Demo di Akhir Jabatan Bupati Wakil Bupati

PMII Lumajang Kritik Program CCTV Tak Bisa Tekan Aksi Kriminalitas

Penulis : lumajangsatu.com -
PMII Lumajang Kritik Program CCTV Tak Bisa Tekan Aksi Kriminalitas
Demo PMII di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang

Lumajang - Usai menggelar aksi di DPRD Lumajang, puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lumajang melanjutkan aksi ke kantor Pemkab Lumajang. Para mahasiswa ingin menemui Bupati Lumajang Thoriqul Haq yang sebentar lagi akan purna tugas tanggal 24 September 2023.

PMII ingin menyampaikan sejumlah kritik tentang kinerja Bupati dan Wakil Bupati Lumajang selama 5 memimpin Kabupaten Lumajang. Namun, hingga dua jam lebih ditunggu, Bupati Lumajang tidak bisa menemui para pendemo karena ada aktivitas diluar kantor. 

Sulaiman, salah satu orator aksi demo PMII menyampaikan beberapa kritik, salah satunya tentang program seribu CCTV. Ternyata, program seribu CCTV tidak bisa menurunkan angka kriminalitas di Kabupaten Lumajang, karena ternyata banyak CCTV yang kurang berfungsi dengan baik.

“Program seribu CCTV, ternyata tidak menurunkan angka kejahatan di Lumajang, karena ada beberapa CCTV tak berfungsi dengan maksimal,” ungkap Sulaiman saat berorasi, Kamis (21/09/2023).

PMII juga melihat banyak jalan di Kabupaten Lumajang yang rusak parah dan banyak dikeluhkan oleh warga Lumajang. Ada juga pemenuhan air bersih di beberapa kecamatan yang kurang optimal, sehingga masih ada warga Lumajang yang mengalami krisis air bersih.

Ada juga penanganan tanggul gambiran yang jebol yang dinilai lamban, sehingga mengakibatkan kekeringan lahan pertanian dan sumur warga di Desa Boreng dan sekitarnya. PMII juga mengkritik perawatan alun-alun, dimana Pemerintah dinilai hanya bisa membangun saja tanpa bisa merawatnya.

“Tapi sayang kita dari PMII tidak bisa ditemui oleh Bupati atau Wakil Bupati Lumajang hanya ditemui oleh Sekda Lumajang,” pungkasnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Sosialisasi Keputusan Kemenpan-RB

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja Non-ASN dengan menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan ini berlangsung dalam format talkshow di acara Jelita yang disiarkan oleh LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (13/02/2025).

Dindikbud

Tenaga Guru Honorer 718 di Lumajang Jalani Evaluasi

Lumajang - Sebanyak 718 tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang telah menjalani tahap evaluasi dalam dua kategori, yaitu Non Database (tidak ikut tahap 1) sebanyak 223 orang dan Data Based (ikut tahap 2) sebanyak 495 orang. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan tenaga honorer sesuai dengan regulasi dan kebutuhan lembaga.