Author : Redaksi

Lumajang- Untuk kali ketujuh Kabupaten Lumajang kembali mendapatkan piala Wahana Tata Nugraha (WTN) secara beruntun. Hal itu disampaikan Bupati sjahrazad Masdar, saat penyampaian jawaban pemerintah di gedung DPRD Lumajang, Senin (06/05/2013). Menurut Bupati, hari ini sekertaris Daerah sedang berada di Jakarta, untuk menerima langsung piala bergengsi dibidanag ketertiban lalu lintas itu. Masdar sangat bangga dengan warga Lumajang yang telah tertib berlalu lintas. Pengahrgaan WTN tersebut merupakan buah karya ketertiban dari warga lumajang. "Kita ucapakan terima kasih kepada warga Lumajang yang tela tertib berlalulintas," Uajrnya usai acara rapat Paripurna. Piala WTN merupakan pengahargaan bagi Daerah yang masyarakatnya mematuhi rambu-rambu dan memiliki kelngakapan rambu serta lampu penerangan jalan umum (PJU). Meskipun di akui Bupati, masih banyak titik yang belum ada PJU-nya. "Ya meskipun belum semunya d pasang PJU," Tambahnya. Disinggung dengan carut marutnya parkir disepanjang jalan raya Lumajang, Masdar berdalib bahwa persolan parkir merupakan persolan yang dialami oleh seluruh daerah, bukan hanya di Lumajang saja. Untuk mengatasi persoalan tersbut, Bupati berjanji akan membeicarakan dengan Dinas Perhubungan dan aparat Kepolisian. Adanya parkir liar, merupakan dinamika pekerjaandan itu terjadi hampir disemua darah. "Coba liat Surabaya, hampir seluruh jalan ada yang seperti itu," Kilahnya. (Yd/red)

Lumajang- Akibat Hujan deras disertai dengan angin yang terjadi Senin siang (06/05/2013) Puluhan rumah dan fasilitas publik di dua desa di kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang rusak parah.Dalam kejadian itu, Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Di kecamatan Padang, hujan deras turun disertai angin kencang hingga menerjang-nerjang rumah-rumah warga. Terjangan puting beliung ini ternyata berdampak pada puluhan bangunan di dua desa tersebut. Kawatir dengan hujan dan angin, tak sedikit warga yang berhamburan keluar rumah ketika putting beliung mulai mengangkat atap-atap rumah warga. Apalagi, sejumlah pohon akhirnya juga turut tumbang akibat kuatnya terjangan angin ini. Tak hanya rumah warga yang porak-poranda, sejumlah fasilitas publik juga rusak diterjang angin ini. Seperti kantor Mapolsek Padang, sarana pendidikan. Juga jaringan listrik milik PLN. “Pokoknya anginnya kencang sekali, Pak,” tutur salah satu warga yang bergerombol di pinggir jalan. Dari sekian bagunan yang rusak, paling memperihatinkan ialah kondisi sekolah SDN 5 Bodang. Pasalnya, ruangan yang ditempati ujian nasional SD, rusak akibat tertimpa pohon. kartu nama siswa yang ditempelkan di bangku kelas juga basah. Pihak sekolah mengaku kebingungan dengan kondisi ini. Pasalnya, tak ada ruang lain yang bisa ditempati, karena kondisnya juga rusak. Untuk sementara akses jaringan listrik ke Kecamatan Padang mati. Karena banyak tiang listrik roboh tertimpa pohon. Sementara itu, Kepala Badan penganggulangan bencana Daerah (BPBD) Lumajang, Rochani saat dikonfirmasi mengaku jika personil dari BPBD langsung terjun ke lokasi saat mendapat kabar terjadinya musibah angin putting beliung. “Upaya pertama kita bersama warga langsung melakukan pembersihan dan pembaikan ringan,” katanya. Disinggung soal kerugian akibat kejadian ini, Rochani belum bisa menjelaskan lebih jauh. Sebab ia masih melakukan pendataan berapa jumlah rumah, fasilitas umum dan publik yang rusak akibat kejadian itu. “Kita pinjami genset, untuk total kerugian secara rinci bisa kita ketahui setelah kita melakukan pendataan,” terangnya.(Yd/red)

