bisa memberikan kritik kepada pemerintah, Namun harus bisa menawarkan konsep-konsep untuk mebangun Lumajang." Kritik perlu, namun harus dibarengi dengan konsep yang ditawarkan untuk membangun Lumajang, kami terbuka dengan kritik dan masukan yang membangn," Terangnya. Sementara itu, Muhammad Jamaluddin, Ketua Umum PC PMII Lumajang menyatakan, kegitan Muspincab I PMII bertujuan untuk menjalin silaturrahim dengan seluruh kader dan alumni PMII. PMII juga akan siap bermitra dengan Pemerintah untuk mebangun Lumajang selama pemerintah masih pro rakayat. Namun, jika pemerintah sudah tidak benar "Korup" maka PMII siap untuk turun jalan dan menjadi oposisi. "Kita siap bermitra dengan pemerintah selama pemrintah masih pro rakyat," Jelasnya. Hadir dalam kegiatan tersebut, seluruh kader PMII se Lumajang, IKA PMII, Pengurus cabang PMII se-Tapal Kuda dan sejumlah undangan yang lain. Kegiatan Pembukaan Muspincab I PMII dikemas dalam sebuah dialog dengan pemateri dari Kodim 0821 Lumajang, Polres Lumajangdan IKA PMII Lumajang.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dari data Kepolisian Polres Lumajang jumlah desa yang siap menggelar pilkades sebanyak 145 Desa dari 163 Desa yang habis masa jabatan Kadesnya. Data tersbut baru data sementara, kemungkian bisa bertambah karena sejumlah desa terus bergerak untuk membentuk kepanitiaan Pilkades. "Data sementara yang masuk ke kami ada 145 desa yang siap menggelar Pilkades," Ujar AKBP Singgamata SIK, Kapolres Lumajang kepada lumajangsatu.com, Sabtu (19/10/2103). Skema dalam pengamanan Pilkades Lumajang, Polisi akan memetakan Desa yang sangat rawan, rawan dan desa yang aman. Pemetaan tersebut akan menentukan jumlah pengamanan yang akan diterjunkan oleh Polres dan juga dari jajaran samping TNI dan Satpol PP. "Kita petakan desa yang sangat rawan, rawan dan aman," Terang Kapolres. Saat ini, personel intelejen Polisi terus bekerja untuk melakukan pemetaan tersbut. Untuk desa yang sangat rawan, disamping menerjunkan personel, polisi juga akan melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat, pihak-pihak yang berkepentingan untuk ikut bersama-sama melakukan pengamanan. "Desa yang sangat rawan kita akan libatkan seluruh komponen masyarakat untuk melakukan pengamanan dan menjaga ketertiban," Jelasnya. Personel yang akan ditempatkan untuk katagori desa yang sangat rawan minimal ada satu SST, baik dari Sabhara maupun Brimob. Sedangkan desa yang tergolong aman, minimal ada 20 personel pengamanan. Idealnya, pengamanan yang dialkukan adalah separoh dari masa. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan karena keterbatsan personel kepolisian. "Minimal satu SST untuk desa yang sangat rawan," Tambah kapolres. Polisi menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprofokasi dengan ulah-ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat jangan sampai tergoda dengan iming-iming atau janji, sehingga nantinya akan terpilih kepala desa yang betul-betul amanah dan berekaja untuk rakyat.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sejumlah Desa yang siap menggelar Pilkades mulai melakukan pendaftaran bakal calon kades. Seperti di Kecamatan Candipuro, dari 7 desa yang habis masa jabatan kadesnya, 4 desa sudah siap untuk menggelar Pilkades. "Dari 7 desa yang habis masa jabatan kadesnya, 4 diantaranya sudah siap untuk menggelar Pilkades," Ujar Paimin, Camat Candipuro kepada lumajangsatu.com, Sabtu (19/20/2013). Empat desa itu meliputi, Desa Tumpeng, Sumberejo, Tambahrejo dan Desa Jugosari. Sedangkan 3 desa yang lainnya masih menunggu BPD melakukan rapat untuk membentuk panitia pilkades untuk kemudain diajukan kepada pihak Kecamatan. "Sisanya bukan tidak mengajukan, tapi masih menunggu BPD menggelar rapat dan lainnya," Terangnya. Untuk desa Sumberejo persiapan pilkadesnya sudah pada pendaftaran bakal calon kades. Sedangkan 3 desa yang lainnya dalam waktu dekat juga akan melakukan pembukaan pendaftaran bakal calon kades. "Sumberejo sudah melakaukan pembukaan pendaftaran bakal calon kades," Jelasnya. Disinggung persoalan anggran Pilkades hal itu merupakan internal desa dan kecamatan tidak dilibatkan. Namun, kecamatan tetep melakukan pemantauan agar anggaran pilkades tetap dalam taraf wajar. Jika anggrannya terlalu besar, maka pihaknya akan melakukan komunikasi agar bisa diperbaiki. "Dilibatkan tidak ya, tapi kita awasi agar anggaran pilkades dalam taraf wajar dan sejauh ini tidak ada masalah di kecamatan Candipuro," Pungkasnya.(Yd/red)