Tak Pro Pendidikan, PMII Lumajang Minta Pj Bupati dan Sekda Mundur

Lumajang - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Komisariat PMII se-Lumajang melakukan aksi desa di depan Pemkab Lumajang. PMII menilai Pemerintah Lumajang sudah tidak memiliki hati nurani dan tidak lagi berpihak pada dunia pendidikan. Mahasiswa juga mendesak Pj Bupati dan Sekda Lumajang mundur karena tidak bisa menyajikan APBD yang pro rakyat.

Miqdad Faradisi, jubir PK PMII STIH Jenderal Sudirman Lumajang menyatakan bahwa Pemkab Lumajang dinilai tak lagi memiliki program yang pro pendidikan. Indikasinya banyak, seperti penghapusan beasiswa, penghapusan Bosda Madin, penghapusan honor guru ngaji, penghapusan seragam gratis dan terakhir adalah penghapusan honor guru Non NIP.

“Kami minta Pj Bupati dan Sekda Lumajang mundur saja, karena mereka tak bisa menyajikan APBD Lumajang yang pro rakyat,” jelas Miqdad, Jum’at (05/07/2024).

Dengan membawa keranda bergambar Pj Bupati dan Sekda Lumajang, mahasiswa menilai pimpinan tertinggi di Lumajang itu sudah mati hati nuraninya. Sebab, telah menghapus program-program pro rakyat dan terbaru menghapus honor guru Non NIP, yang menjadi salah satu penopang pendidikan di Kabupaten Lumajang.

Aksi sempat diwarnai kericuhan antara mahasiswa dan aparat pengamanan. Bahkan, polisi sempat menyemprotkan water canon untuk membubarkan aksi demo PMII. Namun, mahasiswa tak surut dan terus memaksa untuk masuk ke Pemkab Lumajang. Setelah ditemui sejumlah perwakilan Pemkab Lumajang, mahasiswa akhirnya membubarkan diri karena mendapati Pj Bupati dan Sekda Lumajang sedang tak berada di tempat.

Sementara itu, Akhmad Taufiq Hidayat Plt Asisten Setda Lumajang menyatakan bahwa Pj Bupati Lumajang masih berada di luar kota. Begitu juga dengan Sekda Lumajang juga sedang ada dinas di luar kota sehingga tidak bisa menemui langsung para mahasiswa yang melakukan aksi demo. “Pimpinan kita sedang ada tugas luar kota di Bandung dan di Jakarta,” pungkasnya.(Yd/red)