Politik Dan Pemerintahan

Safari Jum'at Bupati

Cak Thoriq Targetkan 3 Tahun Jalan Pasirian - Tempursari Terhubung

Tempursari  (lumajangsatu.com) -  Bupati Lumajang, Thoriqul Haq yang akrab   dipanggil Cak Thoriq melakukan Safari Jum'at di Masjid Nurul Huda Dusun Pabrikan Desa Purworejo, Kecamatan Tempursari, Jum'at (15/3/2019). Safari Jum'at tersebut, rutin dilakukan bupati sebagai salah satu cara guna menjalin komunikasi langsung dengan warga masyarakat dengan  Ibadah Sholat Jum'at bersama.

Hari Peduli Sampah Nasional 2019

Bunda Indah Cabut Gambar Caleg Dipaku di Pohon Kota Lumajang

Lumajang (lumajangsatu.com) - Wakil Bupati Lumajang,  Indah Amperawati yang akrab dipanggil Bunda Indah meminta agar gambar caleg dan iklan lain yang menempel pada pohon di sepanjang tepi jalan dicabut saja. Hal itu, disampaikan saat Apel Puncak Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2019 Kabupaten Lumajang, yang dipusatkan di Kawasan depan Pasar Baru Ibukota Kab. Lumajang, Jum'at (15/03/2019) pagi.

Bawaslu Lumajang

Honorer Lumajang Ikut Kampanye, H. Amin : Tak Ada Aturan Yang Melarang

Lumajang (lumajangsatu.com) - Badan Pengawasn Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lumajang melakukan penyelidikan dugaan honorer yang ikut dalam kampanye Pilpres. Namun, setelah dilakukan kajian hukum, dalam Undang Undang Pemilu ternyata tidak mengatur tentang honorer.H. Amin Shobari SH, Ketua Komisioner Bawaslu Lumajang menyatakan bahwa yang dilarang terlibat aktif kampanye adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Di Lumajang hanya ada PNS saja dan belum ada P3K, sedangkan honorer tidak masuk dalam dua katagori tersebut."Di Lumajang hanya ada PNS, sedangkan P3K tidak ada, hanya honorer saja," jelas Amin kepada sejumlah wartawan, Kamis (14/03/2019).Saat Bawaslu datang ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang ternyata tidak memiliki data honorer. Honorer di Lumajang diangkat oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab kepada kepala OPD masing-masing."Kita berharap di dinas ada SOP, honorer harus profesional dan tidak terlibat aktif dalam politik atau kampanye," paparnya.Ditanya apakah honorer boleh ikut kampanye Pilpres dan Pileg baik di media sosial atau dunia nyata, Amin menjawab tidak ada aturan yang melarangnya. "Tidak ada ketentuan larangan honorer boleh atau tidak ikut kampanye," pungkasnya.(Yd/red)

Pasir Lumajang

Jalan Khusus Tambang Pasir Lumajang Segera Selesai

Lumajang (lumajangsatu.com) - Progres pembuatan jalan khusus tambang pasir tinggal 250 meter saja. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang juga meminta agar sisa yang belum tergarap tersebut bisa tuntas dalam satu minggu."Saya terima laporan tinggal 250 meter saja yang belum selesai dan saya minta dalam seminggu ini sudah selesai," ujar Thoriqul Haq, kepada sejumlah wartawan, Rabu (13/03/2019).Jika seluruh jalan tambang tuntas dibangun dari Candipuro tembus Pasirian, maka semua angkutan tambang tidak lagi melintas dijalan padat penduduk. Untuk saat ini, ada keringanan bagi warga sekitar yang bekerja sebagai sopir angkutan tambang melintas di jalan-jalan padat penduduk."Kalu sudah selesai jalan khusus tambang, maka semua angkutan tambang pasir tidak boleh lagi melintas dijalan padat penduduk," tegasnya.Seperti diberitakan, angkutan tambang pasir di Candipuro selalu mendapatkan penolakan dari masyarakat. Pasalnya, akibat truck pasir banyak jalan rusak, berdebu yang mengganggu kesehatan dan aktifitas warga.(Yd/red)

Anggota DPR RI

Sosialisasi 4 Pilar di Klanting, Ayub Khan : Menjaga NKRI Tugas Kita Bersama

Lumajang (lumajangsatu.com) - Drs. Ayub Khan M.Si, anggota MPR RI melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Desa Klanting Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, Senin (11/03/2019). Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.Dalam sambutannya, Ayub Khan mengajak kepada semua lapisan masyarakat menjaga 4 pilar kebangsaan. Ancaman merongrong Pancasila dan NKRI harus dilawan bersama, agar bangsa Indonesia yang beragam suku dan agama bisa terjaga sampai kapanpun."Tugas menjaga Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika adalah tugas kita bersama, bukan tugas pemerintah semata," jelas politisi Demokrat itu.