Lumajang- Pencairan uang tunjangan operasional untuk RT dan RW, dinilai sarat penuh dengan kepentingan politis Incumbent menjalang pemilihan Bupati Lumajang 29 Mei mendatang. Menurut H. Achmad Politisi PPP, jika pemerintah konsisten dengan menggunakan peraturan bupati, maka dana yang bisa dicairkan hanyalah uang belanja rutin saja atau anggaran belanja mandatori seperti gaji pegawai. "Karena ini tahun politik, akhirnya tunjangan RT dan RW bisa dirapel dan dikeluarkan pada bulan-bulan ini," Ujar Sekertaris Komisi A DPRD itu. Ia sangat menyangkan jika tunjangan RT dan RW pengeluarannya dirapel dan menjelang pilkada Lumajang 29 Mei ini. Pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada bagian pemerintahan, karena tunjangan RT dan RW masuk dalam Anggaran Dana Desa (ADD). "Kalau kita taat pada aturan, kan lucu Perdanya belum disahkan, uangnya sudah keluar duluan," Tegasnya. Lebih jauh ia menejalaskan, jika Peraturan Bupati (Perbup) memang mengatur pencairan dana tunjangan untuk RT dan RW, maka seharusnya mulai bulan Januari dana tunjangan RT dan RW harus di berikan, bukan malah dirapel menljelanag pilkada. "Seharusnya dicairkan mulai awal tahun, sesuai nominal kesepakatan dengan Badan anggaran dari 100 ribu menjadi 150 ribu perbulannya," Tambahnya. Legislator PPP itu, meminta Panwaslu agar profesional dalam mengawasi jalannya pilkada Lumajang. Sebab, riyak-riyak kecil terkait dengan penyalahgunaan uang negara sudah mulai bermunculan di tataran bawah. "Jika tidak diantisipasi sedari awal, akan menimbulkan ketidak kondusifan Lumajang," Pungkasnya. Sementara itu, Salah seoarang Panwas kecamatan yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, bahwa isu pengondisian RT dan RW melalui pemberian uang tunjangan sangat santer di bicarakan. Pihaknya saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan indikasi pelanggran pemilu itu. "Kami mendengar setiap RT dan RW di beri bener pasangan Incumbent, jika itu benar maka kami berjanji akan memprosesnya dengan serius, karena masuk pelanggaran berat," Ancamnya, (Yd/red)

Lumajang- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lumajang mulai mewaspadai pencairan uang honor RT dan RW, agar tidak digunakan sebagai ajang kamapanye bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati Lumajang. Menurut Hisbullah Huda SH, Komisioner Pawaslu Bidang Pengawasan dan Humas, informasi segera cairnya uang honor RT dan RW diharapkan tidak dijadikan ajang kamapanye oleh pasangan calon, untuk bisa meraup suara sebanyak-banyaknya dalam pilkada 29 Mei mendatang. Panwas kata Hisbullah tidak ingin adanya politisasi pencairan honor RT dan RW, agar para RT-RW bisa mendukung salah satu calon. "Kita tidak ingin honor RT dan RW untuk kepentingan salah satu pasangan calon buptai Lumajang," Ujarnya Sabtu (04/05/2013). Pawaslu akan memerintahkan seluruh Panwas Kecamatan dan PPL, untuk mengawasi proses penyerahan honor RT dan RW agar tidak dijadikan ajang kampanye yang menggunakan uang negara. "Kita akn perintahkan panwas kecamtan dan PPL untuk mengawasi proses-proses kampanye yang menggunakan fasilitas dan uang APBD," Ungkapanya. Panwas mengingatkan kepada PNS, Camat dan para Kepala Desa agar netral dan tidak menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan dukungan pada salah satu calon. "Kita haru mengacu pada UU Nomor 32 Thaun 2014 Junto UU  Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 80, sangat jelas PNS dan kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah stu pasangan calon," Jelasnya. Jika nantinya ditemukan Camat dan Kepala Desa yang ikut cawe-cawe kampanye maka akan dipanggil dan dikalrifikas. Panwas juga akan memproses apakah pelanggaran masuk administrasi atau masuk dalam pidana pemilu. "kita akan proses sesuai aturan yang berlaku," Ancamnya. (Yd/red)

