PWNU: Gubernur Jatim Tidak Harus NU
Surabaya - PWNU Jatim mengimbau
kepada seluruh calon gubernur, wakil gubernur dan tim sukses pada pilgub
Jatim tidak melakukan black campaign.
"PWNU mempersilakan para calon berebut tempat dan tim sukses mempromosikan calonnya. Tapi jangan sampai mencela, menghina dan memfitnah apalagi menjurus ke masalah pribadi. Itu sangat tidak santun dan etis," tegas Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Mutawakil Alallah kepada beritajatim.com, Rabu (22/5/2013).
Jika ajang tebar black campaign terus dibiarkan berkembang, akan terjadi rawan konflik sosial di massa akar rumput. "Silakan saling mengkritik, tapi kritik membangun seperti adu program ke depan mana yang lebih baik. Para tokoh-tokoh NU dan kader NU harus mengerem statemen-statemen yang meresahkan dan cenderung mengadu domba," tukasnya.
Dia sudah mempunyai rumusan dalam setiap ajang pemilukada, warga nahdliyyin diminta menyalurkan aspirasi politiknya sesuai akhlakul karimah.
"Jadi tidak harus NU menjadi gubernur. Itu bisa terjadi, kalau memang calon NU yang maju hanya satu orang dan baru bisa dipersatukan. Kalau ada dua orang Khofifah dan Gus Ipul, lebih bijak sebagai ormas keagamaan mayoritas di Jatim ya netral saja," tuturnya.
Dengan sikap netral yang diambil PWNU Jatim dalam pilgub, untuk menghindari gesekan keras di tingkat grassroot NU. PWNU mengijinkan pengurus PCNU atau struktural PWNU secara pribadi terlibat dukung mendukung, tetapi tidak membawa nama organisasi NU.
"Kalau secara pribadi-pribadi terserah mau pilih siapa. Kan banyak pengurus NU, juga sebagai pengasuh pondok pesantren. Mereka diimbau keras mengeluarkan pernyataan sebagai pengasuh ponpesnya masing-masing, jangan atas nama pengurus NU," pungkas pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong Probolinggo yang merahasiakan dukungannya di pilgub Jatim ini. (beritajatim.com)
"PWNU mempersilakan para calon berebut tempat dan tim sukses mempromosikan calonnya. Tapi jangan sampai mencela, menghina dan memfitnah apalagi menjurus ke masalah pribadi. Itu sangat tidak santun dan etis," tegas Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Mutawakil Alallah kepada beritajatim.com, Rabu (22/5/2013).
Jika ajang tebar black campaign terus dibiarkan berkembang, akan terjadi rawan konflik sosial di massa akar rumput. "Silakan saling mengkritik, tapi kritik membangun seperti adu program ke depan mana yang lebih baik. Para tokoh-tokoh NU dan kader NU harus mengerem statemen-statemen yang meresahkan dan cenderung mengadu domba," tukasnya.
Dia sudah mempunyai rumusan dalam setiap ajang pemilukada, warga nahdliyyin diminta menyalurkan aspirasi politiknya sesuai akhlakul karimah.
"Jadi tidak harus NU menjadi gubernur. Itu bisa terjadi, kalau memang calon NU yang maju hanya satu orang dan baru bisa dipersatukan. Kalau ada dua orang Khofifah dan Gus Ipul, lebih bijak sebagai ormas keagamaan mayoritas di Jatim ya netral saja," tuturnya.
Dengan sikap netral yang diambil PWNU Jatim dalam pilgub, untuk menghindari gesekan keras di tingkat grassroot NU. PWNU mengijinkan pengurus PCNU atau struktural PWNU secara pribadi terlibat dukung mendukung, tetapi tidak membawa nama organisasi NU.
"Kalau secara pribadi-pribadi terserah mau pilih siapa. Kan banyak pengurus NU, juga sebagai pengasuh pondok pesantren. Mereka diimbau keras mengeluarkan pernyataan sebagai pengasuh ponpesnya masing-masing, jangan atas nama pengurus NU," pungkas pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong Probolinggo yang merahasiakan dukungannya di pilgub Jatim ini. (beritajatim.com)
Editor : Redaksi
