Beredar Sejumlah Program Dihapus

DPRD Lumajang Tolak Penghapusan Program Pro Rakyat

Penulis : lumajangsatu.com -
DPRD Lumajang Tolak Penghapusan Program Pro Rakyat
Talk Show Komisi D DPRD Lumajang

Lumajang - DPRD menggelar talk show di Radio Gloria FM dengan tema “Dewan Mendengar, Dewanku Jempol”. H. Supratman SH, Ketua Komisi D DPRD Lumajang menyampaikan beberapa kabar tentang rencana penghapusan program-program pro rakyat. Seperti program seragam gratis, santunan kematian dan juga beasiswa.

Supratman menjelaskan, saat pra pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) sempat beredar kabar penghapusan program-program pro rakyat tersebut. Tentunya, DPRD tidak setuju jika program yang bagus tersebut dihapuskan, namun memang perlu evaluasi.

Seperti santunan kematian, memang perlu dilakukan evaluasi mekanisme dan siapa yang berhak menerimanya. Program seragam gratis, bisa dirubah menjadi program kartu lumajang pintar, dimana semua kebutuhan anak didik dipenuhi.

“Selama ini mungkin tidak ada pengecualian, semua diberi seragam baik yang kaya dan yang tidak mampu. Nah, kedepannya bisa bantuan hanya diberikan kepada mereka yang kurang mampu,” jelas Supratman, Senin (07/11/2023).

Soal beasiswa, tentu bantuan tersebut sangat membantu dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Lumajang. Beasiswa tentunya tidak melulu untuk yang diterima di perguruan tinggi negeri, tetapi juga bisa untuk mahasiswa yang kuliah di Lumajang.

“Program beasiswa bagus untuk peningkatan SDM Kabupaten Lumajang, tentu tidak boleh dihapus, tapi kalau dikurangi karena keterbatasan anggaran, tentu bisa dimaklumi,” pungkasnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Sosialisasi Keputusan Kemenpan-RB

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja Non-ASN dengan menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan ini berlangsung dalam format talkshow di acara Jelita yang disiarkan oleh LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (13/02/2025).

Dindikbud

Tenaga Guru Honorer 718 di Lumajang Jalani Evaluasi

Lumajang - Sebanyak 718 tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang telah menjalani tahap evaluasi dalam dua kategori, yaitu Non Database (tidak ikut tahap 1) sebanyak 223 orang dan Data Based (ikut tahap 2) sebanyak 495 orang. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan tenaga honorer sesuai dengan regulasi dan kebutuhan lembaga.