Lumajang- Setelah ada kesepakatan dengan semua tim sukses pasangan calon. Akhirnya surat suara untuk Pilkada Lumajang dilakukan pencetakan oleh KPU Kabupaten Lumajang. "Dalam minggu-minggu ini sudah bisa selesai dilakukan dan segera bisa dilakukan pelipatan serta pendistribusian," Ujar Yuyun Baharita, Komisioner KPU Lumajang. Sebelumnya, contoh surat suara yang akan dicetak memang di kompalin oleh masing-masing pasangan calon. Dari nomor urut satu hingga 4. Seperti surat suara yang dikompalin tidak lain pada peletakan nama dan gelar yang dianggap kurang oleh masing-masing TS. "Seperti gelar haji dan gelar pendidikan yang tidak ditulis dengan lengkap," Tambhanya. Contoh suarat suara yang diatawarkan kepada TS,  KPU berpatokan pada data-data yang disertakan ketika mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati. Sehingga nama berikut gelar yang dicantumkan di sesuaikan dengan data yang sebelumnya masuk. Sejauh ini, kertas suara sudah mulai dilakukan proses cetak. Diperkirakan dalam mingggu-minggu ini bisa diselesaikan. Proses percetakannya dilakukan di Surabaya melalui proses lelang. Untuk jumlah suara yang dicetak disesuaikan dengan DPT di tambah 2,5 persen sebagai kertas suara cadangan. "Kita sesuaikan dengan DPT dan ditambah 2,5 persen sebagai kertas suara cadangan," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang- Badan Penaggulanagn Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, mulai melakukan persiapan meyambut datangnya musim kemarau atau musim kekeringan.Pasalnya, di sejumlah Kecamatan saat musim kemarau pasti mengalami krisis air bersih. "Kita terus intens melakukan komunikasi kepada para Camat yang daerah mengalami kekeringan saat musim kemarau," Ujar Hendro Wahyono, Kabid Kesiap-siagaan Benecana BPBD Lumajang, Kamis (02/05/2013). Seperti sudah menjadi langganan kekeringan setiap Tahunnya, kawasan Lumajang bagian utara akan kesulitan air bersih saat tiba musim kemarau. Para camat nantinya akan dimintai data jumlah kepala keluarga yang membutuhkan air bersih waktu tiba musim kemarau. "Kita minta data dari kecamatan, " Tambahnya. Dengan data tersebut, BPBD akan mengethui berapa kebutuhan air besih untuk wilayah terkena bencana kekeringan. Selama ini, BPBD sudah membangun beberapa Tandon air untuk warga, sehingga bisa menyimpan air bersih dan bisa digunakan saat musim kemarau tiba. "tandon-tandon air sudah kita bangun di beberap Desa," Ungkapnya. Secara angka pasti BPBD belum menegetahu jumlah tendon air yang ada di kawasan utara. Namun, dari pemasangan terakhir ada seiktar 27 tandon air yang telah dipasang di beberap desa yang rawan kekeringan dan air bersih. BPBD juga memebangikan Dirigen air kepada warga, sehingga bisa digunakan untuk mengambil air bersih. "Yang terkahir Tandon warna Orange, sekitar 27 yang telah dipasang," Tambahnya. Meski sudah diberikan tendon air, namun BPBD belum memiliki mobil tangki pengangkut air untuk mendroping air bersih. Dalam APBD 2013, BPBD baru menganggarakan satu mobil tangki air bersih untuk menyuplai kebutuhan air. Dengan hanya satu saja, BPBD mengaku sangat belum bisa memenuhi kebutuhan air bersih. Sebab setiap harinya ketika musim kemarau disejulah tempat memebutuhkan 3 sampai 5 mobil tangkai air bersih. "Kita Baru anggarkan satu mobil tangki anir di APBD 2013," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang- Dalam dua bulan terakhir, ribuan kendaraan bermotor di Lumajang banyak yang tidak memiliki Surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang asli. Pasalnya, lembar STNK dan BPKB masih belum dikirim dari Korlantas Mabes Polri. "Kondisi yang terjadi di samsat saat ini tidak memiliki lembar STNK dan BPKB asli, karena droping dari korlantas belum bisa dilakukan," Ujar Iptu Slamet Santoso, kepala unit regristrasi dan identifikasi (regiden) Samsat Lumajang.   Kendalanya, saat ini di pusat masih belum menyelesaikan proses lelang pengadaan lembar STNK dan BPKB. Diperkirakan, awal Agustus droping baru bisa dilakukan ke daerah-daerah termasuk lumajang. "dari hasil rapat di Polda, di Bulan Agustus baru bisa dilakukan droping," Tambahnya. Pihaknya meminta Masyrkat untuk tidak kawatir, karena samsat juga telah melakukan sejumlah langkah untuk persolan tersebut. Atas keputusan dari Korlantas, pada lembar pembayaran pajak atau notis pajak bagian belakang distempel. “Jangan khawatir, stempel ini telah mempunyai nilai seperti halnya STNK asli,” terangnya, Kamis (02/05/2013) dikantornya. Dengan begitu, persoalan keterlambatan STNK dan BPKB tersebut tidak akan berpengaruh pada pemilik kendaraan. Hal ini juga berlaku di seluruh Indonesia, sebab stempel yang digunakan di notis pajak adalah stempel dengan format yang sama. "Ini berlaku untuk seluruh Indonesia," Pungkasnya.(Yd/red)

Situbondo- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tapal Kuda, Jember, Lumajang, Pasuruan, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Probolinggo menggelar aksi damai menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pembukaan latihan gabungan TNI 2013 di Blarungan sebelah timur Kabupaten Situbondo. Namun, saat akan menggelar aksi damai 3 cabang PC PMII yakni Situbondo, Banyuwangi dan Probolinggo mengundurkan diri, lantaran  mendapat tekanan dari senior dan aparat kepolisian, TNI daerah setempat. Meski tinggal empat cabang yaitu, Lumajang, Jember, Bondowoso dan Pasuruan aksi damai tetap dige;lar didepan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Situbondo. Ketua Umum PC PMII Lumajang Muhammad Jamaluddin, amat  menyayangkan adanya tekanan dari aparat kepolisian dan TNI. Padahal, aksi damai yang akan digelar cuma mendoakan SBY supaya dalam masa akhir kepemimpinannya bisa secepatnya menyelesaikan perkara yang membelit Masyarakat. " Kami mendoakan supaya SBY tidak gagal dalam periode akhir, banyak Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikannya, terutama kenaikan BBM dan pemberantasan kasus Korupsi," Katanya, Kamis (02/04/2013).   Sementara itu, Koordinator aksi damai, Ketua Umum PC PMII Jember Jainal Arifin menyatakan, bahwa banyak PR yang harus diselesaikan diakhir masa jabatan SBY. Seperti dalam bidang ekonomi semakin banyak bahan pokok yang didatangkan dari luar negeri (impor), hukum masih saja tidak diberlakukan secara tegas dan berpihak. "Kami anggap SBY gagal memimpin bangsa Indonesia," Terangnya.(Yd/ron/red)

Lumajang- Peringatan Hari Buruh International yang diperingati setiap Tanggal 1 Mei, diperingati dengan Aksi Sosial Donor Darah, oleh Buruh dan serikat Pekerja. "Karena tidak ada kegitan maka di adakan aksi sosial donor darah," Ujar Ismail Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Lumajang. Ia menjelaskan, terkait penerapan UMK Lumajang yang telah ditetapkan oleh Gubernur hingga kini diakui belum ada persoalan. Dari pantauan seluruh perusahaan telah mematuhi aturan terebut. Meskipun, pihaknya belum melakukan survey secara kesluruhan. "Tidak ada surat penagguhan dari perusahaan, dan tidak ada aduan terkait dengan UMK Lumajang," Tambahnya. Dari total 24 ribu buruh yang terdaftar di Disnakertran, baru 40 persen saja yang telah diikutkan Jaminan Sosial Tenaga kerja (Jamsostek). Pihaknya kata Ismail, masih fokus kepada perusahaan-perusahaan besar saja. Jika perusahaan tidak mengikutkan pekerjannya pada Jamsostek, maka bila terjadi kecelakaan kerja, Perusahaan harus ikut bertanggung jawab. "Jika tidak diikutkan Jamsostek, maka bila ada kecelakaan kerja perusahaan harus bertanggung jawab," Pungkasnya.(Yd/red)